Dunia Butuh Kebersamaan Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan terdampak pandemi Covid-19 serta terdisrupsi seiring perkembangan digitalisasi dan otomatisasi. Kebersamaan negara-negara di dunia dibutuhkan menghadapi tantangan tersebut.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pekerja proyek properti berjalan menuju tempat kerja mereka di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2020). Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terdisrupsi akibat pandemi Covid-19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat 29,12 juta orang terdampak Covid-19 dengan rincian 5,09 juta orang menjadi pengangguran dan 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja atau bekerja lebih pendek dari waktu seharusnya.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 telah mengajarkan dan memberikan kesempatan negara-negara di dunia untuk secara bersama-sama memperbaiki sistem dan kebijakan, terutama pada sektor yang terdampak. Sektor dimaksud adalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata, hiburan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketenagakerjaan.

Ada beberapa data menarik yang mengungkapkan tantangan besar Indonesia dalam isu ketenagakerjaan. ”Satu, angka produktivitas pekerja di Indonesia berada di angka 74,4 persen, (atau) masih di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 78,2 persen,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Kedua, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menyebutkan 17 juta penyandang disabilitas masuk usia produktif, tetapi hanya 7,6 juta di antaranya yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen total investasi.

Keempat, data BPS mencatat ada sekitar 60 juta pekerja yang belum mendapatkan perlindungan, terlebih, pekerja ini umumnya berada dalam sektor informal. ”Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu poin pembahasan penting dalam situasi pemulihan pascapandemi. Pandemi telah mempercepat perubahan pekerjaan di pasar tenaga kerja kita saat ini,” ujar Maudy.

Angka produktivitas pekerja di Indonesia berada di angka 74,4 persen, (atau) masih di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 78,2 persen.

Di sisi lain, Indonesia diprediksi akan mencapai puncak periode dividen demografisnya antara tahun 2030 dan 2040. Pada tahun 2035, misalnya, populasi usia produktif akan mencapai 64 persen dari total populasi 297 juta jiwa.

Baca juga: Pandemi Mengancam Bonus Demografi

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Oleh karena itu, Maudy menambahkan, pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali pada 14 September 2022 mengusung tema utama ”Improving the Employment Condition to Recover Together”. Pertemuan ini membahas empat isu prioritas yang sangat relevan dengan situasi saat ini.

Pertama, pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan yang layak afirmatif bagi penyandang disabilitas. Kedua, pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas. Ketiga, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Keempat, mengadaptasi kebijakan perlindungan tenaga kerja untuk perlindungan yang lebih efektif dan peningkatan ketahanan terhadap semua.

Maudy menuturkan, selain dihadiri oleh anggota G20, pertemuan tersebut juga menghadirkan sejumlah negara tamu, engagement group, dan lembaga internasional. Partisipasi sejumlah negara dan lembaga internasional ini dapat memberikan dukungan pada isu-isu kunci yang diusung Indonesia dan memberikan manfaat pada dunia.

”(Hal) yang pertama, akan menghasilkan rumusan-rumusan action plan, rekomendasi kebijakan, dan prinsip kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan oleh Indonesia. (Hal) yang kedua, mengakselerasi dan melakukan monitoring prinsip G20 dalam mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja,” kata Maudy.

Baca juga: Memastikan Hak Difabel di Masa Pandemi

Ketiga, meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui penguatan pelatihan kejuruan berbasis komunitas. Keempat, mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Kelima, perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyesuaikan dengan perubahan dunia kerja. Keenam, memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan pidato kunci secara virtual pada sesi pembukaan pertemuan G20 Labour and Employment Ministers' Meeting, Rabu (14/9/2022).

Isu sentral

Sebelumnya, saat memberikan pidato kunci secara virtual pada sesi pembukaan pertemuan G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting, Rabu (14/9/2022), Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, dunia saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi, masalah pangan dan energi, perang, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan oleh semua negara. Di tengah aneka persoalan tersebut, isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian bersama, terlebih di tengah perlambatan ekonomi.

”Seperti yang dihadapi Indonesia, data Badan Pusat Statistik Indonesia pada bulan Februari 2022 menunjukkan sebanyak 19,1 juta tenaga kerja terdampak pandemi. Selain itu, angka pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2020 hingga Maret 2021 meningkat dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Bank Dunia: Dampak Pandemi terhadap Pengangguran Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, di level global, pada 2020 pandemi Covid-19 telah menyebabkan sekitar 1,6 miliar pekerja informal kehilangan pendapatan hingga 60 persen akibat kebijakan lockdown. Selain itu, Organisasi Perburuhan Internasional memproyeksikan tingkat pengangguran global dapat mencapai 207 juta orang pada 2022 atau bertambah 21 juta orang dibandingkan dengan tahun 2019.

Saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi. Tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja.

Berbagai disrupsi yang terjadi juga turut menjadi tantangan tersendiri pada dunia kerja yang mengalami transformasi mendasar akibat semakin berkembangnya digitalisasi dan otomatisasi.

”Ini adalah tantangan bersama di depan mata. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi. Tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja,” ujar Wapres Amin.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah pekerja sedang beraktivitas di kantor Kerjabilitas di Kota Yogyakarta, Jumat (2/9)/2016). Kerjabilitas merupakan website yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja yang mau menerima mereka.

Menurut Wapres Amin, hal ini dapat diwujudkan setidaknya dalam empat langkah. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja. Indonesia terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas dengan, antara lain, menyediakan infrastruktur inklusif.

Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja. Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, semua pekerja memperoleh vaksin gratis.

”Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja. Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, semua pekerja memperoleh vaksin gratis,” ujar Wapres Amin.

Kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif. Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional berupa program Bantuan Subsidi Upah, program Kartu Pra-Kerja, program Bantuan Produktif Usaha Mikro, serta program Padat Karya di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Baca juga: Mengantisipasi Kebutuhan Generasi Z yang Melek Teknologi

Ketiga, menguatkan kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku UMKM untuk mencapai target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024.

”Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus-menerus. Terkait dengan hal ini, Indonesia terus membangun balai latihan kerja komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, industri, dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi,” kata Wapres Amin.

Sampai dengan tahun 2020, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah dibangun 1.014 balai latihan kerja (BLK) komunitas sehingga secara total di Indonesia telah dibangun sebanyak 2.127 BLK Komunitas. Pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep link and match agar pelatihan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini juga dilakukan untuk menumbuhkan lebih banyak wirausahawan yang akan turut menentukan kemajuan bangsa. (CAS/WKM)