Penanganan Wabah PMK Butuh Kejelasan Koordinasi dan Mitigasi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon menyuntikkan vitamin untuk ternak sapi di Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (24/5/2022). Pemberian obat cacing dan vitamin itu untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku.

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pelaku usaha peternakan sapi potong berharap adanya koordinasi yang jelas serta mitigasi dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku, terlebih Idul Adha semakin dekat. Hal itu diperlukan agar rantai pasok tetap terjaga. Di sisi lain, pengawasan ketat perlu dipastikan agar penularan tak meluas.

Menurut data Kementerian Pertanian yang dimutakhirkan Minggu (22/5/2022), total sudah ada 20.723 hewan (sapi dan kerbau) di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota di Indonesia yang terkonfirmasi positif PMK. Dari jumlah itu, 6.898 ekor (33,29 persen) sembuh atau tak ada gejala klinis, 162 ekor (0,78 persen) dipotong paksa, dan 142 ekor (0,69 persen) mati.

Secara keseluruhan, Jawa Timur, yang merupakan daerah dengan populasi sapi potong terbanyak di Indonesia, menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yakni 5.725 ekor positif PMK di 18 kabupaten/kota. Disusul Jawa Barat dengan 1.446 ekor di 14 kabupaten/kota dan Jawa Tengah dengan 372 ekor di 13 kabupaten/kota.

Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto, saat dihubungi, Kamis (26/5/2022), mengatakan, dampak PMK pada perdagangan ternak sudah dirasakan, terlebih menjelang Idul Adha. Pasalnya, meski telah ada petunjuk teknis, koordinasi antardaerah belum jelas sehingga tak sinkron satu sama lain.

KEMENTERIAN PERTANIAN

Data sebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia per 22 Mei 2022.

Penguatan koordinasi penting agar praktik di lapangan lebih tertib, disertai mitigasi. Penentuan status setiap daerah pun diminta lebih jelas. ”Saat ini seperti belum terkoordinasi. Kami paham wabah ini datang mendadak, tetapi kecepatan koordinasi penting. Sekarang semua melakukan pembatasan, tapi tak dalam satu koordinasi,” kata Didiek.

Baca juga: Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Kota Cirebon Intensifkan Pengawasan Ternak

Apabila kondisi sekarang terus berlangsung, kata Didiek, akan menjadi persoalan besar. Sapi-sapi akan menumpuk di daerah produsen. Di daerah konsumen, akan terjadi permintaan tinggi yang akan membuat harga melonjak. Lebih jauh lagi, pergerakan hewan secara diam-diam, seperti melalui jalur tikus, berpotensi terjadi.

”Selain itu, dalam pola peternakan di kita, sapi itu seperti tabungan. Idul Adha ditunggu karena merupakan kesempatan untuk mendapat keuntungan. Memang semua harus waspada karena itu dibuat mitigasinya. Selain isolasi, biosecurity juga harus bagus, baik di lokasi kandang maupun dalam transportasinya,” ucap Didiek.

Masa-masa menjelang Idul Adha, kata Didiek, selama ini juga menjadi kesempatan bagi para peternak, seperti dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, untuk mengirim sapi. Pasalnya, di masa normal saja, 60-65 persen konsumen daging sapi nasional ada di Jabodetabek dan Jabar. Saat Idul Adha, permintaan di wilayah konsumen bakal meningkat.

Ketentuan yang rinci terkait perlakuan terhadap wilayah yang terdapat kasus PMK, disertai mitigasi, mesti segera disusun. ”Lalu disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan. Baik secara vertikal dan horizontal di pemerintahan, maupun kepada pengguna (pelaku usaha). Harus disampaikan. Yang masalah selama ini, pemangku kepentingan tak dilibatkan dalam penyusunannya,” ucapnya.

Dipantau

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam webinar terkait pengendalian PMK menghadapi Idul Adha yang digelar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rabu (25/5/2022), mengatakan, pihaknya terus memberikan pengobatan dan vitamin pada hewan-hewan ternak. Juga terus memantaunya.

Menurut dia, obat-obatan sepenuhnya di-backup Kementan. ”Namun, daerah juga tentu wajib untuk sama-sama mengintervensi, terutama pada daerah suspect, kuning, dan merah (PMK). Kami juga melatih para dokter hewan dan inseminator. Dari referensi, dinyatakan PMK ini bisa disembuhkan, tetapi Kementan Siaga 1,” kata Syahrul.

Mengenai ketersediaan hewan menjelang Idul Adha, Syahrul mengatakan telah melakukan pemetaan. ”Ini butuh kerja sama semua pihak. (PMK) tak berbahaya bagi manusia dan jangan ada kepanikan. Tahun lalu, kebutuhan Idul Adha 1,6 juta ternak, sekarang disiapkan 1,7 juta ekor. Pada 14 hari sebelum hari-H, semua hewan yang akan dipotong akan diregister dan ada perlakuan-perlakuan terkait kesehatan hewan,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mantri hewan dari Dinas Peternakan Depok melakukan suntikan multivitamin pada sapi di peternakan milik Didik Priyanto di Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/5/2022).

Dalam keterangannya, Kamis (26/5/2022), Syahrul mengatakan, pusat kesehatan hewan (puskeswan) di daerah-daerah harus bisa mendeteksi penyakit hewan seperti PMK. Puskeswan didorong agar optimal dalam mempercepat proses pelayanan dan kesehatan hewan. Per Januari 2022, tercatat ada 1.588 puskeswan di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengemukakan, pihaknya mengapresiasi Kementan dan Presiden yang memberikan perhatian terkait PMK. Namun, pihaknya perlu memastikan bahwa konsumen dapat menjalani Idul Adha dengan nyaman. Pihaknya pun membantu agar kepercayaan konsumen dan para pelaku usaha terhadap pemerintah terjaga.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/5/2022), para anggota Komisi IV DPR melontarkan berbagai pertanyaan terkait pendekatan pemerintah dalam menangani wabah PMK. Pasalnya, PMK berpotensi memberikan dampak multidimensional. Apalagi, sejak 1990, Indonesia diakui internasional sebagai negara bebas PMK hingga akhirnya mewabah kembali pada 2022.

”Komisi IV DPR tak melihat ini pada perspektif mortalitasnya saja (yang relatif rendah), tetapi dampak multidimensionalnya. Mungkin (Kementan) tak ingin kita panik, tetapi dengan pendekatan pada aspek mortalitasnya saja, menurut saya tak pas. Kalau nanti 34 provinsi kena semua, PMK akan memukul habis mimpi besar kita untuk swasembada daging,” kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P, Yohanis Fransiskus Lema.

Syahrul menuturkan, pihaknya tidak menganggap remeh PMK, bahkan Kementan sebenarnya Siaga 1. Namun, memang pihaknya menjaga momentum Idul Adha yang merupakan hari puncak bagi para peternak agar tidak melakukan penjualan secara panik. Pihaknya menyetujui penyebaran PMK harus diwaspadai karena penyebarannya sangat cepat.

Adapun simpulan rapat tersebut, antara lain, Komisi IV DPR meminta Kementan meningkatkan pengendalian dan penguatan biosecurity serta lalu lintas ternak atau perdagangan hewan. Produksi vaksin juga agar dipercepat. Selain itu, direkomendasikan agar PMK ditetapkan sebagai wabah sehingga dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat.

Baca juga: Wabah PMK Meluas, Pemprov Jateng Bantu Peternak Terdampak