Ekspektasi Masyarakat Sangat Tinggi terhadap Infrastruktur Transportasi

Ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur transportasi. Peran Kementerian Perhubungan terus diuji.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sebuah mobil pikap sempat terhenti karena tak bisa melaju lagi di tanjangan di Desa Tanjung Karitak, Kabupaten Gunung Mas, Selasa (10/11/2020). Setidaknya terdapat 23 titik jalan yang rusak di antara Kota Palangkaraya-Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

JAKARTA, KOMPAS – Ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, reputasi yang baik sangat dibutuhkan dan kepercayaan masyarakat itu harus dibuktikan dalam pelayanan sehari-hari.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, situasi pandemi Covid-19 belakangan ini semakin memburuk. Pengalaman satu tahun ini telah banyak mengajarkan untuk lebih berhati-hati dalam segala hal. Situasi yang sangat dinamis membuat transportasi berperan penting untuk menekan laju penyebaran virus.

“Sebagai regulator, kita dituntut untuk bekerja ekstra keras, bekerja cepat, dan bekerja cerdas, sehingga dapat mengimbangi dinamisasi tersebut,” tegas Budi dalam peluncuran Intraweb Mitra Kementerian Perhubungan dan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Jakarta, Senin (28/6/2021).

Situasi yang sangat dinamis membuat transportasi berperan penting untuk menekan laju penyebaran virus.

Baca juga: Dua Jalan Layang di Kota Bandung Diresmikan, Butuh Angkutan Massal agar Efektif Urai Kemacetan

ARSIP PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Jalan tol Manado-Bitung yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ARSIP PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi dan Sumber Daya Manusia, Adita Irawati, menambahkan, “Apapun peranan baik pimpinan maupun pegawai Kementerian Perhubungan dan sekecil apapun kontribusinya, tentu memiliki makna yang besar dalam membangun negara ini melalui pembangunan infrastruktur transportasi.”

Menurut Adita, sejauh ini memang belum ada pengukuran reputasi yang ujungnya berupa tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di mata masyarakat. Tanpa ada pengukuran pun, seharusnya Kemenhub harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Sebab, masyarakat adalah pengguna infrastruktur yang disediakan Kemenhub dari segmen paling bawah hingga segmen atas.

Tanpa ada pengukuran pun, seharusnya Kemenhub harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Sebab, masyarakat adalah pengguna infrastruktur yang disediakan Kemenhub dari segmen paling bawah hingga segmen atas.

Baca juga: Jalan Penghubung 14 Desa di Kabupaten Alor Rusak Berat

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara lalu lintas lengang di gerbang tol Cikarang Utama menjelang titik penyekatan lalu lintas kendaraan pemudik di Jalan Tol Cikampek KM 31, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021). Perjalanan keluar Jabodetabek hanya diperbolehkan untuk kendaraan logistik atau barang serta masyarakat dengan kepentingan tertentu, yang mendapatkan surat izin keluar masuk dari atasan tempat bekerja atau kelurahan tempat bermodisili. Selama masa pelarangan mudik 6-17 Mei, tim gabungan juga melakukan pengawasan dan penyekatan di 31 titik di sekitar DKI Jakarta.

Sigit Irfansyah, Kepala Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan Kemenhub, memperlihatkan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi tak lekang dari penyalahgunaan sejumlah pihak. Berdasarkan pandangan Badan Narkotika Nasional, infrastruktur transportasi merupakan jalur penyalahgunaan distribusi perdagangan narkoba.

“Fakta di lapangan sangat jelas. Banyak perdagangan narkoba dilakukan melalui jalur udara. Tentunya, keterampilan mendeteksi orang-orang yang melintas di bandara sangat dibutuhkan. Keterampilan ini juga sangat dibutuhkan bagi jajaran Kemenhub di sektor darat, laut maupun penyeberangan,” kata Sigit.

Baca juga: Pengerjaan Jalan Trans-Sulawesi Lamban