Defisit Fiskal Ditekan Lebih Awal

Dengan capaian defisit yang rendah, pemerintah dapat mengakumulasi dana cadangan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi tahun depan. Ruang fiskal tambahan itu perlu diarahkan untuk menjaga roda perekonomian domestik.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penumpang menunggu bus Transjakarta di Halte Karet, kawasan Sudirman, Jakarta, saat jam pulang kerja, Senin (5/12/2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diproyeksikan akan berada di atas 5 persen. Namun, ketidakpastian ekonomi global yang tinggi berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian domestik.

JAKARTA, KOMPAS — Guna mengantisipasi imbas pelambatan ekonomi global tahun depan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditekan lebih awal tahun ini. Dengan capaian defisit yang rendah dan ruang fiskal tambahan tahun depan, belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan dan menggerakkan roda ekonomi domestik.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang disampaikan pada Selasa (20/12/2022), sampai 14 Desember 2022, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai Rp 237,7 triliun atau 1,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian itu jauh lebih rendah dari target tahun ini yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, yakni 4,5 persen, serta target proyeksi (outlook) pemerintah tahun ini sebesar 3,92 persen. Adapun pada APBN 2023, pemerintah sudah memasang target defisit sebesar 2,84 persen, kembali ke batas normal di bawah 3 persen.

Baca Juga: Risiko Ekonomi Diantisipasi, Pemerintah Siagakan Dana Cadangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa siang, mengatakan, capaian defisit menjelang akhir tahun ini jauh lebih kecil dari yang awalnya direncanakan pemerintah. Hal itu dimungkinkan karena pertumbuhan pendapatan negara yang sampai 14 Desember 2022 sudah mencapai Rp 2.479,9 triliun, di atas target Rp 2.266,2 triliun.

Capaian pendapatan tahun ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.634,4 triliun yang mencapai 110 persen dari target Rp 1.485 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 551,1 triliun (114,4 persen dari target Rp 481,6 triliun). Di luar itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga sudah mencapai 98,01 persen dari target Rp 299 triliun.

Sementara itu, belanja negara belum sepenuhnya terealisasi. Sampai 14 Desember 2022, belanja pemerintah tercatat sebesar Rp 2.717,6 triliun atau mencapai 87,5 persen dari target Rp 3.106,4 triliun. Artinya, dalam dua pekan ke depan, masih ada sisa anggaran Rp 388,8 triliun yang harus dieksekusi pemerintah sebelum tutup buku tahun anggaran 2022.

Sri Mulyani mengatakan, defisit yang terjaga rendah itu menunjukkan kondisi APBN yang sehat di tengah iklim ekonomi yang tidak pasti. Pemerintah pun bisa mengurangi porsi pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp 469,8 triliun, jauh di bawah target atau asumsi awal Rp 840,2 triliun.

”Dengan situasi defisit ini, porsi pembiayaan (utang) APBN kita mengalami penurunan drastis. Ini menggambarkan kondisi APBN kita semakin sehat kembali,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah pun bisa mengurangi porsi pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp 469,8 triliun, jauh di bawah target atau asumsi awal Rp 840,2 triliun.

Dana cadangan

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, dengan capaian defisit yang rendah itu, pemerintah dapat mengakumulasi dana cadangan (cash buffer) untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi tahun depan. Dengan kata lain, akan ada ruang fiskal tambahan untuk APBN 2023.

”Ini menjadi fondasi konsolidasi untuk tahun 2023. Tahun depan, beban kita bisa lebih ringan lagi karena kita sudah punya buffer yang cukup dan risiko yang terkendali,” kata Wahyu saat dihubungi.

AGUS SUSANTO

Hunian padat penduduk berlatar gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2022). Pemerintah akan berupaya menekan belanja negara hingga akhir tahun ini. Sisa anggaran tahun 2022 akan disimpan untuk dipakai sebagai dana cadangan atau cash buffer pada APBN 2023 guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi yang diprediksi semakin tinggi tahun depan.

Dengan tahun 2022 yang tersisa sekitar dua pekan lagi, defisit fiskal tahun ini pun diperkirakan bisa berada jauh di bawah target awal. ”Saat ini belum bisa dipastikan, tetapi mengingat tahun ini hanya sisa beberapa minggu lagi dan sejauh ini defisit ada di 1,22 persen, kami optimistis defisit sampai akhir tahun bisa terjaga,” tutur Wahyu.

Ruang fiskal tambahan itu pun akan diarahkan untuk menjaga perekonomian domestik. Salah satu prioritas pemerintah adalah menjaga konsumsi rumah tangga tetap berjalan di tengah potensi melambatnya ekspor-impor dan investasi tahun depan.

”Yang pasti APBN tahun depan akan dipakai untuk menjaga daya beli masyarakat. APBN tetap akan menjadi shock absorber,” katanya.

Tahun depan beban kita bisa lebih ringan lagi karena kita sudah punya buffer yang cukup dan risiko yang terkendali.

Belanja berkualitas

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, di satu sisi, defisit yang kembali rendah itu menunjukkan konsolidasi fiskal berjalan baik setelah dua tahun berturut-turut selama pandemi defisit APBN didorong di atas 3 persen. Capaian itu juga bisa membantu transisi APBN menuju tahun 2023 lebih mulus.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah (kiri) menyerahkan UU APBN 2023 yang disahkan DPR kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2022). Salah satu agenda utama dalam paripurna ini adalah pengesahan RUU APBN 2023 menjadi undang-undang.

Namun, di sisi lain, defisit yang rendah juga menunjukkan perencanaan anggaran pemerintah yang kurang presisi. Menurut dia, hal itu juga tampak dari kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB selama tahun 2022 yang selalu terkontraksi.

Baca Juga: Pelan-pelan Normalisasi Stimulus Fiskal

”Ini berarti ada problem eksekusi, ada K/L yang bisa cepat mengeksekusi belanja, ada yang tidak. Artinya, pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi tahun ini lebih banyak di-support oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat ketika kontribusi pemerintah minus,” katanya.

Pemerintah disarankan memprioritaskan belanja APBN untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan, alih-alih kelompok menengah atas.

Dengan adanya ruang fiskal tambahan untuk tahun depan dari defisit tahun ini, Eko menyarankan pemerintah memprioritaskan belanja APBN untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan, alih-alih kelompok menengah atas.

Ia pun mengkritisi rencana pemerintah menggulirkan subsidi pembelian sepeda motor dan mobil listrik tahun depan. Kebijakan itu dinilai akan lebih banyak menguntungkan masyarakat yang mampu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pramuniaga mempersiapkan sepeda motor listrik yang telah laku dijual di dealer resminya di Kota Tangerang, Banten, Senin (12/12/2022). Pemerintah tengah menggodok sejumlah paket insentif untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat.

”Bantalan ekonomi kita adalah konsumsi domestik dan yang harus didahulukan untuk dijaga itu kelompok menengah bawah yang paling rentan dulu, bukan kelas menengah, apalagi kelas atas,” ujar Eko.

Ketimbang memberi subsidi untuk kendaraan listrik, kebijakan insentif pemerintah seharusnya diarahkan untuk meredam guncangan di sektor padat karya dan perusahaan rintisan (start up) yang sudah banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

”Insentif itu harus untuk preventif, jangan tunggu sampai pemecatan terjadi. Sekocinya harus disiapkan dari sekarang,” katanya.

Baca Juga: Ruang Fiskal Terbatas, Subsidi Motor Listrik Tidak Pas