PT Pertamina (Persero) harus memastikan kelancaran pasokan BBM bersubsidi. Sejauh ini, sekitar 1 juta kendaraan terdaftar untuk mendapat BBM bersubsidi.
Oleh
RHAMA PURNA JATI, REGINA RUKMORINI, AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO, RUNIK SRI ASTUTI, CORNELIUS HELMY HERLAMBANG, ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Menjelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dan biosolar, distribusi BBM di sejumlah daerah diperketat. Selain untuk mencegah antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, penyaluran BBM bersubsidi diinginkan tepat sasaran. PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan Program Subsidi Tepat untuk mendata kendaraan yang menggunakan pertalite dan biosolar.
Di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/8/2022), Gubernur Sumsel Herman Deru memimpin rapat koordinasi mengantisipasi gejolak di masyarakat menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Antisipasi tersebut, salah satunya, adalah mencegah terjadinya pembelian panik (panic buying) di masyarakat. Pembelian panik dapat menyebabkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
”Panic buying jelang kenaikan harga BBM itu hal biasa. Karena itu, harus diantisipasi secara tepat,” ujar Herman.
Herman meminta Pertamina memastikan pasokan BBM tetap lancar, sebelum hingga sesudah pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi. Penyalurannya pun dipastikan harus tepat sasaran. Sosialisasi dan edukasi ke publik tentang penggunaan BBM bersubsidi harus terus dilakukan.
Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Sumatera Bagian Selatan Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan sebelum penyesuaian harga, pihaknya sudah menambah jam kerja penyaluran agar distribusi BBM tidak tersendat. ”Penambahan jam kerja penyaluran sudah diterapkan sejak satu bulan terakhir,” ucapnya.
Di Magelang, Jawa Tengah, Kepala Polres Magelang Kota Ajun Komisaris Besar Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, sejak Selasa (30/8), pihaknya menerjunkan personel untuk mengawasi aktivitas pembelian BBM di semua SPBU. ”Kami hendak memastikan tidak ada warga yang melakukan pembelian BBM bersubsidi berkali-kali dalam satu hari,” ujarnya.
Sales Branch Manager Marketing Operation Region IV Pertamina Hendra Saputra menambahkan, pihaknya tidak menginstruksikan pembatasan pembelian BBM dari SPBU ke masyarakat di wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. Setiap SPBU sudah menerapkan pembatasan karena tidak ingin melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
”Kapan saja SPBU melaporkan kekurangan stok, kami siap mengirimkan pasokan. Permintaan akan terus kami penuhi, bahkan saat panic buying sekalipun,” ucapnya seusai rapat koordinasi mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM di Kota Magelang, Rabu.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah terus mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar. Harga pertalite saat ini Rp 7.650 per liter dan biosolar Rp 5.150 per liter. Harga tersebut jauh di bawah keekonomian dan membuat APBN tertekan. Pasalnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, tahun ini sudah mencapai Rp 502 triliun.
Kenaikan harga pertalite dan biosolar diperkirakan berdampak di sejumlah sektor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo di Surabaya, Jawa Timur, mengatakan, kenaikan harga biosolar bakal menekan bisnis jasa angkutan penyeberangan apabila tidak disertai penyesuaian tarif angkutan.
Tembus 1 juta
Sementara itu, dalam Program Subsidi Tepat untuk penyaluran pertalite dan biosolar, PT Pertamina Patra Niaga mencatat, sampai akhir Agustus, ada sekitar 1 juta kendaraan yang didaftarkan untuk menggunakan BBM bersubsidi. Pendaftaran dilakukan secara daring di laman subsiditepat.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina. Pendaftaran juga bisa dilakukan di sejumlah SPBU.
Menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, dari semua kendaraan yang terdaftar, sebanyak 70 persen menggunakan pertalite dan 30 persen menggunakan biosolar.
”Dari data itu, pengguna pertalite yang mendaftar masih didominasi pengguna pribadi. Sementara untuk biosolar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi dan kendaraan umum,” ujarnya.
Irto juga terus mengingatkan kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM bersubsidi agar segera mendaftarkan kendaraannya. Pertamina Patra Niaga saat ini juga sedang menguji coba kesiapan verifikasi QR Code di beberapa kota. Ke depan, Program Subsidi Tepat akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan pemerintah.
Pemerintah menetapkan kuota pertalite tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter dan biosolar sebanyak 14,9 juta kiloliter. Namun, kuota tersebut diperkirakan bakal habis pada Oktober mendatang lantaran tingginya permintaan di masyarakat seiring pulihnya perekonomian.