Wapres: Pemberdayaan UMKM untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Wapres Ma\'ruf Amin meminta pemberdayaan UMKM didorong untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pelayanan publik, mitigasi bencana, dan konservasi lingkungan hidup.

HUMAS PEMPROV SUMUT

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin (kiri) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meninjau pameran usaha mikro, kecil, dan menengah di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Rabu (17/11/2021).

MEDAN, KOMPAS — Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pelayanan publik, mitigasi bencana, dan konservasi lingkungan hidup.

”UMKM ini merupakan bagian yang terdampak pandemi Covid-19. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol persen pada 2024,” kata Ma'ruf dalam kunjungan kerjanya, di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (17/11/2021).

Dalam rapat bertema ”Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik” itu, Ma'ruf yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diterima oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan sejumlah bupati dan wali kota di Sumut.

Ma'ruf pun meminta kepala daerah agar bisa menghidupkan pusat-pusat UMKM. Sektor itu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemberdayaan UMKM pun disebut bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem. ”Saat ini kemiskinan ekstrem ada di 214 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” katanya.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Perajin menenun songket Deli pada acara pameran UMKM di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (17/11//2021).

Dalam rapat tersebut, Ma'ruf juga meminta agar pemerintah daerah berfokus melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, juga meminta agar penanganan Covid-19, mitigasi bencana banjir dan longsor, serta konservasi lingkungan hidup dimaksimalkan.

Pelayanan publik

Ma'ruf mengatakan, pelayanan publik di Sumut harus ditingkatkan secara signifikan sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Aturan itu mewajibkan pemerintah daerah mendirikan mal pelayanan publik sebagai tempat perizinan satu atap untuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Baca Juga: Saatnya Bangunkan "Raksasa Tidur" Ekonomi Syariah

”Saya mendengar Sumut belum ada mal pelayanan publik. Saya mengimbau supaya ini segera dilaksanakan,” kata Ma'ruf.

Ma'ruf juga meminta agar pemerintah daerah melakukan mitigasi untuk menghadapi bencana alam yang sebenarnya bisa diprediksi karena terjadi hampir setiap tahun. Apalagi, tahun ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meramalkan curah hujan datang lebih awal dan cukup besar.

Bencana alam terkadang tidak terhindari. Namun, kata Ma'ruf, dampak bencananya bisa dimitigasi agar tidak menimbulkan korban di masyarakat.

Edy mengatakan, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Sumut. Di tengah pandemi, ekonomi Sumut ditopang oleh sektor UMKM. ”Sektor ini menyerap tenaga yang cukup besar di Sumut,” katanya.

UMKM pertanian selama ini berjuang sendiri. Mereka mencari modal menjalankan produksi, dan memasarkan produk sendiri.

Dia memaparkan, jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit. Terdiri dari usaha mikro 1 juta unit, kecil 99.753 unit, dan menengah 15.960 unit. UMKM pun menyerap total 2,6 juta pekerja.

Edy mengatakan, permasalahan yang dihadapi UMKM di Sumut adalah permodalan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Pemerintah pun kini memaksimalkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperkuat permodalan. Tahun ini, sudah disalurkan Rp 9,6 triliun KUR di Sumut.

HUMAS PEMPROV SUMUT

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin (ketiga dari kanan) dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kedua dari kanan) memimpin rapat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Rabu (17/11/2021).

Duta Organik Asia Soekirman mengatakan, sektor UMKM yang perlu diperhatikan pemerintah adalah pertanian. ”UMKM pertanian selama ini berjuang sendiri. Mereka mencari modal menjalankan produksi, dan memasarkan produk sendiri,” katanya.

Sejumlah persoalan yang dihadapi petani saat ini, kata Soekirman, adalah pupuk subsidi yang datang terlambat dengan jumlah yang kurang dan kelangkaan bahan bakar minyak solar. Harga pupuk non-subsidi pun melonjak tinggi, tetapi harga gabah kering panen stagnan.

Dea Rahmadani, perajin songket Deli, mengatakan, mereka menghadapi kesulitan pemasaran selama pandemi Covid-19. Namun, mereka tetap bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja, khususnya untuk perajin tenun, sebanyak 13 orang. UMKM tersebut pun sangat membantu ekonomi keluarga para pekerjanya.

Baca Juga: Badan Publik Mesti Terbuka terhadap Kritik