Subsidi Tepat Sasaran Jadi Fokus Pemerintah

Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan hati-hati, bertahap, serta mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Pemerintah akan menyiapkan skema subsidi tertutup dalam penyaluran elpiji dan bahan bakar minyak (BBM). Saat ini pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM khususnya Pertalite dan elpiji 3 kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak bersubsidi dipastikan bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Untuk menjaga fungsi APBN sebagai peredam gejolak secara berkelanjutan, pemangku kebijakan perlu menyesuaikan harga BBM sembari mengatur agar penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.

Dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Terbiasa Menikmati Murahnya Harga BBM Bersubsidi

Ia mengakui, subsidi dan kompensasi yang sangat besar tersebut justru dinikmati kelompok mampu. Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 persen subsidi solar serta 20 persen subsidi pertalite. Jika pola konsumsi ini dipertahankan, masalah kesenjangan di tengah masyarakat tidak akan teratasi.

”Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan serta yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi, lanjut Sri Mulyani, akan dilakukan hati-hati, bertahap, serta mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat. Proses tersebut akan dilakukan simultan dengan proses kalibrasi mencari paduan kebijakan yang optimal untuk melindungi masyarakat miskin serta rentan, menjaga pemulihan ekonomi, dan menyehatkan APBN.

Dalam diskusi publik bertema ”Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran”, Selasa, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Patuan Alfon mengatakan, dari hasil pemantauan lembaganya ditemukan banyak penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi yang terjadi dalam bentuk penimbunan.

Dari hasil pemantauan lembaganya ditemukan banyak penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi yang terjadi dalam bentuk penimbunan.

Penyelewengan BBM bersubsidi, menurut Patuan, semakin marak ditemukan saat disparitas harga antara solar industri dan bersubsidi sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan harus diikuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Pemda tunggu petunjuk

Terkait program bantalan sosial seiring rencana kenaikan harga BBM, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum (DTU) guna membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial tambahan.

Baca juga: Mayoritas Subsidi Energi Dinikmati Warga Mampu

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebutkan, Jateng siap mengalokasikan sebagian DTU untuk bantalan sosial. Meski demikian, Sumarno belum mengetahui skema penyaluran bantalan sosialnya seperti apa. Pihaknya menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu spanduk yang dipasang aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di pagar depan depan komplek DPR, Jakarta, ketika menggelar aksi, Senin (29/8/2022). Mereka menggelar aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dan meminta DPR mendengar suara masyarakat akan hal tersebut. Mereka juga menyuarakan solusi terkait rencana ini dengan memperbaiki terlebih dahulu ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik setelah pandemi. Selain itu mereka juga meminta alokasi pendapatan dari kenaikan harga sumber daya alam di pasar global, seperti batubara dan sawit, untuk mengisi pemenuhan subsidi bagi bahan bakar.

”Kami membutuhkan petunjuk dari (pemerintah) pusat dulu, baru melangkah lebih lanjut. Jangan sampai pemberian bantuannya tumpang tindih atau malah tak tepat sasaran,” kata Sumarno di Semarang, Selasa.

Sembari menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jateng akan mendata masyarakat menengah ke bawah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan. Selain itu, Pemprov Jateng juga akan mengimbau masyarakat memanfaatkan moda transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM.

Pemprov Sumatera Utara juga menyatakan siap menyalurkan 2 persen dari DTU untuk bantuan sosial (bansos) sebagaimana diminta Presiden Joko Widodo. Bantuan akan diberikan kepada pekerja sektor transportasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut disebut mendukung alokasi itu.

”Pemprov Sumut memperhatikan arahan Presiden soal alokasi bansos dari dana transfer umum. Kami sedang menyiapkan skemanya,” kata Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Naslindo Sirait di Medan.

Pekerja sektor transportasi di Sumut berharap bisa mendapat bansos di tengah kenaikan harga bahan pokok. ”Saat ini kami waswas kalau harga BBM naik, apalagi penumpang sedang sepi,” ujar Adi Manalu (32), sopir angkot Rahayu Medan Ceria jurusan Unimed-Pancur Batu. (XTI/NSA/VIO/BKY)

Baca juga: Polres Bogor Ungkap Penimbunan BBM BersubsidiPolres Bogor Ungkap Penimbunan BBM Bersubsidi