Menurut Peraturan OJK Nomor 12/2020, bank milik pemerintah daerah mesti memenuhi modal minimum Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2024. Upaya bank pembangunan daerah memenuhi ketentuan itu dinilai penuh tantangan.

Bank pembangunan daerah perlu dioptimalkan perannya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan kepada usaha kecil menjadi keharusan.

Pandemi Covid-19 mendorong terjadinya akselerasi transformasi layanan digital keuangan. Industri perbankan perlu merespons percepatan transformasi layanan, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan data.

Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo memulai pembangunan gedung pusat baru di Manado seiring peningkatan performa keuangan. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Peluncuran produk kredit bagi para pelaku usaha rintisan itu diharapkan memacu kreativitas dan inovasi generasi muda melahirkan ide solutif bagi warga. Plafon maksimal dalam produk tersebut adalah Rp 25 juta.

Gopay bersama Bank NTB Syariah bekerja sama menghadirkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara digital. Kerja sama itu diharapkan meningkatkan pendapatan daerah.

Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kementerian Dalam Negeri bersama-sama mengakselerasi transformasi bank pembangunan daerah.

Efektivitas penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan ditentukan komitmen bank yang membutuhkan dana tersebut. Untuk meminimalisasi risiko, penempatan dana LPS dibarengi dengan jaminan aset milik pemegang saham dan bank.