Rencana Pengendalian Subsidi Pertalite dan Elpiji 3 Kilogram Belum Tuntas

Tahun ini, Kementerian ESDM mematok target besaran subsidi energi sebesar Rp 209,9 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 139,4 triliun dan subsidi listrik Rp 70,5 triliun.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pekerja menurunkan hasil laut dan tambak dari kapal motor Sinar Ada jurusan Muaragembong-Cilincing merapat di muara Kali Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (28/10/2022). Penumpang membayar ongkos tiket Rp 25 ribu. Ongkos pelayaran naik Rp 5.000 setelah harga BBM naik. Selain jasa angkut penumpang, perahu juga melayani pengangkutan barang kebutuhan sehari-hari dan hasil laut. Jadwal perahu motor untuk perjalanan Cilincing-Muaragembong adalah dua kali dalam sehari, yakni pukul 11.00 WIB dan pukul 12.00 WIB. Kapal motor Muaragembong-Cilincing pulang pergi menghabiskan 20 liter pertalite, kalau ada angin barat bisa menghabiskan 25 liter pertalite.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah untuk mengendalikan penyaluran subsidi energi, yaitu bahan bakar minyak atau BBM dan elpiji, belum tuntas. Masih ada masalah dalam hal pendataan warga yang berhak menikmati subsidi. Tahun ini, diperkirakan anggaran subsidi energi akan membengkak.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Senin (30/1/2023), penataan penyaluran subsidi BBM jenis pertalite masih dalam proses revisi regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

”Saat ini belum ada statement resmi bahwa revisi perpres itu sudah bisa dilanjutkan. Substansinya sudah final dan kami masih menunggu,” kata Tutuka di Jakarta.

Mengenai penataan distribusi subsidi elpiji 3 kilogram, Tutuka mengemukakan, kini masih tahap pendataan atau registrasi dengan nomor induk kependudukan. Itu diterapkan di sejumlah wilayah dan akan diperluas. Diharapkan profil pelanggan terekam.

Baca juga: Rentan Salah Sasaran, Pemberian Subsidi Perlu Berhati-hati

”Itu tahap awal. Jadi, didata dulu siapa yang akan dapat elpiji. Belum ada pembatasan konsumen. Setelah ada kriterianya baru ada pembatasan konsumen,” ucap Tutuka.

Tahun ini, Kementerian ESDM mematok target besaran subsidi energi, yaitu BBM, elpiji, dan listrik, sebesar Rp 209,9 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 139,4 triliun dan subsidi listrik Rp 70,5 triliun.

Namun, menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, target realisasi subsidi energi pada 2023 berpotensi meningkat. Penyebabnya adalah tingginya permintaan BBM akibat hambatan pasokan terkait konflik Rusia-Ukraina, serta China yang membuka kembali perbatasan internasionalnya. Hal itu bisa menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak dan memperlebar alokasi subsidi BBM di dalam negeri. Pasalnya, harga jual eceran BBM bersubsidi dijual lebih rendah dari harga keekonomian.

”Jadi, di satu sisi suplai akan berkurang karena belum tentu mampu dikejar oleh negara-negara produsen, sedangkan di sisi lain demand akan meningkat. Ini yang harus kita antisipasi,” kata Arifin.

Subsidi sepeda motor

Sementara itu, dalam upaya menekan ketergantungan pada impor minyak dan BBM dan mendukung transisi energi, pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik. Begitu juga untuk pelaksanaan konversi ke sepeda motor listrik.

Baca juga: Subsidi Kendaraan Listrik

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Murid SMK menggarap sepeda motor listrik di industri kreatif Mobilijo di Kelurahan Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, Kamis (12/1/2023). Sejak tahun 2010 tempat usaha itu telah membuat bermacam kendaraan listrik yang dijual dengan harga berkisar Rp 15 juta - Rp 50 juta per unit. Pembuatan kendaraan listrik di tempat itu menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan energi ramah lingkungan di dunia otomotif.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah sudah memastikan akan ada insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) secara masif. Itu termasuk bantuan sebesar Rp 7 juta, baik untuk pembelian sepeda motor baru maupun sepeda motor lama yang dikonversi menjadi sepeda motor listrik.

”Untuk sementara, pembagiannya, subsidi untuk sepeda motor baru oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan yang konversi melalui kami. Tentu saja dananya dari Kementerian Keuangan. Detailnya sedang kami matangkan agar pada saatnya memudahkan pengguna. Ini uang rakyat juga, jadi sangat hati-hati agar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rida.

Sebelumnya, pemerintah mengakui pemberian subsidi energi, seperti untuk solar dan elpiji, belum efektif menyasar masyarakat kelas bawah. Terkait hal itu, perlu segera dilakukan reformasi subsidi tepat sasaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu memaparkan, hingga saat ini baru subsidi listrik golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran dinikmati golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kilogram masih dominan dinikmati masyarakat mampu (Kompas, 13/9/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Keuangan, dari 1,79 juta kiloliter distribusi biosolar untuk rumah tangga, kelompok masyarakat miskin dan rentan dari desil pengeluaran 1-4 hanya mendapatkan jatah 100.000 kiloliter. Adapun 1,69 juta kiloliter distribusi biosolar mengalir untuk kelompok masyarakat mampu dari desil 5-10.

Sementara itu, dari 7,46 juta kiloliter distribusi elpiji tabung 3 kilogram, sebanyak 5,07 juta kiloliter atau 68 persen di antaranya dinikmati oleh rumah tangga mampu dari desil pengeluaran 5 hingga 10. Adapun 2,39 juta kiloliter sisanya atau hanya 32 persen yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu dari desil pengeluaran 1 hingga 4.

”Kita perlu terus mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran dan berkeadilan,” tutur Febrio.

Baca juga: Harga BBM Memberatkan, Subsidi Dirindukan