BI dan Pemda Bali Sinergi Kendalikan Inflasi Daerah

Bank Indonesia Bali bersama pemerintah daerah di Provinsi Bali menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali, Selasa (6/9/2022). Pertemuan membahas langkah pengendalian inflasi dan harga.

ISTIMEWA/JASA MARGA

Dokumentasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk menampilkan pemandangan Jalan Tol Bali Mandara, yang dinyatakan sudah selesai ditata untuk menyambut KTT G20 di Bali pada November 2022. Pengerjaan penataan Jalan Tol Bali Mandara dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia.

DENPASAR, KOMPAS — Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali dan jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Bali menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali di Gedung Jayasabha, Kota Denpasar, Bali, Selasa (6/9/2022). Pertemuan tingkat tinggi jajaran TPID itu digelar berkaitan upaya percepatan pengendalian inflasi di Bali selama empat bulan sampai Desember 2022 dan peningkatan kerja sama antardaerah di Bali dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pangan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang juga Wakil Ketua TPID Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan, pertemuan pejabat utama TPID Provinsi Bali, yang dipimpin Gubernur Bali selaku Ketua TPID Provinsi Bali, membahas langkah-langkah strategis dalam upaya menjaga inflasi daerah. Agenda lain untuk mengoordinasikan kerja sama antarkabupaten dan kota di Bali terkait penyediaan komoditas pokok dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan.

”Dari laporan terakhir, tingkat inflasi di Bali mencapai 6,38 persen pada Agustus secara year over year (YOY),” kata Trisno, yang ditemui seusai forum High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali di Gedung Jaya Sabha, rumah jabatan Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (6/9/2022).

Trisno menambahkan, tingkat inflasi di Bali sebesar 6,38 persen pada Agustus 2022 sudah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi di Bali pada Juli 2022 yang sebesar 6,73 persen.

Baca juga: Sebagian Subsidi Dialihkan, Harga BBM Akhirnya Naik

Dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada awal September 2022 mengenai perkembangan indeks harga konsumen gabungan Kota Denpasar dan Singaraja (Buleleng) periode Agustus 2022, indeks harga konsumen (IHK) gabungan dari Kota Denpasar dan Singaraja tercatat deflasi sedalam 0,23 persen sehingga tingkat inflasi tahun ke tahun di Bali tercatat setinggi 6,38 persen.

Komponen bergejolak (volatile), misalnya bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah menjadi penyumbang utama deflasi di dua kota di Bali itu pada Agustus 2022. Adapun HLM TPID merupakan pertemuan, yang digelar secara rutin.

Kami juga menyiapkan langkah yang sesuai dengan aturan agar pemerintah bisa membeli langsung dari produsen di Tabanan atau Buleleng dan daerah lain di Bali, tetapi tidak bersaing dengan pedagang di pasar (Jaya Negara).

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Gedung Jaya Sabha, Kota Denpasar, Bali, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Bali Menanti Manfaat G-20

Meskipun Bali mengalami deflasi, menurut Trisno, pertemuan HLM TPID Provinsi Bali itu juga menjadi signifikan dan penting dalam upaya menyinergikan langkah-langkah pemerintah daerah mengantisipasi laju inflasi di daerah setelah diberlakukannya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.

Trisno mengungkapkan, beberapa opsi yang disiapkan pemerintah daerah dalam mengantisipasi laju inflasi itu, di antaranya, operasi pasar dan subsidi transportasi.

Komoditas bergejolak

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Gedung Jaya Sabha, Kota Denpasar, Bali, Selasa (6/9/2022).

Langkah operasi pasar, yang disiapkan pemerintah daerah, menurut Trisno, melibatkan perusahaan umum daerah atau perumda sehingga pemerintah dapat menyediakan komoditas kebutuhan pokok, yang memengaruhi inflasi, tanpa mengganggu harga komoditas tersebut di pasar.

Upaya itu juga bertujuan menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan di Bali dalam menyongsong penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November mendatang.

Baca juga: Minyak Goreng dan Cabai Sumbang Inflasi Bali

Trisno menyebutkan, perumda milik Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadi off taker (pembeli langsung) komoditas yang diproduksi di kabupaten sekitar, misalnya Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli.

Langkah tersebut dijalankan seiring strategi subsidi transportasi pemerintah daerah agar meringankan biaya transportasi sehingga harga komoditas tersebut tetap terjaga stabil.

”Secara historis, komoditas penyumbang inflasi misalnya cabai, bawang merah, dan telur ayam, termasuk telur ayam ras,” katanya. Kebutuhan pangan itu juga dihasilkan petani dan peternak di Bali.

Trisno menambahkan, BI bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bali juga memberdayakan masyarakat dengan memberikan bibit cabai, yang sekaligus mendukung program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Bali.

Secara terpisah, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, Pemkot Denpasar melalui pelayanan inovatif Sewaka Mart bergerak sejak Agustus 2022 dalam upaya mengendalikan harga pangan kebutuhan pokok di sejumlah pasar, di antaranya Pasar Badung, Pasar Kereneng, dan Pasar Agung di Kota Denpasar.

Ditemui di Gedung Jaya Sabha seusai mengikuti forum HLM TPID Provinsi Bali, Selasa (6/9/2022), Jaya Negara mengungkapkan, pemerintah tidak bersaing dengan para pedagang di pasar meskipun pemerintah memberikan subsidi pada komoditas yang berdampak terhadap inflasi daerah, misalnya terhadap cabai merah, bawang merah, dan beras.

”Kami juga menyiapkan langkah yang sesuai dengan aturan agar pemerintah bisa membeli langsung dari produsen di Tabanan atau Buleleng dan daerah lain di Bali, tetapi tidak bersaing dengan pedagang di pasar,” kata Jaya Negara.