Validasi Data UMKM

Berbagai sektor perekonomian tersungkur menghadapi pandemi Covid-19. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah menanggung dampak pandemi.

Pandemi Covid-19 memukul perekonomian global. Berbagai sektor usaha tersungkur akibat pandemi yang menekan daya beli masyarakat. Adapun masyarakat yang memiliki dana memilih menyimpan dana mereka karena ketidakpastian akibat Covid-19. Roda perekonomian tak bergerak.

Berdasarkan proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia secara virtual, pertumbuhan ekonomi global 2020 diproyeksikan minus 4,4 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan minus 1,5 persen.

Kali ini, IMF menyebutkan, pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara maju. Salah satu penyebabnya, negara-negara berkembang masih menghadapi kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Padahal, kunci meyakinkan masyarakat untuk berbelanja adalah jaminan rasa aman dan kepastian di masa mendatang. Jika pandemi Covid-19 masih belum bisa ditangani, masyarakat masih akan menimbang beribu kali untuk membelanjakan uang.

Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi pemeran utama dalam produk domestik bruto Indonesia, dengan peran sekitar 55-58 persen. Konsumsi ini tak hanya berurusan dengan barang produksi industri besar atau pabrik, tetapi juga produksi UMKM. Jika masyarakat menunda konsumsi, UMKM juga mengalami dampaknya.

Jika pandemi Covid-19 masih belum bisa ditangani, masyarakat masih akan menimbang beribu kali untuk membelanjakan uang.

Program bantuan

Di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, ada tantangan tersendiri untuk segera menolong UMKM, yakni menyangkut ketersediaan data.

Sebagai gambaran, di tengah pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM senilai Rp 123,46 triliun. Pada Agustus 2020, pemerintah meluncurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro dengan total anggaran yang disiapkan Rp 28 triliun. Program berupa hibah Rp 2,4 juta per usaha mikro tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 12 juta pengusaha mikro.

Baca juga: Pastikan Dana Pemulihan Ekonomi untuk UMKM Terserap

Pada tahap pertama, Banpres produktif senilai Rp 22 triliun disalurkan bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), per 6 Oktober 2020, penyaluran tahap pertama ini hampir 100 persen. Selanjutnya, disusul penyaluran tahap kedua bagi sekitar 3 juta pelaku usaha mikro.

Di tengah upaya menjaga daya UMKM, persoalan data masih membelenggu. Apalagi, berdasarkan data Kemenkop UKM per akhir 2018, jumlah usaha mikro sekitar 63,3 juta unit, sementara usaha kecil 783.132 unit, menengah 60.702 unit, dan besar 5.550 unit.

Kendati demikian, data tersebut belum meliputi nama dan alamat pelaku UMKM. Penyebabnya, selain jumlahnya yang banyak dan lokasinya tersebar, kondisi di sektor usaha mikro sangat dinamis. Mereka bisa berganti jenis usaha dan berpindah lokasi, sesuai situasi terkini.

Sebagai contoh, di tengah situasi pandemi Covid-19, pelaku usaha mikro mencoba bertahan dengan berganti usaha. Pelaku usaha yang pada kondisi normal menerima pesanan jahitan baju, pada masa pandemi menerima pesanan pembuatan masker kain. Atau, pelaku usaha mikro yang pada kondisi normal memproduksi tas kain, pada masa pandemi Covid-19 mengganti produksinya menjadi masker kain dengan motif menarik. Bahkan, ada juga pelaku usaha mikro yang membuka warung makan, menutup warungnya di masa pandemi untuk berkonsentrasi melayani pesanan makanan dalam kemasan.

Segala daya upaya pelaku UMKM itu berupaya didukung melalui Banpres. Untuk itu, data UMKM terus dikumpulkan sehingga usaha mikro yang menerima bantuan semakin banyak dan merata.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Masker bermotif tapis yang dijual dalam acara bazar memperingati HUT UMKM ke-5 di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (12/8/2020). Para pelaku usaha membuat produk masker tapis untuk dijual selama masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah memberi pelajaran berharga yang mengingatkan arti penting ketersediaan data UMKM yang lengkap dan mutakhir. Kesigapan memberi bantuan di saat kritis bisa terganggu karena tidak ada data yang lengkap dan akurat. Kelengkapan data nama dan alamat UMKM yang selalu diperbarui akan mempercepat penyaluran bantuan di masa darurat. Dengan cara itu, tidak ada lagi pihak yang memerlukan bantuan, tetapi tak kunjung terbantu karena terganjal validasi data.