Proyek Rusun IKN Tahap I Ditawarkan ke Swasta

Pemerintah menyiapkan pembangunan proyek rumah susun di Ibu Kota Negara untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Pengembang menunggu kejelasan cara perolehan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, serta regulasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono (kanan) dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe memaparkan sejumlah hal terkait pembangunan IKN Nusantara dalam kunjungan ke Redaksi Kompas di Jakarta, Sabtu (19/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah menyiapkan proyek rumah susun tahap I di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Meski demikian, pengembang swasta masih menunggu kejelasan regulasi untuk berinvestasi di IKN.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Real Estat Indonesia untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Soelaeman Soemawinata, mengemukakan, pengembang saat ini masih menunggu regulasi pemerintah untuk bisa berinvestasi di IKN. Regulasi yang diharapkan antara lain insentif untuk investasi dan skema kepemilikan lahan.

Beberapa pengembang besar dari dalam dan luar negeri berminat menggarap proyek properti IKN Nusantara. Para pengembang yang telah memiliki pengalaman mumpuni untuk membangun kota baru siap membangun kawasan hunian baru di IKN. Proyek hunian berupa rusun berskala kecil (low rise apartment) dinilai lebih potensial untuk dikembangkan di IKN.

Meski demikian, lanjut Soelaeman, perlu kejelasan cara perolehan dan status lahan IKN, yakni berupa hak guna bangunan atau hak sewa. Selain itu, kesiapan infrastruktur dasar serta kepastian pasar dengan jaminan bahwa hunian yang dibangun akan ditempati.

“Tidak cukup sekadar optimistis, tetapi pemerintah harus menyelesaikan regulasi-regulasi yang memungkinkan swasta masuk (investasi),” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Tahapan Pembangunan IKN Nusantara

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Senin, mengatakan, proyek rumah susun (rusun) IKN tahap I dan Rusun Karawang Spuur kini dalam tahap penyiapan untuk ditawarkan lewat skema KPBU.

Pada tahun 2022, terdapat total 26 proyek yang masuk tahap penyiapan untuk ditawarkan lewat skema KPBU. Selain proyek perumahan, tercatat lima proyek permukiman, 13 proyek jalan dan jembatan, serta enam proyek di sektor sumber daya air di sejumlah wilayah. Sejumla proyek itu juga dalam tahap penyiapan untuk skema KPBU.

Pada tahun 2022, terdapat total 26 proyek yang masuk tahap penyiapan untuk ditawarkan lewat skema KPBU.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengemukakan, pihaknya hanya menangani beberapa infrastruktur dasar di IKN. Infrastruktur itu antara lain jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor-kantor kementerian koordinator, kementerian sekretariat negara, penyediaan air baku dan drainase. Kebutuhan anggaran IKN selama tahun 2022-2024 diperkirakan mencapai Rp 43,73 triliun. Adapun tahun 2022, kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp 5,07 triliun.

“Kami sudah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan IKN. Sebab, pada penyusunan anggaran 2022 ini tidak termasuk IKN,” ujarnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Untuk menyediakan air baku masyarakat di Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah menyiapkan Bendungan Sepaku Semoi. Dalam peninjauan Rabu (22/6/2022), Presiden Jokowi meminta pembangunan dipercepat. Karenanya, ditarget pembangunan rampung bukan akhir 2023 melainkan awal 2023.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmad Gobel, menilai, pembangunan IKN merupakan simbol optimisme. Penyelesaian pembangunan IKN akan memberikan keyakinan terhadap investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berdampak pada pembangunan ekonomi di Indonesia timur.

“(IKN) ini muka kita semua. Ini momentum, perlu kita dorong. Kalau ini berhasil, provinsi-provinsi lain bs meniru dalam membangun green ekonomi,” katanya.

Baca juga: Menutup Ruang Rawan Penyelewengan Baru di IKN

Fasilitas pembiayaan

Sementara itu, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP) per 4 Juli 2022 tercatat 101.492 unit senilai Rp 11,27 triliun atau senilai 44,91 persen dari target 226.000 unit yang ditetapkan tahun ini. Program KPR-FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dari data BP Tapera, penerima dana FLPP didominasi oleh pekerja swasta, yakni sebanyak 93.010 orang, pegawai negeri sipil sejumlah 4.011 orang, dan TNI/Polri 2.536 orang. Penerima terbanyak dana FLPP pada triwulan II-2022 adalah konsumen berusia 26–30 tahun sebanyak 33.249 unit, diikuti usia 19–25 tahun sebanyak 30.536 unit, serta usia 31–35 sebanyak 17.273 unit. Adapun usia 36–40 tahun mencapai 10.413 unit dan sisanya adalah konsumen di atas 40 tahun, yakni mencapai 8.086 unit.

Pada triwulan III-2022, penyaluran FLPP ditargetkan mencapai 68 persen dari target. “Kami optimistis penyaluran FLPP sebesar 68 persen dari target dapat tercapai, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun kualitas bangunan,” ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.

Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan bantuan pembiayaan perumahan meliputi KPR FLPP sebanyak 226.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) untuk 769.903 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebanyak 22.582 unit, dan Tapera sebanyak 109.000 Unit.

Adapun realisasi SSB selama semester I-2022 tercatat baru Rp 111,08 miliar atau 2,53 persen, SBUM berjumlah 63.587 unit (31,79 persen), dan BP2BT sebanyak 2.463 unit (33,81 persen).