Empat Bank di Sumbagsel Siapkan Pinjaman Rp 4 Triliun untuk Pemda
Bank SumselBabel, Bank Jambi, Bank Bengkulu, dan Bank Lampung bekerja sama untuk menyalurkan bantuan kredit bagi pemerintah daerah. Dana yang disiapkan mencapai Rp 4 triliun.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·4 menit baca
PALEMBANG,KOMPAS — Empat bank pembangunan daerah di wilayah Sumatera bagian selatan bekerja sama menyalurkan bantuan kredit bagi pemerintah daerah. Cakupan potensi kredit untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan di lima provinsi mencapai Rp 4 triliun per tahun. Sinergi itu diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah pada masa pandemi.
Keempat bank pembangunan daerah (BPD) tersebut adalah Bank SumselBabel, Bank Jambi, Bank Bengkulu, dan Bank Lampung. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama pemberian pinjaman daerah melalui pembiayaan sindikasi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/10/2021).
Direktur Utama Bank Bengkulu Agusalim menjelaskan, kerja sama itu digagas sejak tiga bulan lalu dan kini bisa direalisasikan dalam tahapan penandatanganan kerja sama. Menurut dia, sinergi ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan pasar, utamanya pemeritah daerah (pemda) di area Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) yang kini sangat membutuhkan dana untuk membangun daerahnya.
”Di masa pandemi, banyak pemda yang kesulitan dana karena anggarannya telah terkuras akibat refocusing dan realokasi anggaran,” katanya.
Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), batas maksimum pemberian kredit (BMPK) pada pihak terkait hanya 10 persen dari modal perbankan. Namun, jika debitor berada di luar wilayah cakupan BPD tersebut, BMPK bisa ditingkatkan menjadi 20 persen dari modal perbankan.
Dengan kerja sama itu, potensi BMPK empat bank yang bekerja sama itu bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan kapasitas semula. Menurut dia, pembiayaan dari BPD akan lebih cepat tersalur dibandingkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur karena cakupannya yang sangat luas.
Adapun pasar, menurut Agusalim, sangat terbuka lebar karena banyak pemda yang membutuhkan dana. Di Bengkulu saja, lanjutnya, setidaknya ada empat pemerintah daerah yang sudah mengajukan pinjaman, yakni Kaur, Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Selatan, dengan besaran pinjaman Rp 75 miliar-Rp 150 miliar.
Agar tidak terjadi kredit macet, pinjaman baru akan disalurkan setelah mendapatkan persetujuan oleh DPRD setempat dengan dikawal Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Penyaluran pinjaman pun disesuaikan dengan jangka waktu pemerintahan kepala daerah setempat.
Penyaluran pinjaman pun disesuaikan dengan jangka waktu pemerintahan kepala daerah setempat.
Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halcon mengatakan, kerja sama itu diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Di Jambi sudah ada dua pemda yang mengajukan pinjaman, yakni Batanghari dan Sarolangun. ”Untuk penggunaan pinjaman dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Yunsak mengatakan, potensi di Jambi cukup menjanjikan karena pemerintah sedang gencar membangun sejumlah infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara. Jika program ini berjalan baik, pihaknya juga bakal menyasar pasar pelaku usaha kecil menengah dan sektor swasta.
Direktur Utama Bank SumselBabel (BSB) Achmad Syamsudin mengatakan, penyaluran kredit sindikasi sudah diterapkan sejak lama. Bahkan sudah ada beberapa daerah yang menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur. Walau potensi yang ada cukup tinggi, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menekan risiko kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).
BSB menjadi perbankan dengan kemampuan BMPK terbesar di wilayah Sumbagsel dengan kapasitas mencapai Rp 360 miliar per tahun. Dengan adanya kerja sama dengan perbankan lain, penyaluran kredit tidak hanya terfokus ke satu daerah, tetapi bisa meluas hingga ke daerah lain di luar Sumsel dan Bangka Belitung.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel Iwan M Ridwan mengatakan, secara keseluruhan kinerja BPD di wilayah Sumbagsel cukup baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset, penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.
Untuk aset, perbankan di Sumbagsel tumbuh 7,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional sebesar 7,95 persen.
Hal serupa juga terlihat dari tingkat penyaluran kredit pada pihak ketiga yang tumbuh 11,26 persen lebih tinggi daripada capaian nasional yang tumbuh 10,43 persen. Adapun rasio NPL perbankan di Sumbagsel terbilang cukup terkendali. Rasio NPL per Juli 2021 hanya 1,11 persen, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 3,41 persen.
Hanya, ungkap Iwan, kontribusi perbankan Sumbagsel secara nasional masih rendah, yakni baru 2 persen. Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perbankan di Sumbagsel yang bermuara pada perbaikan ekonomi masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berpendapat, kerja sama itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPD. Dia juga meminta agar penyaluran kredit bisa menyasar pelaku UMKM yang sedang membutuhkan dana dalam mengembangkan atau memulai kembali usahanya. ”Perbankan pun berkewajiban untuk membina masyarakat agar bisa mendapatkan akses perbankan,” katanya.