Perlu Strategi Jitu Redam Inflasi

Kenaikan harga BBM diperkirakan akan mengikis pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,28 persen menjadi 4,89 persen. Upaya meredam dampak kenaikan harga dibutuhkan agar beban masyarakat berkurang.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Seorang lansia didampingi dan dibantu warga lain ketika hendak duduk untuk menerima uang bantuan sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Aula Pos RW 01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2022). Sebanyak 55 kepala keluarga dari 3 RW di wilayah kelurahan ini mencaikan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM. Pemerintah mulai mencairkan program bantuan sosial pengalihan subsidi BBM ini mulai Kamis (1/9/2022). Besaran bantuan ini adalah Rp 150.000 per kepala keluarga dan dibayarkan setiap dua bulan sekali hingga akhir tahun 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya.

Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas.

Selain itu, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan distribusinya juga dijaga agar tetap lancar. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9/2022).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jawa Timur, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Baca juga: Meski Harga BBM Naik, Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Tetap Ditambah

”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekretariat Daerah Kota Malang Yayuk Hermiati.

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Beberapa daerah juga bersiap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang berhak disubsidi. Namun, masih ada kendala dalam hal validasi data penerima BLT ataupun petunjuk teknis penyalurannya.

Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut.

”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk.

Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jawa Barat, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar.

Baca juga: BI dan Pemda Bali Sinergi Kendalikan Inflasi Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan Rp 182,9 miliar untuk BLT bagi 304.803 keluarga di Sumsel. Bantuan akan disalurkan minggu ini di sejumlah titik pembayaran. Bantuan dibagikan dalam dua tahapan dalam jangka empat bulan.

Di Lampung, jumlah penerima BLT sebanyak 700.896 keluarga. Pendistribusian bantuan untuk daerah terpencil diprioritaskan dan ditargetkan selesai dalam dua minggu. ”Data penerima BLT bersifat sementara. Pemerintah pusat terus memutakhirkan data pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ujar Kepala Dinas Sosial Lampung Aswarodi.

Kendala validasi data penerima BLT terjadi pula di Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan, BLT di kota ini urung disalurkan lantaran ada perubahan nilai bantuan yang hendak diberikan.

Di sisi lain, data keluarga penerima manfaat juga belum sepenuhnya terkumpul. Penyaluran bantuan baru akan dilakukan setelah semua data keluarga penerima manfaat dipastikan lengkap.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Warga berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara, Selasa (23/8/2022). Harga kebutuhan pokok khususnya daging ayam ras, telur, dan cabai merah naik di Medan. Inflasi di Sumut mencapai 5,61 persen secara tahunan hingga Juni.

”Ya, harus tertunda. Ada perubahan (besaran bantuan) dari kementerian. Ada yang menerima Rp 500.000 dan Rp 300.000. Apa pertimbangannya, pihak yang mengetahui ialah Kementerian Sosial,” ujar Kepala Kantor Pos Besar Surakarta Muhammad Syarkawi.

Hal serupa juga terjadi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kendati anggaran BLT sudah disiapkan, jadwal pencairannya belum bisa ditentukan karena pemerintah setempat masih menunggu arahan Kementerian Keuangan. ”Kami menunggu informasi jadwal penyaluran BLT dari Kementerian Sosial,” kata Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono.

Baca juga: Harga BBM Naik, Inflasi Bertambah 1,14 Persen dan PDB Terkikis 0,28 Persen

Dalam diskusi Forum Merdeka Barat secara daring, Selasa, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, kementeriannya terus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk BLT alih subsidi BBM, kian tepat sasaran. Kemensos telah mencoret 56 juta data penerima bansos yang tak sesuai setelah diverifikasi. Pemutakhiran data dilakukan tiap bulan guna mengurangi risiko bansos salah sasaran.

”Dari hasil perbaikan data per 8 Agustus 2022, kami sudah ’menidurkan’ 56 juta data. Ada data yang ganda, atau tidak ada penduduknya. Data sudah kami padankan dengan dukcapil (dinas kependudukan dan catatan sipil),” ujar Risma.

Pemerintah daerah dilibatkan dalam pemutakhiran data. Mensos menyebut pemda telah memperbaiki 33,8 juta data penerima bansos dan mengusulkan 16 juta data baru. Adapun 3,5 juta data dinyatakan tidak layak menerima bansos oleh pemda. Hingga 8 Agustus 2022, ada 146,57 juta data yang sudah dimutakhirkan di DTKS

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga tetap mengenakan masker saat antre mengambil bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Markas Koramil 05 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (19/5/2022). Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 itu diharapkan dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Pemerintah akan menyalurkan BLT minyak goreng kepada keluarga penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan. Jumlah sasaran mencapai 23 juta orang yang terdiri dari 20,5 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL. Sebelum pendistribusian bantuan, dilakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga oleh personel bintara pembina desa (Babinsa). Pembagian BLT di Markas Koramil 05 Kebon Jeruk akan berlangsung selama sepekan dengan jumlah warga yang menerima BLT sebanyak 340 orang per hari.

Kenaikan inflasi

Dari Jakarta, hasil kajian Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertajuk ”Analisa Dampak Sektoral dari Kenaikan Harga BBM yang Disubsidi dan Dikompensasi” menunjukkan, kenaikan harga BBM berpotensi menambah inflasi sebesar 1,14 persen pada tahun ini. Kebijakan itu bakal mengikis produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 0,28 persen.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani, Selasa, mengatakan, kenaikan harga pertalite dan solar bakal menambah inflasi masing-masing sebesar 0,97 persen dan 0,17 persen. Dengan demikian, inflasi pada akhir tahun ini diperkirakan bisa mencapai 5,89 persen.

Kondisi itu, lanjut Dendi, akan mengikis pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 0,28 persen. ”Tanpa ada kenaikan harga BBM, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,17 persen. Dengan kenaikan harga BBM, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,89 persen,” ucapnya.

Kenaikan harga BBM mulai memengaruhi kenaikan harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional. Hal itu terjadi sebagai imbas dari kenaikan biaya transportasi barang.

Harga rata-rata cabai merah keriting dan merah besar di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta masing-masing naik Rp 3.500 per kg dan Rp 2.500 per kg. Harga daging segar pun mulai naik Rp 1.000 per kg. (DIA/JAL/ESA/NCA/FLO/DKA/RTG/ERK/EGI/RAM/CAS/VIO/DIM/SKA/HEN)