Danai BUMN ”Sakit” dan Penugasan, PMN 2022 Diajukan Rp 72,449 Triliun
Secara umum, kondisi keuangan BUMN, terutama BUMN Karya, tertekan karena sulit mendapat kontrak baru dan penjualan, serta penugasan yang sangat berat seiring dampak pandemi Covid-19.
Oleh
Hendriyo Widi
·5 menit baca
KOMPAS/YOLA SASTRA
Pekerja melakukan pengecoran jalan dalam pengerjaan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (13/3/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengajukan penyertaan modal negara atau PMN bagi 12 perusahaan sebesar Rp 72,449 triliun untuk tahun anggaran 2022. PMN yang besarnya lebih dari dua kali lipat dari PMN 2021 itu akan digunakan untuk menyehatkan sejumlah perusahaan dan dalam rangka menjalankan penugasan negara.
Perusahaan pelat merah yang akan mendapatkan PMN itu adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 8,231 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 7 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 31,35 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 9,318 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 4,1 triliun.
Ada juga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang masing-masing dialokasikan Rp 2 triliun. Selain itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Damri rencananya akan menerima masing-masing Rp 1,2 triliun dan Rp 250 miliar.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat secara virtual di Jakarta, Kamis (8/7/2021). Rapat kerja tersebut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Pahala Nugraha Mansury.
Dalam kesempatan itu terungkap juga empat BUMN yang berstatus tidak sehat, yaitu Hutama Karya dan PT Wijaya Karya Tbk, dan sangat tidak sehat, yaitu Waskita Karya dan Perumnas. Sementara BNI, rasio kecukupan modal (CAR) bank tersebut tengah tertekan lantaran berada di level 19,7 persen hingga 16,7 persen sejak 2016-2020.
”Secara umum, kondisi keuangan BUMN, terutama BUMN Karya, tertekan karena sulit mendapat kontrak baru dan penjualan, serta penugasan yang sangat berat seiring dengan dampak pandemi Covid-19,” kata Kartika.
Secara umum, kondisi keuangan BUMN, terutama BUMN Karya, tertekan karena sulit mendapat kontrak baru dan penjualan, serta penugasan yang sangat berat seiring dengan dampak pandemi Covid-19.
Tangkapan layar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang tengah memaparkan kondisi sejumlah perusahaan milik negara dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Kartika menjelaskan, kondisi keuangan Waskita Karya saat ini tertekan lantaran mengambil alih proyek-proyek pembangunan jalan tol yang tidak kelar digarap swasta pada 2015-2016. Hal ini menyebabkan utang Waskita Karya membengkak menjadi Rp 64,942 triliun dan pendapatannya tergerus sebesar 48,42 persen pada 2020.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengusulkan skema restrukturisasi menyeluruh terhadap Waskita Karya dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 22,9 triliun. Sebesar Rp 15 triliun untuk penjaminan penyelesaian proyek-proyek yang sudah ada dan Rp 7,9 triliun untuk memperkuat permodalan yang sebelumnya banyak terserap lantaran mengambil alih proyek-proyek pembangunan jalan tol.
Adapun Perumnas, kata Kartika, pendapatannya pada 2020 turun signifikan sebesar 27,25 persen lantaran melambatnya penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan inventori rumah Perumnas menjadi besar sehingga rasio utang terhadap ekuitas meningkat tajam. Saat ini utangnya sebesar Rp 4,62 triliun dan sedang direstrukturisasi.
Sementara CAR BNI merupakan yang terendah dibandingkan bank-bank sejenis dan industri perbankan. Begitu juga untuk komponen modal inti (tier 1) BNI yang kini berada di kisaran 16 persen. Salah satunya disebabkan pertumbuhan modalnya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
”Otoritas Jasa Keuangan telah meminta untuk memperkuat modal tier 1 BNI. BNI juga tengah mengatasi permasalahan rasio kredit bermasalah (NPL). Dalam jangka pendek, BNI juga akan mengajukan rights issue senilai total Rp 11,7 triliun,” ujar Kartika.
Seorang petugas menghitung uang di Cash Center PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, Senin (25/1/2016).
Kontribusi BUMN
Erick Thohir menuturkan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tengah mematangkan alokasi PMN sebesar Rp 72,449 triliun tersebut. Saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 90 persen.
Bagi BUMN, PMN merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN, terutama dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah. Nilai PMN yang diberikan selama ini jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.
Dalam 10 tahun terakhir, 2011-2020, kontribusi BUMN terhadap negara sebesar Rp 3.295 triliun. Kontribusi ini terdiri dari pajak sebesar Rp 1.872 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1.035 triliun, dan dividen Rp 388 triliun. Sementara itu, PMN yang digulirkan pada 2011-2020 senilai total Rp 147 triliun atau hanya sekitar 4 persen dari kontribusi BUMN.
”Suntikan PMN dan dividen pada 2020-2024 justru relatif seimbang. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN. Hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi,” katanya.
Erick menambahkan, dividen BUMN pada 2020 sebesar Rp 43 triliun. Pada tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan dividen yang diberikan kepada negara sebesar Rp 30 triliun-Rp 35 triliun dari target semula Rp 40 triliun.
Dividen BUMN pada 2020 sebesar Rp 43 triliun. Pada tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan dividen yang diberikan kepada negara sebesar Rp 30 triliun-Rp 35 triliun dari target semula Rp 40 triliun.
Kementerian BUMN mencatat, sejumlah penugasan negara yang ditangani oleh BUMN pada 2022 antara lain pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera yang ditangani oleh Hutama Karya dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang di dalamnya melibatkan PT KAI dan Wijaya Karya. Selain itu, ada juga proyek kereta ringan (LRT) Jabodetabek, serta proyek pembangunan jalan tol dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditangani Adhi Karya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Mohammad Toha, berharap agar BUMN-BUMN berinovasi menggalang dana mandiri dan tidak bergantung terus terhadap negara. Jangan sampai BUMN-BUMN ini mengandalkan pemerintah saja, baik saat mendapatkan penugasan maupun saat terpuruk.
Saya kok merasa BUMN seperti diwajibkan menangani dan mengatasi masalah bangsa ini. Ujung-ujungnya larinya ke pemerintah.
”Saya kok merasa BUMN seperti diwajibkan menangani dan mengatasi masalah bangsa ini. Ujung-ujungnya larinya ke pemerintah. Padahal, saat ini pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19, bahkan diperkirakan sampai tahun depan mengingat masih bermunculan varian-varian baru virus korona. Okelah, kita saat ini mengusulkan PMN, tetapi itu belum merupakan kebutuhan primer,” ujarnya.
Toha berharap agar Kementerian BUMN lebih memprioritaskan kontribusi BUMN terhadap penanganan Covid-19. Hal itu bisa dilakukan antara lain baik melalui BUMN Farmasi maupun BUMN Kluster Pangan.
