Situasi Menuntut Kolaborasi untuk Capai Target Produksi

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri hulu minyak gas dan bumi dinilai perlu untuk mengatasi problem yang terjadi sekaligus mengejar target produksi.

DOKUMENTASI SKK MIGAS

Ilustrasi pengelolaan hulu minyak dan gas bumi atau migas di Wilayah Kerja/Blok Rokan, Riau.

BADUNG, KOMPAS — Situasi yang dihadapi pelaku industri hulu minyak dan gas bumi dinilai semakin menantang. Mereka dituntut mendongkrak produksi untuk mengerem gap permintaan yang terus melebar, sementara situasi di hilir makin dinamis dan serba tidak pasti di tengah tren global mengejar target emisi nol.

Petinggi sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang hadir pada diskusi panel di hari ke-3 konvensi internasional The 2^nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (1/12/2021), menyuarakan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi kendala guna mengejar target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) tahun 2030.

Menurut Yuzaini bin Md Yusof, Presiden Direktur Petronas Carigali Indonesia, kolaborasi antara pelaku industri, investor, dan pemerintah akan menjadi kunci yang berkontribusi penting untuk mengejar target produksi. Strategi yang transparan dari pemegang otoritas untuk mengimplementasikan inisiatif atau regulasi yang spesifik juga penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan risiko yang merugikan investor.

Senada dengan Yuzaini, Managing Director ENI Indonesia, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi migas, Diego Portoghese, menilai kolaborasi dan komunikasi yang baik di antara pemangku menjadi kunci mengatasi permasalahan. Selain itu, insentif pemerintah akan menjadi daya tarik untuk mendorong produksi. Namun, insentif yang diberikan idealnya variatif karena kebutuhan masing-masing perusahaan berbeda.

Sejumlah perusahaan menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala perizinan dan birokrasi sudah cukup baik dua tahun terakhir. Mereka juga mengapresiasi langkah kolaborasi sejumlah kementerian dan lembaga dengan pelaku usaha untuk mengatasi hambatan di industri hulu migas.

Kolaborasi antara pelaku industri, investor, dan pemerintah akan menjadi kunci yang berkontribusi penting untuk mengejar target produksi.

Baca juga: Hulu Migas Tetap Strategis

Presiden Indonesia Petroleum Association Gary Selbie menilai positif langkah pemerintah untuk berdialog secara terbuka dengan pelaku industri. Pihaknya juga mendukung kolaborasi antarlembaga pemerintah, seperti SKK Migas serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mengatasi masalah dan menyempurnakan regulasi.

Strategi

Tanpa upaya ekstra, gap antara permintaan dan produksi migas Indonesia diperkirakan bakal semakin lebar. Dalam data IHS dan McKinsey yang dipaparkan dalam panel itu disebutkan, produksi minyak Indonesia 835.000 barel per hari, sementara kebutuhannya 1,527 juta barel per hari pada tahun 2020.

Gap diperkirakan semakin lebar, yakni dengan produksi 408.000 barel per hari tahun 2030, sementara kebutuhannya 2,458 juta barel per hari. Pada tahun 2040, kebutuhan minyak bumi meningkat jadi 2,887 juta barel per hari, sementara produksinya tinggal 245.000 barel per hari.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyatakan, pihaknya menyiapkan empat strategi untuk mengejar target produksi tersebut. Target itu, yakni mempertahankan produksi  yang sudah ada, mempercepat proses mengubah sumber daya menjadi produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut (EOR), dan melakukan kegiatan eksplorasi yang masif.

Selain itu, SKK Migas juga membuat terobosan untuk mengusahakan efisiensi di hulu migas, antara lain, melalui layanan perizinan terpadu satu pintu untuk menyelesaikan hambatan dalam perizinan yang selama ini dialami di sektor hulu migas. Lembaga ini juga mendorong pencarian potensi untuk mengubah resource menjadi reserve.

SKK Migas juga membuat terobosan untuk mengusahakan efisiensi di hulu migas, antara lain, melalui layanan perizinan terpadu satu pintu untuk menyelesaikan hambatan dalam perizinan yang selama ini dialami di sektor hulu migas.

Baca juga: Tantangan Produksi Makin Berat

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Rombongan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkunjung ke unit produksi terapung di lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau, sekitar 70 kilometer dari garis pantai Kalimantan Timur, Minggu (11/6/2017). Lapangan ini mulai memproduksi gas sejak pertengahan Mei lalu dengan kapasitas 130 juta standar kaki kubik per hari dan akan ditingkatkan menjadi sedikitnya 450 juta standar kaki kubik per hari.

Rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio/RRR) migas juga dijaga di atas 100 persen setiap tahun. Dengan demikian, ketahanan energi nasional diharapkan terjaga dalam beberapa waktu ke depan sehingga berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Sementara itu, laju penemuan cadangan baru terhadap cadangan yang terproduksikan (RRR) tahun 2020 tercatat 101,6 persen. Angka itu yang berasal dari 22 persetujuan plan of development (POD) dan 7 pemutakhiran data dengan penambahan jumlah cadangan 705,16 juta barel setara minyak. Hal ini berarti cadangan migas yang ditemukan lebih besar dibandingkan dengan migas yang telah diproduksi.

Saat memberikan pengantar pada panel sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, industri hulu migas memiliki peran penting untuk menjaga suplai energi. Sektor ini juga menciptakan efek mendorong efisiensi di industri terkait, seperti di pupuk dan petrokimia, yang terbukti mampu bersaing dan mengekspor produknya.

Selain meningkatkan ketersediaan energi, upaya mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 miliar BSCFD gas per hari tahun 2030 berpeluang membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian secara makro. Terkait upaya mengejar produksi, kata Airlangga, pemerintah membuka ruang peningkatan insentif.

Baca juga: Tingkat Komponen Dalam Negeri di Proyek Hulu Migas Capai 58 Persen