Enam Wilayah Kerja Migas Berpotensi Ditawarkan pada 2023

KOMPAS/SUCIPTO

Sebuah pompa angguk yang berfungsi mengalirkan minyak bumi dari dalam sumur ke permukaan terlihat di tepi Jalan Sungai Kapuas, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pada 2023, pemerintah menyiapkan enam wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk ditawarkan kepada investor. Sepanjang 2022, terdapat lima kontrak kerja sama hasil lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi yang telah ditandatangani.

Enam wilayah kerja yang akan ditawarkan pada 2023 adalah WK Seuramoe, Berkah, Arwana, Serpang, Akia, dan Melati.

Adapun penandatanganan kontrak kerja sama yang telah dilakukan pada 2022 adalah untuk wilayah kerja (WK) Agung I, Agung II, North Ketapang, Bertak Pijar Puyuh, dan Bawean. Saat ini tengah disiapkan lima kontrak kerja sama yang sedang dalam penyusunan draf. Kelima yang disiapkan tersebut ialah hasil lelang WK migas pada 2022.

”Itu menjadi indikator yang baik bahwa industri hulu migas memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Juga memiliki daya tarik baik bagi investor,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji saat mengumumkan dua hasil lelang WK terbaru secara daring, Rabu (28/12/2022).

Dua hasil lelang WK migas yang diumumkan oleh Tutuka pada Rabu itu adalah WK Jabung Tengah dan WK Paus.

Lelang WK Jabung Tengah, di darat dan lepas pantai Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau dengan estimasi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 200 juta barel minyak ekuivalen dimenangkan Konsorsium PT Cipta Niaga Gemilang dan PT Rukun Raharja Tbk. Bonus tanda tangan sebesar 150.000 dollar AS dan komitmen pasti dalam tiga tahun pertama 16,5 juta dollar AS.

Sementara lelang WK Paus di lepas pantai East Natuna, dengan estimasi gas bumi 2,5 triliun kaki kubik (TCF) dimenangkan Blue Sky Paus Ltd. Tanda tangan bonus sebesar 200.000 dollar AS dan total komitmen pasti tiga tahun pertama 14,7 juta dollar AS.

”Pemerintah berharap, hasil lelang WK Jabung Tengah dan WK Paus, dapat berkontribusi terhadap ketahanan energi ke depan. Kami mengimbau kepada pemenang lelang agar dapat melaksanakan sebaik-baiknya komitmen pasti yang telah ditetapkan,” ujar Tutuka.

Baca juga: Sederet Masalah Hambat Investasi Hulu Migas

Saat ini, kata Tutuka, ada empat WK masih dalam proses lelang. WK Sangkara, Bunga, dan Peri Mahakam, yang ditawarkan lewat penawaran langsung, batas waktunya akan berakhir pada 6 Januari 2023. Sementara WK Bose melalui lelang secara reguler, batas waktu akses dokumen hingga 22 Maret 2023.

”Pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk mendalami lima area yang menjadi fokus, yatu Seram, Buton, Timor, Aru, dan Warin, yang selanjutnya dapat dilelang,” ucap Tutuka.

Pemerintah, kata Tutuka, mengundang para calon investor dan perusahaan migas yang memiliki kapabilitas dan memenuhi syarat, untuk bekerja sama dalam mengembangkan WK migas. Pihaknya juga mengundang para penyedia teknologi dalam mendukung pengembangan sektor hulu migas. Pemerintah juga akan memperbaiki pelayanan.

ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana di Digital & Innovation Center (DICE) Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau, Senin (8/8/2022). Pertamina Hulu Rokan sejak Agustus 2021 mengelola Blok Rokan setelah dialih kelola dari Chevron.

Revisi UU Migas

Tutuka sebelumnya menuturkan, pemerintah siap mengajukan usulan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di antaranya terkait perizinan dan kemudahan berusaha. Revisi aturan itu diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi migas.

”Kami telah membahas (revisi UU Migas) beberapa kali juga bersama dengan Badan Keahlian DPR dan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Kami sangat siap untuk mengajukan rancangan ini, terutama untuk memperbaiki iklim investasi,” kata Tutuka, dikutip dari laman Ditjen Migas Kementerian ESDM, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Tantangan 1 Juta Barel Per Hari

Pemerintah pun siap duduk bersama dengan DPR untuk membahas revisi UU Migas. Diakui Tutuka, iklim investasi hulu migas Indonesia kurang menarik jika dibandingkan negara tetangga. ”Kecepatan pengembalian modal juga kurang baik. Kita perlu perbaiki itu supaya lebih kompetitif,” lanjutnya.

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi energi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Gigih Prihantono, mengemukakan, penandatanganan kontrak kerja sama WK migas menjadi dukungan dalam ketahanan energi di Indonesia. Namun, masih perlu terus dicari sumber-sumber baru guna memenuhi peningkatan kebutuhan.

”Sumber-sumber migas baru perlu dicari karena kondisinya kita memang perlu banyak, mengingat kita menjadi net importer (pengimpor bersih) minyak. Kebutuhan yang meningkat dan tingginya impor perlu diantisipasi, termasuk dengan teknologi CCUS (penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon). Di sisi lain, energi terbarukan juga harus tetap terus dipacu," ucap Gigih.

Mengenai revisi UU Migas, Gigih berharap ada perbaikan untuk daya tarik investasi di hulu migas. ”Lebih ke arah perbaikan tata kelola migas terkait bagi hasil, dan lainnya,” katanya.