Kepala Daerah Bakal Bertemu untuk Bahas Perlindungan Pekerja Migran

Para kepala daerah kantong pekerja migran bakal mengadakan pertemuan untuk membahas perlindungan pekerja migran. Pemerintah didorong mengidentifikasi akar masalah maraknya pekerja migran Indonesia memilih jalur ilegal.

Kompas/P Raditya Mahendra Yasa (

Pekerja migran dari dari Malaysia yang akan pulang kampung saat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/5/2020).

PADANG, KOMPAS — Para kepala daerah kantong pekerja migran bakal bertemu untuk membahas perlindungan pekerja migran. Hal itu dilakukan untuk merespons insiden tenggelamnya lima perahu pengangkut pekerja migran yang menewaskan sedikitnya 37 orang dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Senin (24/1/2022), mengatakan, para bupati yang tergabung dalam Apkasi akan membahas soal perlindungan pekerja migran. Rapat mengenai hal itu akan diselenggarakan pada Selasa (25/1/2022).

Meski demikian, Sutan tidak bersedia menjabarkan secara detail mengenai agenda rapat tersebut. ”Besok, setelah rapat, baru saya kabarkan,” kata Sutan yang juga menjabat Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, saat dihubungi dari Padang.

Baca juga: Pelabuhan Tikus, Gerbang Maut bagi Pekerja Migran di Selat Malaka

YOLA SASTRA

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan ketika ditemui di Padang, Sumatera Barat, Jumat (26/2/2021).

Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk menyikapi rentetan peristiwa tenggelamnya lima perahu pengangkut pekerja migran di Selat Malaka. Dalam dua bulan terakhir, 37 pekerja migran dari beberapa daerah tewas saat berusaha menyeberangi perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai, pemerintah harus bersama-sama mencari akar masalah maraknya penyelundupan pekerja migran melalui pantai timur Sumatera. Selama ini, identifikasi permasalahan di daerah belum berjalan efektif.

”Menurut saya, hal itu terjadi karena selama pandemi banyak orang yang lapar kerja. Hal ini juga tak lepas dari adanya pembiaran dari pemerintah, itu terlihat dari jumlah pekerja migran tanpa dokumen yang begitu banyak,” ujar Wahyu.

KOMPAS/RYAN RINALDY

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo.

Menurut dia, dari lebih kurang 2,5 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, hanya sedikitnya 1,2 juta orang yang berangkat dengan mengikuti prosedur resmi. Adapun jutaan pekerja migran yang lain harus kucing-kucingan dengan aparat untuk berangkat ke negeri jiran.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjung Pinang Mangiring H Sinaga mengatakan, calon pekerja migran marak menempuh jalur nonprosedural karena mereka terdesak secara ekonomi, sementara Malaysia belum membuka kembali penempatan pekerja migran. Mayoritas pekerja migran tanpa dokumen yang transit di Kepulauan Riau diketahui berasal Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

”Kami akan berkoordinasi dengan UPTD BP2MI di daerah asal calon pekerja migran itu agar memperketat pengawasan. Bila ada indikasi keberangkatan calon pekerja migran tanpa dokumen, itu bisa dikomunikasikan agar kami bisa mencegat di sini,” kata Mangiring (Kompas, 24/1/2022).

Baca juga: Pintu Masuk Tertibkan Sindikat Penyelundupan Pekerja Migran