Investasi di Sektor Hilir Topang Pertumbuhan Ekonomi
Investasi di hilir dinilai mampu mendorong industrialisasi di Indonesia timur sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan pelayanan terbaik ke investor.
Oleh
Mawar Kusuma/Agnes Theodora
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kompleksitas tantangan pandemi Covid-19, investasi di sektor hilir dinilai mampu mendorong industrialisasi di kawasan timur Indonesia dan menopang perekonomian nasional. Untuk menggenjot investasi, jajaran pemerintah pusat hingga daerah diminta memberikan pelayanan terbaik kepada investor, dari besar hingga kecil.
Investasi di sektor hilir sumber daya alam (SDA) itu mampu mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia. Pada triwulan III tahun 2021, neraca pembayaran Indonesia (NPI) tercatat surplus 10,6 miliar dollar AS atau 1,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kondisi itu membaik setelah sempat defisit 0,4 miliar dollar AS atau minus 0,68 persen terhadap PDB pada triwulan II-2021. Perbaikan NPI didorong oleh kinerja transaksi berjalan yang mencatat surplus 4,47 miliar dollar AS, tercatat sebagai yang tertinggi sejak 2009.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2021, Rabu (24/11/2021), Presiden Joko Widodo mengatakan, investasi berperan penting sebagai jangkar pemulihan ekonomi di tengah tantangan pandemi Covid-19.
”Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi karena APBN semua negara sama. Berat, semua defisit. Semua negara mengkhawatirkan terjadinya defisit,” kata Presiden. Acara itu dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Presiden mendorong hilirisasi produk SDA dan menyetop ekspor bahan mentah, seperti nikel. Pemerintah sedang terus mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan mobil listrik yang diperkirakan mulai diproduksi besar-besaran 4-5 tahun mendatang.
”Investasi yang sekarang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang mengekspor raw material, giring jadi bahan jadi. Kalau tidak mau, minimal setengah jadi. Ini transformasi ekonomi yang kita inginkan,” tambahnya.
Defisit transaksi berjalan
Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi SDA mampu mengurangi defisit transaksi berjalan dan meningkatkan ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).
”Ini yang membuat ekonomi kita relatif lebih tahan dari negara lain, apalagi kalau program ini berjalan terus, seperti perkembangan hilirisasi nikel untuk menjadi bagian rantai pasok baterai listrik dunia,” kata Luhut.
Hilirisasi SDA juga mampu mendorong pemerataan investasi, khususnya ke kawasan timur Indonesia. Daerah-daerah pusat industri hilirisasi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.
Pada triwulan III-2021, Sulawesi Tengah mencapai pertumbuhan ekonomi 10,2 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada periode yang sama mencapai 11,4 persen. Capaian di kedua provinsi itu ada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan III-2021 mencapai 3,5 persen.
”Bisa dilihat, daerah-daerah yang punya industri hilirisasi pertumbuhan ekonominya itu menjadi lebih baik, bahkan di atas pertumbuhan nasional. Hilirisasi mampu mendorong industrialisasi di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Senada, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi belum tentu seproduktif di sektor hilirisasi. ”Contohnya, di Maluku Utara dan Sulteng itu, investasinya memang tidak sebesar di Jawa Barat, tetapi multiplier effect-nya jauh lebih tinggi. Jadi, nilai investasi belum tentu mencerminkan efek pengganda,” katanya.
Untuk mendorong kemudahan berinvestasi, pihaknya masih mengupayakan implementasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko (OSS-RBA). Namun, ia mengakui, penerapannya masih terkendala karena belum semua menjalankannya.
Ia menargetkan optimalisasi penerapan OSS paling lambat pertengahan Desember 2021. ”Jujur saja, belum sempurna. Saat ini masih 90 persen, belum 100 persen. Masih ada kementerian dan lembaga yang belum mau memasangnya,” katanya.
Layani semua investor
Untuk menggenjot investasi dan menopang pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi mengingatkan agar investor diberikan pelayanan terbaik. Bukan hanya investor besar, melainkan juga kecil. Jika target realisasi investasi tercapai, akan berdampak pada peningkatan daya beli, konsumsi masyarakat, dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
”Investor yang sedang dilayani dengan baik, investor yang besar juga dilayani dengan baik. Investor yang kecil, usaha-usaha kecil dilayani dengan baik. Izin diberikan gratis, diantarkan ke rumah. Itu pelayanan,” kata Presiden.
Gubernur, bupati, dan wali kota diimbau membuat target pemberian izin gratis bagi usaha kecil. Pemberian izin ini akan mempermudah pelaku usaha kecil untuk mengakses perbankan.
”Usaha kecil juga investor. Kalau mereka pegang yang namanya izin-izin agar mudah, lembaga keuangan, perbankan akan mudah. Jangan dibayangkan investor asing harus yang gede, ada yang kecil, itu juga investor,” kata Presiden.
Dalam rakornas, Presiden juga memberikan Anugerah Layanan Investasi 2021 kepada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota terbaik. Dari sisi realisasi pelayanan dan perizinan, Jawa Tengah tampil sebagai yang terbaik. Namun, dari sisi realisasi investasi, Jawa Barat adalah yang tertinggi.
”Artinya apa? Belum tentu kalau kita layani dengan baik, investor akan datang. Apalagi tidak dilayani. Dilayani saja belum tentu datang mau berinvestasi. Apalagi tidak dilayani dengan baik. Oleh sebab itu, pola-pola lama harus mulai kita tinggalkan,” kata Presiden.