Penyertaan Modal Negara Rp 72,449 Triliun Bakal Bebani APBN 2022
Di tengah kondisi krisis akibat pandemi ini, Kementerian BUMN diharapkan memiliki "sense of crisis". Masyarakat dan perusahan swasta selama ini lebih banyak berjuang sendiri mempertahankan hidup dan usahanya.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Seorang pedagang keliling melintasi pengerjaan proyek ruas tol seksi II Pamulang-Cinere di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/6/2021). Proyek pengerjaan proyek tol Serpong-Cinere baru usai terselesaikan untuk bagian seksi I yaitu Serpong-Pamulang. Untuk seksi II yaitu Pamulang-Cinere masih dalam pengerjaan dan progres proyek dan mencapai sekitar 80 persen pengerjaan dengan target usai pada Desember 2023.
JAKARTA, KOMPAS – Penyertaan modal negara bagi 12 badan usaha milik negara atau BUMN sebesar Rp 72,449 triliun dinilai akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2022. Kementerian BUMN diharapkan memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis akibat pandemi Covid-19 dengan mengurangi atau bahkan menunda tambahan modal bagi sejumlah BUMN tersebut.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov mengatakan, dari sisi penerimaan dari sisi penerimaan, terutama pajak, APBN 2022 diperkiraan masih belum pulih. Adapun dari sisi belanja, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di sektor-sektor prioritas masih membutuhkan dana besar.
Hal itu bisa berimbas pada semakin melebarnya defisit APBN tahun depan. Dengan dialokasikannya penanaman modal negara (PMN) Rp 33,9 triliun bebarengan dengan belanja negara di luar Kementerian BUMN, APBN 2021 diperkirakan defisit 5,3-5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Apalagi dengan PMN 2022 yang besarnya lebih dari dua kali lipat dari PMN 2021 dan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lain non-BUMN, defisit APBN tahun depan bisa tembus 6 persen. Padahal tahun depan Kementerian Keuangan menargetkan defisit anggaran bisa ditekan menjadi 4,51-4,85 persen,” ujar Abra saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/7/2021).
Dengan PMN 2022 yang besarnya lebih dari dua kali lipat dari PMN 2021 dan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lain non-BUMN, defisit APBN tahun depan bisa tembus 6 persen.
KOMPAS/HENDRIYO WIDI
Tangkapan layar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang tengah memaparkan kondisi sejumlah perusahaan milik negara dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan rakyat yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021), Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp 72,449 triliun bagi 12 perusahaan pelat merah. PMN itu akan digunakan untuk menyehatkan sejumlah perusahaan dan dalam rangka menjalankan penugasan negara.
BUMN yang mendapatkan suntikan PMN paling besar, antara lain PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 31,35 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 9,31 triliun, dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 8,23 triliun. Selain itu ada juga PMN bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7 triliun dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 2 triliun.
Dalam kesempatan itu terungkap juga empat BUMN yang berstatus tidak sehat, yaitu Hutama Karya dan PT Wijaya Karya Tbk, dan sangat tidak sehat, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).
Menurut Abra, di tengah kondisi krisis akibat pandemi ini, Kementerian BUMN diharapkan memiliki sense of crisis. Masyarakat dan perusahan swasta selama ini lebih banyak berjuang sendiri mempertahankan hidup dan usahanya, tetapi BUMN justru bergantung pada pemerintah.
Seharusnya, Kementerian BUMN memaksimalkan dahulu solusi-solusi alternatif selain PMN agar tidak membebani APBN. Misalnya, memastikan berbagai langkah efisiensi dan restrukturisasi utang terhadap BUMN-BUMN yang mengalami masalah keuangan. Selain itu, jangan sampai PMN itu digunakan untuk melunasi utang.
Kementerian BUMN diharapkan memiliki sense of crisis. Masyarakat dan perusahan swasta selama ini lebih banyak berjuang sendiri mempertahankan hidup dan usahanya, tetapi BUMN justru bergantung pada pemerintah.
Skala prioritas
Kementerian BUMN, lanjut Abra, juga perlu membuat skala prioritas perusahaan-perusahaan yang akan menerima PMN. Hutama Karya yang sudah berkali-kali mendapatkan PMN justru mendapatkan PMN yang paling besar tahun depan, yaitu Rp 31,35 triliun, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
“Apakah tidak ada alternatif-alternatif pendanaan lain untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera? Bagaimana dengan anggaran-anggaran kementerian dan lembaga lain yang turut berperan dalam pembangunan itu?” katanya.
Selain itu, Abra berpendapat, PMN bagi dua bank milik negara sebagaiknya ditunda dahulu atau bahkan tidak perlu diberikan. Pasalnya, pemberian PMN bagi bank bisa memunculkan persepsi negatif dari nasabah dan pelaku pasar keuangan tentang reputasinya.
Abra berharap agar APBN 2022 tetap diprioritaskan untuk program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemulihan ekonomi ini tetap harus mengarah pada sektor-sektor prioritas, seperti bantuan sosial, ketahanan pangan, farmasi, dan UMKM yang menjadi benteng ekonomi kerakyatan.
Sejumlah pesepeda melintas di depan kantor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Titik Nol, Yogyakarta, Jumat (11/9/2020).
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menuturkan, pemberian PMN bagi bank baik untuk peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) maupun pengembangan bisnis, tidak tepat. Selama ini, BUMN perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan berdaya tahan tinggi di tengah krisis akibat pandemi Coivd-19 ini.
“Selama ini, BUMN yang tidak pernah ada subsidi dan proteksi adalah BUMN Perbankan. Sebaiknya, BNI dan BTN menahan dividen yang seharusnya disetorkan kepada pemegang saham untuk dijadikan rekapitalisasi tambahan CAR. Jika langkah ini ditempuh, kontribusi BNI dan BTN untuk mencapai target dividen yang disetorkan semua BUMN senilai toal Rp 40 triliun, harus dikecualikan,” kata dia.
Nusron juga meminta agar BUMN membangun sense of crisis di tengah pandemi ini. BUMN lebih baik memprioritaskan BUMN Farmasi yang sedang berupaya memenuhi kebutuhan vaksin, obat-obatan, vitamin, dan alat-alat kesehatan bagi masyarakat.
Prioritas PMN yang diberikan kepada BUMN adalah untuk menjalankan penugasan pemerintah. Kementerian BUMN telah meminta BUMN-BUMN membuat berbagai macam terobosan untuk menumbuhkan bisnisnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, prioritas PMN yang diberikan kepada BUMN adalah untuk menjalankan penugasan pemerintah. Suntikan PMN dan dividen pada 2020-2024 justru relatif seimbang.
“Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN. Hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi,” kata dia.
Erick juga menyatakan, Kementerian BUMN telah meminta BUMN-BUMN membuat berbagai macam terobosan untuk menumbuhkan bisnisnya. Kementerian BUMN tentu saja tidak ingin BUMN-BUMN tersebut runtuh di kemudian hari, sehingga telah diminta untuk membuat model bisnis baru agar bisa bertahan di saat dan setelah pandemi.
