Presiden Jokowi: Data Tunggal Menentukan Pengembangan Koperasi dan UMKM

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengingatkan, penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia baik dari sisi kuailtas, inovasi, kreativitas, maupun pengemasan perlu dilakukan sembari mendorong UMKM masuk dunia digital. Sementara itu, data tunggal UMKM juga perlu terus dibenahi untuk mendorong pengembangan yang lebih fokus dan terarah. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UKM, Senin (28/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta agar perbaikan kualitas data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus dilakukan. Sebab, tanpa data yang jelas dan akurat, pengembangan koperasi dan UMKM tak akan fokus dan terarah.

Presiden Joko Widodo menekankan hal tersebut saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakornas) Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UKM 2022 secara daring, Senin (28/3/2022). Hadir pula mendampingi Presiden dari Istana Negara, Jakarta, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Rakornas yang diselenggarakan secara daring dan luring, disebut Teten dalam laporannya, dihadiri 2.200 orang, yakni 1.200 peserta luring dan 1.000 hadir secara daring. Mereka adalah perwakilan kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan nonbank, BUMN, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga inkubator, fintech, dan pelaku perdagangan daring (e-commerce).

Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan, pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat penting untuk menjadi navigasi pengembangan UMKM dan koperasi supaya lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan. Saat pandemi Covid-19 melanda, banyak UMKM kesulitan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM dan bantuan presiden produktif usaha mikro.

Baca juga: Tahun 2022 Menjadi Fase Pemulihan Transformatif UMKM

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu produk usaha mikro, kecil, dan menengah berupa tanaman hias di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (24/3/2022).

Namun, bantuan tersebut sulit disalurkan. Kendati Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM di Indonesia per akhir 2018 mencapai sekitar 64 juta, tidak ada data nama, alamat, serta jenis usaha UMKM.

Teten pada awal 2021 mengatakan akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan menyensus UMKM. Di pembukaan rakornas, Teten menyebutkan, dalam kerja sama dengan BPS ini disepakati pendekatan baru untuk pendataan ini. Pembaruan kerja sama dilakukan pada 9 Maret 2022.

Secara terpisah, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menjelaskan, kerja sama Kementerian UKM dan BPS yang dilakukan pada tahun 2021 akan habis pada Mei 2022. Karena itu, dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama pada Maret 2022 ini.

Data yang sudah dimiliki sejauh ini lebih dari 25 juta UMKM. Namun, menurut Azizah, data ini berasal dari berbagai sumber dan belum dipastikan apakah masih valid. Karena itu, survei langsung dan lengkap perlu dilakukan.

Tahun 2022 ini, pendataan yang lengkap dan standar akan dilakukan. Ditargetkan akan terkumpul 14 juta data UMKM tahun ini saja. Selain itu, ke depan, diharapkan data UMKM bisa terintegrasi dengan data yang ada di sejumlah instansi.

Baca juga: Validasi Data UMKM

Lokapasar

Presiden Jokowi juga mengingatkan supaya peningkatan kualitas UMKM dan UMKM yang masuk dalam lokapasar (marketplace) terus diupayakan. Ditargetkan tahun 2022 ini jumlah UMKM yang masuk dalam platform digital minimal 20 juta, sedangkan tahun depan 24 juta, dan pada 2024 menjadi 30 juta. Saat ini, UMKM yang sudah masuk platform digital sekitar 17,5 juta.

Tahun ini ditargetkan pula 1 juta UMKM bisa masuk dalam e-catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Saat ini, baru sekitar 200.000 UMKM yang berhasil terdaftar dalam e-catalog.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Usaha mikro, kecil, dan menengah kopi binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang mengikuti pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) seri III-Display Produk UMKM di Malang, Jawa Timur, Jumat (20/11/2020).

Terdaftarnya UMKM dalam e-catalog LKPP sangat penting. Sebab, pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah umumnya melalui e-catalog LKPP. Presiden Jokowi berharap APBN dan APBD bisa fokus untuk membeli produk-produk dalam negeri terutama yang diproduksi UMKM.

Selain itu, jumlah koperasi modern berbasis digital juga harus naik. Bila tahun 2022 ditargetkan 252, tahun 2023 ditargetkan 400 koperasi. Adapun di 2024, setidaknya 500 koperasi sudah dikelola secara modern dan berbasis digital.

Momentum yang didorong pandemi Covid-19, yang memaksa UMKM bertahan dan bertransformasi masuk ke ekosistem digital, perlu dimanfaatkan. Percepatan transformasi digital perlu dilakukan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya perdagangan digital.

Lokapasar, kata Presiden, perlu dibanjiri dengan produk-produk dalam negeri terutama produk UMKM. UMKM Indonesia pun perlu menjadi bagian rantai pasok nasional dan global agar segera naik kelas.

Kendati demikian, pembenahan dari hulu sampai hilir tetap harus dilakukan. Kualitas produk harus semakin berkualitas dan kompetitif. Pengemasan dan pembuatan jenama perlu terus diperbaiki. Hal ini semestinya bisa semakin cepat dilakukan setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) di sela pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UKM, Senin (28/3/2022), di Istana Negara, Jakarta. Dalam rakornas dibahas penguatan UMKM dan percepatan transformasi digital serta data tunggal koperasi dan UMKM.

Baca juga: Basis Data Tunggal UMKM Jadi Prioritas

Presiden juga berharap semakin banyak lahir wirausaha muda yang produktif dan kreatif. Hal ini akan memajukan UMKM Indonesia dan mendorong kemampuan bersaing di pasar global.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memperbaiki ekosistem usaha. Perizinan dipermudah. Akses permodalan diperluas. Sumber daya manusia UMKM juga ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Presiden meyakini, semua target dan harapan tersebut bisa diwujudkan. ”Kalau semua bekerja keras dan memiliki keinginan sama, saya yakin kita bisa melakukan,” katanya.

Tiga kelompok kerja

Dalam laporannya, Teten menjelaskan, rakornas akan terdiri atas tiga kelompok kerja (working group). Pertama, mengulas aspek digitalisasi koperasi dan UMKM. Sejauh ini, jumlah UMKM digital Indonesia dinilai meningkat cukup pesat. Tahun 2020, hanya 8 juta UMKM digital di Indonesia. Saat ini, setidaknya 17,59 juta UMKM sudah ada di lokapasar digital. Karena itu, dalam kelompok kerja pertama ini akan disusun peta jalan menuju transformasi digital UMKM dan mencapai target 30 juta UMKM digital.

Pada kelompok kerja kedua akan dieksplorasi hadirnya koperasi dan UKM masa depan serta bagaimana mengoptimalkan teknologi digital. Di kelompok ini akan dipetakan dan dipersiapkan arah perkembangan teknologi digital bagi koperasi dan UMKM.

Adapun pada kelompok kerja ketiga akan dibahas strategi lintas pemangku kepentingan. Kelompok ini akan memetakan peran pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan dalam pembangunan basis data tunggal koperasi dan UMKM.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.