Kepemilikan Saham Pemerintah di Sejumlah BUMN Bakal Berkurang

”Right issue” Krakatau Steel dan Waskita Karya akan mendilusi kepemilikan saham pemerintah. Begitu juga dengan ”right issue” dan konversi utang ke saham yang akan dilakukan Garuda Indonesia pasca-lolos dari pailit.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memantau pembuatan lembaran baja panas di Cilegon, Banten.

JAKARTA, KOMPAS — Kepemilikan saham pemerintah di sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN bakal berkurang. Hal itu menyusul rencana sejumlah BUMN menambah modal, baik melalui hak memesan efek terlebih dulu atau right issue maupun dalam kerangka restrukturisasi utang.

Dua BUMN yang bakal mengubah komposisi kepemilikan saham pemerintah pasca-right issue pada tahun ini adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kepemilikan saham pemerintah di Krakatau Steel akan berubah dari 80 persen menjadi 60 persen, sedangkan di Waskita Karya dari 75,35 persen menjadi 66,04 persen.

Adapun BUMN yang akan mengubah komposisi saham pemerintah melalui right issue dan konversi utang menjadi saham adalah PT Garuda Indonesia Tbk. Maskapai nasional yang baru lepas dari jerat pailit tersebut akan berusaha mempertahankan saham pemerintah dari 60,54 persen menjadi 51 persen.

Pelaksana Harian Direktur Utama Krakatau Steel Tardi, Kamis (30/6/2022), mengatakan, pada tahun ini, proses reformasi perseroan terus berlanjut sehingga membutuhkan perkuatan modal. Targetnya, perseroan ingin menjadikan Cilegon sebagai kawasan industri baja berkapasitas 10 juta ton pada 2025.

Di sisi lain, perseroan juga masih harus membayar kewajiban atau utang terhadap kreditor tahun ini senilai total 524 juta dollar AS. Salah satu upaya yang ditempuh untuk memperkuat modal dan memenuhi kewajiban itu adalah dengan menerbitkan saham baru kepada publik.

Perusahaan, lanjut Tardi, akan menerbitkan saham baru sebanyak 6,4 miliar lembar. Dengan harga saham saat ini senilai Rp 360 per lembar dan saat kondisi terbaik pada tahun lalu Rp 500 per lembar, total dana yang diharapkan bisa mencapai Rp 1,8 triliun hingga Rp 2,5 triliun.

”Namun, konsekuensi dari penerbitan saham baru itu adalah porsi saham pemerintah akan terdilusi dari 80 persen menjadi 60 persen,” kata Tardi dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Konsekuensi dari penerbitan saham baru itu adalah porsi saham pemerintah akan terdilusi dari 80 persen menjadi 60 persen.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar pendapatan dan laba-rugi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk periode 2019-2021 yang dipaparkan Pelaksana Harian Direktur Utama Krakatau Steel Tardi dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Jakarta, Kamis (30/6/2026).

Sejak menggulirkan program reformasi pada tahun 2019, pendapatan Krakatau Steel terus tumbuh sebesar 23 persen. Pendapatan perusahaan berkode emiten KRAS tersebut pada 2021 mencapai 2,156 miliar dollar AS, meningkat dari 2020 dan 2019 yang masing-masing 1,54 miliar dollar AS dan 1,421 miliar dollar AS.

Krakatau Steel yang selama delapan tahun berturut-turut merugi juga mampu mengurangi kerugian dan bahkan mendapatkan laba sejak tiga tahun terkahir ini. Pada 2019, Krakatau Steel merugi 505 juta dollar AS, kemudian pada 2020 dan 2021 meraih keuntungan masing-masing 23 juta dollar AS dan 62 juta dollar AS.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Utama Garuda Indonesia Prasetio menuturkan, Garuda telah merampungkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu ditandai dengan disetujuinya proposal perdamaian dan rencana bisnis Garuda Indonesia oleh 97,47 persen kreditor dan penetapan homologasi oleh pengadilan.

Melalui PKPU itu, total utang Garuda secara konsolidasi akan turun dari 10,1 miliar dollar AS menjadi 5,1 miliar dollar AS. Pasca-PKPU tersebut, Garuda masih harus menjalankan hasil putusan homologasi dan rencana bisnis.

”Salah satunya adalah mengonversi utang sejumlah kreditor menjadi saham. Hal ini tentu saja akan membuat saham pemerintah terdilusi. Namun, kami tetap menjaga amanah dari DPR untuk mempertahankan kepemilikan saham perintah di Garuda sebesar 51 persen,” ujarnya.

Baca juga: Sebanyak 97,46 Persen Kreditor Setujui Proposal Perdamaian, Bisnis Garuda Indonesia Berlanjut

Restorasi pesawat

Saat ini, porsi saham pemerintah di Garuda Indonesia mencapai 60,5 persen, sementara saham PT Trans Airways 25,8 persen dan saham publik 13,7 persen. Untuk memperkuat permodalan pasca-PKPU tersebut, perusahaan berkode emiten GIAA itu akan mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,5 triliun dari APBN 2022 melalui skema right issue pada triwulan III-2022.

Hal itu akan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen. Namun, setelah ada konversi utang menjadi saham dan right issue tahap kedua untuk mengakomodasi pendanaan dari investor strategis, porsi kepemilikan saham pemerintah akan dipertahankan menjadi 51 persen.

”Garuda Indonesia akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 Agustus 2022 untuk membahas right issue dan konversi utang ke ekuitas,” kata Prasetio.

Ia juga menyatakan, Garuda akan menggunakan PMN senilai Rp 7,5 triliun atau 527 juta dollar AS untuk merestorasi beberapa pesawat senilai sekitar 350 juta dollar AS. Selama ini, pesawat-pesawat itu sedang dalam perawatan dan sudah lama tidak dioperasikan.

Restorasi itu penting guna menunjang keberlanjutan bisnis Garuda. Saat ini, Garuda Indonesia hanya mengoperasikan 30 pesawat dan ditargetkan akan ditambah menjadi 70 pesawat.

”Sembari menunggu PMN itu, Garuda juga menggulirkan skema kerja sama operasi (KSO) pesawat dengan swasta. Nanti akan ada rute-rute penerbangan KSO yang disepakati bersama dan ada bagi hasil dengan mitra yang berminat,” ujarnya.

Garuda akan menggunakan PMN senilai Rp 7,5 triliun atau 527 juta dollar AS untuk merestorasi beberapa pesawat senilai sekitar 350 juta dollar AS. Selama ini, pesawat-pesawat itu sedang dalam perawatan dan sudah lama tidak dioperasikan.

Baca juga: Negosiasi Berlanjut, Garuda Gulirkan Sejumlah Opsi Pembayaran Utang

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah alat berat melakukan pengerjaan di ruas Tol Palembang-Betung yang mulai dibangun pada Kamis (15/10/2020). Tol sepanjang 69,19 kilometer ini diharapkan menjadi solusi permasalahan kemacetan yang masih mendera di jalur lintas timur Sumatera yang menghubungkan Palembang dengan Jambi.

Sementara itu, Waskita Karya mengajukan PMN Rp 3 trilun pada 2022. PMN itu akan digunakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung senilai Rp 2,4 triliun dan Ciawi-Sukabumi Rp 996 miliar.

Dengan menerima PMN pada 2022, Waskita yang merupakan perusahaan publik harus melakukan right issue. ”Melalui right issue tersebut, Waskita berharap publik dapat menyerap saham Waskita sebesar Rp 3,9 triliun sehingga komposisi saham pemerintah yang semula 75,35 persen bisa menjadi 66,04 persen,” kata Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Senin lalu.

Total utang Waskita pada akhir 2021 mencapai Rp 88,1 triliun dan pada 2022 diperkirakan berkurang menjadi Rp 79,12 triliun. Namun, dengan pokok pinjaman dan bunga utang yang masih besar tersebut, Waskita diperkirakan masih akan rugi Rp 1,11 triliun tahun ini.

Baca juga: Tol Palembang-Betung Mulai Dibangun, Ditargetkan Beroperasi 2022