Pola Kerja Hibrida Berlanjut, Bisnis Perkantoran Justru Membaik

Tingkat hunian dan permintaan ruang perkantoran membaik di triwulan III-2022 kendati pola kerja hibrida sejumlah perusahaan masih berlanjut.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Proyek pembangunan pusat perkantoran baru di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, masih sepi aktivitas pekerja, Sabtu (15/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat hunian dan permintaan ruang perkantoran selama periode Juli-September atau triwulan III-2022 meningkat kendati pola kerja hibrida masih berlanjut. Konsultan properti Colliers Indonesia memperkirakan permintaan akan ruang kantor tetap tinggi, terutama dari instansi yang terafiliasi dengan pemerintah dan perusahaan internasional di bidang logistik dan manufaktur.

Colliers Indonesia melaporkan, pola kerja hibrida atau sebagian bekerja di rumah dan kantor tetap berlanjut pada triwulan III-2022. Sebab, sejumlah perusahaan telanjur mengurangi ukuran ruang kerja dalam jangka waktu tertentu. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa pindah kantor guna menekan pengeluaran biaya sewa.

”Pola bekerja dari kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH) masih akan terus berlanjut untuk periode ke depan,” kata Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam paparan ”Property Market Area Jakarta dan Bali Kuartal III-2022” secara daring, Rabu (5/10/2022).

Kendati demikian, kata Ferry, pengembang tidak perlu khawatir dengan fenomena tersebut. Ia justru memprediksi, ke depan permintaan ruang kantor tetap meningkat. Permintaan tetap tinggi datang dari instansi yang terafiliasi dengan pemerintah dan sejumlah perusahaan internasional yang bergerak di bidang logistik dan manufaktur.

”Misalnya, kecenderungan sejumlah perusahaan induk badan usaha milik negara (BUMN), terutama sektor energi terbarukan, diwajibkan menggunakan gedung net zero emissions atau emisi nol,” kata Ferry.

Baca juga: Ekspansi yang Menandai Kebangkitan Hotel

Selama triwulan III-2022, permintaan akan ruang kantor di Jakarta meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya, yakni periode April-Juni 2022. Di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta, tingkat hunian mencapai 75,1 persen pada triwulan III-2022 dengan total pasokan kumulatif mencapai 7,04 juta meter persegi per bulan.

Tingkat hunian itu meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 14,9 persen. Untuk tarif sewa hunian, rata-rata berada pada angka Rp 234.342 per meter persegi per bulan.

Sementara itu, tingkat hunian ruang perkantoran di luar CBD lebih tinggi. Pada triwulan III-2022 tingkat hunian mencapai 75,7 persen dengan total pasokan kumulatif mencapai 3,69 juta meter persegi. Untuk tarif sewanya, rata-rata mencapai Rp 176.711 per meter persegi per bulan.

Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi mengungkapkan, saat ini tingkat hunian perkantoran bergerak cukup dinamis. Meski selama masa pandemi Covid-19, yakni 2020-2022, sejumlah perusahaan banyak yang mengurangi ukuran hunian kantor, tetap ada perusahaan yang melakukan ekspansi hunian.

”Pengurangan luas hunian pasti ada, misalnya yang dari dua lantai menjadi satu lantai saja. Bahkan ada juga yang memilih keluar dan mencari kantor dengan tarif sewa yang lebih murah,” kata Theresia.

Baca juga: Tingkat Okupansi Hotel Bakal Kembali Turun

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Gedung-gedung bertingkat yang terdiri dari perkantoran, hotel, dan apartemen di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Theresia menyebutkan, unit perkantoran milik Intiland Development pada triwulan III-2022 tetap meningkat meski masih banyak perusahaan yang menerapkan pola kerja hibrida. Salah satunya yang berada di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, di mana tingkat huniannya mencapai 92 persen pada triwulan III-2022. Angka itu meningkat 1 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ketakutan akan dampak krisis global turut menjadi perhatian. Menurut Theresia, pihaknya berharap pemerintah bisa mengendalikan situasi dengan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan keleluasaan kepada industri properti agar semakin berkembang.

”Sebagai antisipasi dengan ancaman global tahun depan, melihat industri properti yang bisa menggerakkan 175 industri ikutan, pemerintah harus mempertimbangkan insentif apa saja yang masih layak diberikan agar tren ini tetap terjaga,” kata Theresia.

Sementara itu, Head of Office Service Colliers Indonesia Bagus Adikusumo memprediksi, bisnis properti sektor perkantoran akan tetap membaik di triwulan IV-2022. Sementara untuk tahun 2023, Bagus melihat peran pemerintah akan menentukan untuk menghadapi ancaman resesi global.

”Dengan berbagai ancaman keadaan global, bisnis perkantoran tahun depan akan ditentukan oleh peran pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak mendapat dampak besar dari resesi dunia,” kata Bagus.

Baca juga: Investasi Hotel Baru Masih Terbatas