Jenis Barang Muatan Tol Laut Akan Ditambah

Jenis barang muatan tol laut akan ditambah. Hal itu seiring dengan semakin berkembangnya wilayah dan perekonomian masyarakat, kebutuhan masyarakat juga turut berkembang.

KORNELIS KEWA AMA

Crane di Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur, hanya satu unit sehingga banyak kapal harus antre menunggu giliran bongkar muat. Saat kapal tol laut singgah di Tenau, juga harus antre sehingga berdampak pada pelayanan tol laut di kabupaten-kabupaten di NTT karena kapal tol laut serupa harus singgah di daerah-daerah itu.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menambah jenis barang muatan tol laut mengingat kebutuhan daerah-daerah yang disinggahi tol laut semakin besar. Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga berkomitmen mendukung tol laut serta pengembangan kota dan perdagangan berbasis konsep pembangunan berorientasi transit.

Hal itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang digelar secara hibrida, Kamis (23/6/2022). Kegiatan yang memaparkan sejumlah hasil analisis BPPP tersebut bertema ”Penguatan Perdagangan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global”.

Analis Perdagangan Bahan Pokok dan Perdagangan Digital BPPP Kemendag, Rizky Ramadini Febrinda, mengatakan, dari waktu ke waktu tol laut semakin berkembang. Tujuannya tidak hanya mengurangi disparitas harga barang pokok dan penting, tetapi juga membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

”Dengan semakin berkembangnya wilayah dan perekonomian masyarakat, kebutuhan masyarakat juga turut berkembang. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020 akan direvisi mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan semakin berkembangnya wilayah dan perekonomian masyarakat, kebutuhan masyarakat juga turut berkembang. Oleh karena itu, Permendag Nomor 53 Tahun 2020 akan direvisi mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Tangkapan layar Analis Perdagangan Bahan Pokok dan Perdagangan Digital Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Rizky Ramadini Febrinda, yang tengah menjelaskan hasil analisis BPPP tentang barang prioritas tol laut dalam Diseminasi Hasil Analisis BPPP bertajuk "Penguatan Perdagangan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global" yang digelar secara hibrida, Kamis (23/6/2022).

Permendag No 53/2020 mengatur tentang penetapan jenis barang yang diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan melalui tol laut. Ada 32 jenis barang muatan berangkat yang diangkut menggunakan angkutan darat dan laut serta ada 21 jenis barang muatan berangkat yang diangkut dengan angkutan udara.

Baca juga: Optimalisasi Tol Laut Masih Jadi Tantangan

Menurut Rizky, dalam rangka merevisi regulasi itu, Kemendag diminta untuk mendata, mengevaluasi, dan merekomendasikan barang-barang prioritas yang akan diangkut dengan tol laut. Ada 30 jenis barang prioritas muatan berangkat dari total 195 barang yang diusulkan daerah-daerah yang bisa ditambahkan.

”Barang yang diprioritaskan itu merujuk pada kriteria yang paling banyak diusulkan dan dipilih oleh daerah-daerah yang membutuhkan dan tujuan program tol laut, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.

Berdasarkan hasil analisis BPPP, 30 barang tersebut masuk dalam kategori bahan bakar dan energi, pangan, peralatan kesehatan, penopang produksi, infrastruktur, serta rumah tangga. Sepuluh besar barang dalam kategori tersebut yang tergolong sebagai prioritas tertinggi, antara lain, mesin generator, mobil dan motor niaga, minyak pelumas, peralatan pertanian, peralatan nelayan, alat kesehatan, alat pertukangan dan bahan bangunan, alat listrik, mesin pengelola produksi perikanan, serta pipa air.

Barang yang diprioritaskan itu merujuk pada kriteria yang paling banyak diusulkan dan dipilih oleh daerah-daerah yang membutuhkan dan tujuan program tol laut, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam kegiatan itu juga terungkap, banyak daerah di Jawa yang ingin berkontribusi dalam program tol laut, tetapi tidak terkoneksi langsung dengan rute tol laut. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah meski memiliki pelabuhan. Untuk mengatasi persoalan itu, integrasi tol laut dengan kereta api diperlukan.

Perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 4 Semarang, Dian, menuturkan, potensi industri di Jawa Tengah sangat besar karena memiliki kawasan industri seperti di Kendal dan Batang. Untuk menopang perdagangan nasional, PT KAI juga terus mengembangkan integrasi konektivitas angkutan barang dengan daerah-daerah yang dilalui jalur kereta api.

Barang-barang yang akan diperdagangkan melalui tol laut dari Jawa Tengah bisa diangkut menggunakan kereta api menuju Surabaya atau Jakarta yang masuk dalam rute tol laut.

”Saat ini, kami terus mendukung pengembangan kota dan perdagangan berkonsep pembangunan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) dan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi atau aktivitas ekonomi (land value captured),” katanya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Sejumlah barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut didistribusikan kembali menggunakan perahu motor dari Kota Saumlaki ke Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, Minggu (28/1). Kendati sudah dilayani kapal tol laut, harga barang di daerah itu masih tetap tinggi.

Pada 2022, Kementerian Perhubungan menetapkan 34 rute tol laut. Per 1 April 2022 total muatan berangkat sebesar 3.929 TEUs (twenty-foot equivalent unit), sedangkan muatan balik hanya 1.398 TEUs.

Total muatan berangkat ataupun balik tol laut tersebut meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Jumlah angkutan berangkat pada 2019 sebanyak 7.199 TEUs, pada 2020 mencapai 13.852 TEUs, dan 2021 sebanyak 18.011 TEUs. Sementara pemanfaatan angkutan balik dari wilayah timur ke barat pada 2019 sebesar 868 TEUs, pada 2020 sebanyak 4.303 TEUs, dan 2021 mencapai 5.869 TEUs.

Baca juga: Raffles dan Era Virtual

Sebelumnya, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Yossianis Marciano menjelaskan, tol laut telah memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah terpencil. Melalui tol laut, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting lebih terjamin serta fluktuasi dan disparitas harga berkurang.

Ia mencontohkan, harga kedelai yang diangkut dengan kapal tol laut di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Rp 9.600 per kilogram (kg). Jika tanpa tol laut, harganya bisa mencapai Rp 15.000 per kg. Begitu juga dengan harga tepung terigu di Kabupaten Mimika, Papua. Melalui program tol laut, harganya bisa ditekan 35 persen dari Rp 12.000 per kg menjadi Rp 7.800 per kg.

Baca juga: IMF: Kenaikan Biaya Logistik Laut Bisa Perburuk Inflasi 2022