Pemerintah Tambah Rp 5,1 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Dasar

Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk membangun infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan infrastruktur dasar diperkirakan membutuhkan Rp 43,73 triliun selama 2022-2024.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung berfoto bersama di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilihat dari udara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (28/7/2022). Sejak dibuka, banyak pengunjung dari luar daerah datang ke kawasan tersebut untuk mengetahui calon ibu kota baru Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran senilai Rp 5,1 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Anggaran untuk IKN itu merupakan bagian dari tambahan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini sebesar Rp 15,78 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, tambahan dana itu mencakup anggaran untuk proyek Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, seperti penyediaan air baku dan pengendalian banjir daerah aliran sungai serta 19 embung di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebesar Rp 110 miliar. Selain itu juga untuk proyek Ditjen Bina Marga, antara lain untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 2,11 triliun.

Adapun untuk proyek Ditjen Cipta Karya senilai Rp 2,36 triliun, antara lain untuk pembangunan Istana Presiden, Wakil Presiden, empat blok kantor kementerian koordinator, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian PUPR, dan pembangunan jalan di dalam KIPP. Adapun tambahan anggaran di bidang perumahan mencapai Rp 480 miliar untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi di IKN serta bina konstruksi senilai Rp 40 miliar.

”Pekerja konstruksi IKN nantinya kami tempatkan di tower-tower rusun yang kami bangun. Jadi tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitarnya yang membuat kumuh,” kata Menteri Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Otorita IKN Siapkan Insentif untuk Investor

Pembangunan IKN untuk tahun 2022 dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama senilai Rp 830 miliar dan tahap kedua Rp 4,27 triliun. Total kebutuhan anggaran infrastruktur dasar IKN selama tahun 2022-2024 diperkirakan mencapai Rp 43,73 triliun.

Pada tahun 2022, jumlah pagu anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 116,37 triliun atau meningkat Rp 15,78 triliun dari pagu awal sebesar Rp 100,59 triliun. Selain untuk IKN, tambahan anggaran itu untuk percepatan proyek pinjaman utang luar negeri sebesar Rp 5,01 triliun dan peluncuran surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp 2,29 triliun. Selain itu, penanganan bencana sebesar Rp 710 miliar dan dukungan acara internasional sejumlah Rp 2,67 triliun, seperti MotoGP dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Produk dalam negeri

Basuki menambahkan, pihaknya terus mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk belanja infrastruktur pemerintah. Sebanyak 90 persen pengadaan barang dan jasa pada tahun ini ditargetkan menggunakan produk dalam negeri.

Hingga 23 Agustus 2022, realisasi belanja infrastruktur PUPR mencapai Rp 47,79 triliun atau 41,07 persen dari target dengan penggunaan produk dalam negeri mencapai Rp 44,61 triliun. Adapun capaian fisik pembangunan sebesar 46,94 persen dari target.

Secara terpisah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, LKPP terus mengembangkan ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pendekatan pasar yang pro-produk dalam negeri serta usaha kecil menengah dan koperasi. LKPP telah memotong mata rantai panjang dalam proses penayangan produk di katalog elektronik lokal dari sembilan tahap menjadi dua tahap serta katalog elektronik nasional dari delapan tahap menjadi dua tahap.

Dengan penyederhanaan proses tersebut, saat ini LKPP telah menayangkan lebih dari 600.000 produk yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa. Katalog elektronik lokal dengan syarat yang lebih mudah dinilai mendorong semakin banyak produk daerah yang masuk.

”Jumlah penyedia kecil-menengah telah mendominasi, yaitu sebanyak 11.716 pelaku usaha atau melampaui jumlah penyedia non-kecil-menengah sebanyak 5.485 badan usaha,” ujar Anas dalam keterangan pers, Kamis.

Baca juga: Gagasan Penyediaan Kereta Gantung di IKN Perlu Kehati-hatian