Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM menyepakati target produksi lifting minyak bumi (siap jual) pada 2023 sebesar 660.000 barel per hari atau menurun dari tahun sebelumnya. Ada tren penurunan produksi.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·5 menit baca
ADITYA PUTRA PERDANA
Suasana di Digital & Innovation Center (DICE) Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Riau, Senin (8/8/2022). Pertamina Hulu Rokan sejak Agustus 2021 mengelola Blok Rokan setelah dialih kelola dari Chevron.
JAKARTA, KOMPAS — Seiring menurunnya tren produksi, asumsi lifting minyak bumi pada 2023 disepakati Komisi VII DPR serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebesar 660.000 barel per hari atau menurun dari asumsi 2022 yang 703.000 barel per hari. Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan 95 dollar AS per barel.
Asumsi lifting minyak bumi (siap untuk dijual) tahun ini adalah 703.000 barel per hari. Namun, menurut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berdasarkan realisasi hingga akhir semester I-2022, lifting sepanjang 2022 diperkirakan hanya 633.000 barel per hari.
Adapun asumsi pada 2023 disepakati dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Arifin mengatakan, dengan kondisi sumur-sumur minyak yang sudah tua, diperlukan upaya keras melalui penerapan teknologi baru. Konsekuensinya, akan ada biaya lebih yang dikeluarkan.
”Kami memang sedang mengupayakan target 1 juta barel per hari pada 2030, tetapi capaian itu juga harus bertahap. Untuk bisa memompa minyak itu butuh 7-10 tahun. Sudah ada indikasi sumur-sumur baru yang diupayakan dipercepat. Kami sepakat (perlunya) percepatan (revisi) UU Migas, untuk memberi dukungan agar lifting minyak meningkat,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kompetisi, termasuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Dengan demikian, nantinya diharapkan investor tetap tertarik datang ke Indonesia. Tanda-tanda beberapa sumber baru sudah mulai terdeteksi, tetapi semua membutuhkan waktu.
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pun diyakini menjadi salah satu solusi untuk peningkatan produksi lifting migas. ”Tren kenaikan konsumsi (bahan bakar minyak) luar biasa seiring pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ini juga harus kita respons dengan percepatan energi alternatif, yang bukan berasal dari fosil,” katanya.
KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA
Suasana di rig Pertamina di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Rokan (Blok Rokan), Senin (8/8/2022).
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengatakan, jika tidak ada terobosan mengenai percepatan revisi UU Migas, Indonesia akan terjebak dalam kondisi ini. ”Bagi saya ini penting. Dalam waktu dekat, kami di Komisi VII telah mengagendakan pembahasan rapat internal terkait RUU Migas ini,” ucapnya.
Selain lifting minyak bumi, kesepakatan lainnya dalam raker pada Kamis (8/9/2022) ialah harga minyak mentah Indonesia (ICP) 95 dollar AS per barel, lifting gas bumi 1,1 juta barrel oil equivalent per day, dan cost recovery 8,5 miliar dollar AS. Angka ICP tersebut meningkat dari yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 yang 90 dollar AS per barel.
Dari semua fraksi, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat yang tidak menyetujui ICP dinaikkan menjadi 95 dollar AS per barel. Alasannya, saat ini harga minyak mentah dunia sudah menunjukkan tren menurun. Namun, pada akhirnya, kesepakatan akhir asumsi ICP 2023 ialah 95 dollar AS per barel.
Arifin pun menyepakati hal tersebut. ”Kondisi supply, demand, dan harga minyak belum ada kepastian. Harga berubah setiap hari. Namun, kami juga mengantisipasi karena di akhir tahun kebutuhan akan meningkat karena akan masuk musim dingin dan sektor suplai dari Rusia terganggu,” katanya.
Menanti regulasi
Mengenai penyaluran BBM bersubsidi, Arifin mengemukakan, pihaknya bekerja sama dengan semua instansi agar penyalurannya tepat sasaran. Kebutuhan kuota pertalite dan solar yang meningkat menjadi alarm untuk bisa mengamankan anggaran negara agar program pada tahun-tahun berikutnya dapat dijalankan lebih mudah.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar. Harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Selain itu, diumumkan juga kenaikan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter. Penyesuaian berlaku Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/9/2022), mengatakan, subsidi tepat sasaran harus segera dilakukan. Karena itu, revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diharapkan segera digulirkan.
Sambil menunggu regulasi dari pemerintah terbit, Pertamina mendaftarkan kendaraan roda empat untuk didata dalam sistem terintegrasi. ”Maka, ketika regulasi keluar, misalnya yang berhak hanya (mobil dengan) CC tertentu, bisa diatur dari command center. Kami kunci. Dari QR code kendaraan itu terdeteksi. Jika tak berhak, (BBM dari nozel) dispenser tak keluar,” katanya.
Nicke menuturkan, aplikasi My Pertamina hanya salah satu cara mendaftarkan. Selain itu, bisa dengan mendaftarkan langsung melalui petugas di SPBU dan melalui situs web. ”Dari sekitar 33 juta kendaraan roda empat, yang telah terdaftar sekitar 2 juta atau baru sekitar 6,4 persen. Tak mungkin kita menunggu semua daftar karena itu kami integrasikan data dengan Korlantas (Korps Lalu Lintas Polri),” ujarnya.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, yang ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis, mengatakan, revisi Perpres No 191/2014 masih dalam pembahasan di tingkat kementerian. Ia sendiri tidak bisa memastikan kapan revisi perpres tersebut akan terbit.
Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan pengawasan. ”BPH Migas bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan pengawasan. Seperti bisa dilihat, banyak yang ditangkap karena melakukan penimbunan-penimbunan (BBM bersubsidi). Ini terus ditingkatkan,” ucap Erika.
