Vaksin PMK dari Perancis Tiba, Hewan Bernilai Ekonomis Tinggi Diprioritaskan
Vaksin yang dikirim dari Perancis sebanyak 800.000 dosis merupakan tahap pertama dalam kontrak. Adapun total yang disiapkan pemerintah untuk penanganan PMK 3 juta dosis. Diharapkan PMK dapat terkendali.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 800.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK yang didatangkan dari Perancis tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (16/6/2022) malam. Vaksin darurat tersebut segera didistribusikan ke daerah-daerah dan akan diberikan kepada hewan sehat, terutama yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang meninjau langsung kedatangan vaksin PMK, mengatakan, vaksin yang didatangkan sesuai dengan serotipe virus yang terdeteksi di Indonesia, yakni Serotipe O. Selain itu, juga dicocokkan dengan galurnya. Dengan demikian, dengan vaksin, diharapkan penanganan wabah PMK dapat berjalan lebih optimal.
”Hari ini kita sudah mendapatkan 800.000 dosis dan besok (Jumat) sudah bisa dikirimkan. (Total) 3 juta dosis akan diberikan secara bertahap. PMK ini menjadi kekhawatiran bersama karena menularnya cepat. Dengan adanya vaksin, kita semakin percaya diri menangani PMK bersama pemerintah daerah,” kata Syahrul, melalui keterangannya.
Syahrul tak menyebut secara rinci daerah mana yang akan diutamakan dalam pemberian vaksin. Namun, menurut dia, semua sudah dipetakan serta diatur daerah serta sentra ternak mana yang akan diutamakan. Pihaknya juga menyiapkan kotak pendingin untuk penyimpanan vaksin dan perlakuan khusus agar vaksin tetap dalam kondisi baik.
Sumber daya manusia pun disiapkan. ”Kami siapkan tenaga penyuntik dengan melibatkan para dokter hewan, tenaga kesehatan hewan, dan inseminator yang dilatih. Kami juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi sehingga diharapkan proses penyuntikan vaksin ini bisa cepat. Sebelum Idul Kurban, semua sudah terkirim,” lanjut Syahrul.
Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin menuturkan, 800.000 dosis ini merupakan tahap pertama dari total 3 juta dosis yang dikirim PT Boehringer Ingelheim dari Perancis. Adapun tahap berikutnya akan diserahkan setelah proses kontrak tahap II selesai.
Kedatangan vaksin ini melengkapi kedatangan sebelumnya, yakni 10.000 dosis pada 12 Juni 2022, yang telah diberikan kepada sejumlah hewan ternak, termasuk di Jawa Timur. Sebanyak 10.000 dosis vaksin itu, kata Nuryani, merupakan hibah dan bantuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang merupakan mitra pembangunan Kementerian Pertanian.
Vaksinasi diberikan kepada hewan-hewan ternak yang sehat. ”Terutama kepada hewan yang memiliki nilai ekonomis tinggi atau untuk mengamankan aset, seperti sapi perah. Sementara hewan yang baru sembuh akan ada antibodi dalam tubuhnya sehingga baru dapat divaksin enam bulan kemudian,” kata Nuryani.
Sementara itu, vaksinasi tahap kedua nantinya ditujukan untuk mengendalikan penyebaran PMK lewat kegiatan zona vaksinasi. Akan dibuatkan zona vaksinasi, seperti pada daerah tertular. Dalam radius 10 kilometer (km) hewan-hewan akan divaksin.
Adapun pada satu ekor hewan ternak akan dilakukan tiga kali vaksin. ”Vaksinasi pertama dan kedua berjarak sekitar empat pekan, sedangkan vaksin kedua dan ketiga berjarak enam bulan,” ucap Nuryani.
Lalu lintas
Selain vaksin, menurut Syahrul, pihaknya juga mengantisipasi penyebaran dengan pengawasan lalu lintas hewan ternak, baik lewat jalur darat, laut, maupun udara. Khusus untuk jalur darat, ada tantangan lebih karena berpotensi digunakannya jalur-jalur tikus untuk pengiriman hewan. Oleh karena itu, peran serta para pemangku kepentingan sangat penting.
”Perlu kerja lebih kuat lagi dan tidak boleh business as usual. Semoga upaya ini bisa membuat kita semua yakin bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik,” kata Syahrul.
Menurut data www.siagapmk.id yang dimutakhirkan Jumat (17/6/2022) pukul 09.33, total sebanyak 176.792 ekor hewan dinyatakan sakit PMK. Jumlah itu mencakup 53.630 ekor sembuh, 1.196 ekor dipotong bersyarat, 847 ekor mati, dan 121.119 ekor belum sembuh. Sementara hewan yang telah divaksinasi baru 33 ekor.
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Rabu (15/6/2022) menyarankan Kementan profesional dan menjalankan semua tugas dan kewenangan penanggulangan dan pengendalian PMK sesuai dengan perundangan. Pasalnya, PMK ialah penyakit yang sangat berbahaya dan paling ditakuti di dunia peternakan (Kompas, 16/6/2022).
Ia juga meminta pemerintah transparan terkait anggaran Rp 4,41 triliun guna mengatasi wabah PMK. Dalam laporan singkat rapat Kementan dengan Komisi IV DPR, Senin (13/6/2022), disebutkan Komisi IV DPR menerima penjelasan dan mendukung kebutuhan anggaran untuk penanganan PMK sebesar Rp 4,41 triliun. Kementan lalu didorong untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam laporan itu disebutkan, anggaran itu, antara lain, untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya. Namun, menurut Ombudsman, pihaknya belum menemukan dasar putusan dan rencana kerja itu. Kajiannya dinilai tidak transparan.