Pemerintah dinilai perlu menata kembali kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Stimulus perlu diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif.
Oleh
bm lukita grahadyarini
·4 menit baca
Kompas/Priyombodo
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbincang dengan warga lansia yang menerima vaksin dalam kegiatan vaksinasi massal bagi warga lansia dan pekerja industri keuangan nonbank (IKNB) di Jakarta, Selasa (27/4/2021). Kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Asosiasi Industri Keuangan Nonbank ini menargetkan 1.200 orang dapat menerima vaksin. Sebelumnya OJK telah melakukan vaksinasi di industri perbankan dan pasar modal. Pemerintah terus memperluas cakupan vaksinasi massal Covid-19 untuk mencapai herd immunity sehingga aktivitas ekonomi dapat berangsur normal dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia perlu memanfaatkan momentum tahun ini untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi global yang diprediksi melambat akibat gelombang susulan pandemi Covid-19 perlu dihadapi dengan sejumlah strategi, di antaranya menggarap pasar ekspor dan belanja pemerintah.
Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi RI tahun ini berkisar 3-4 persen secara tahunan atau lebih rendah daripada target pemerintah yang sebesar 5 persen. Pada triwulan I-2021, pertumbuhan ekonomi diprediksi di minus 1 sampai dengan minus 0,5 persen secara tahunan.
Pendiri dan Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengemukakan, pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dilakukan dan menetapkan pilihan kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi. Belanja pemerintah dinilai sangat penting dalam mendorong pemulihan ekonomi.
Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dilakukan dan menetapkan pilihan kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi. (Hendri Saparini)
Di sisi lain, perekonomian Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan tren pemulihan ekonomi pada beberapa negara mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, China, dan Jepang. Sepanjang triwulan I-2021, kinerja ekspor relatif membaik yang antara lain ditopang perbaikan harga komoditas di pasar global.
”Ekspor kita membaik karena pasar negara tujuan utama ekspor kita sudah cukup menjanjikan. Ini adalah awal yang optimistis,” katanya dalam Core Media Discussion: Mendobrak Inersia Pemulihan Ekonomi, secara daring, Selasa (27/4/2021).
Hendri menilai, belanja pemerintah menjadi kunci pemulihan ekonomi pada triwulan II-IV tahun ini. Pemerintah perlu bergerak cepat dan tepat memanfaatkan dana stimulus dan kebijakan stimulus yang mendorong pemulihan. Tahun ini, alokasi dana pemulihan ekonomi Rp 699,43 triliun atau naik 20,7 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2020 yang sekitar Rp 579 triliun.
Pemerintah diharapkan tidak hanya melirik investasi industri besar, tetapi juga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyerap tenaga kerja. Dana UMKM senilai Rp 130 triliun perlu dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor UMKM.
”Pilihan kebijakan perlu komprehensif. Inilah saatnya menata industri agar bisa mendorong produktivitas,” katanya.
KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI
Petugas menaikkan tumpukan uang pecahan Rp 50.000 ke atas mobil perbankan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Jawa Tengah, Kamis (22/4/2021). Menjelang Lebaran 2021, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai Rp 2,95 triliun dalam berbagai pecahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir pantai utara bagian barat Jateng. Jumlah persediaan uang tunai pada Lebaran tahun ini meningkat 13,59 persen dari tahun sebelumnya karena pemulihan ekonomi masyarakat mulai menggeliat.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memprediksi, pertumbuhan dan ekspansi ekonomi akan terjadi mulai triwulan II-2021. Namun, pertumbuhan ekonomi dan tren peningkatan mobilitas masyarakat belum akan diikuti pemulihan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yakni 55 persen.
Pertumbuhan ekonomi dan tren peningkatan mobilitas masyarakat belum akan diikuti pemulihan konsumsi rumah tangga.
Belanja kelas menengah bawah masih tertekan karena permintaan tenaga kerja belum kembali normal, sedangkan bantuan sosial cenderung berkurang. Anggaran bantuan sosial tahun ini sebesar Rp 157,41 triliun atau turun dibandingkan dengan realisasi pada 2020 yang sebesar Rp 220,39 triliun.
Hingga akhir April 2021, jumlah penduduk yang selesai divaksin 6,7 juta orang atau 2,5 persen dari total penduduk. Situasi tersebut memengaruhi tingkat optimisme konsumen. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan tahunan indeks penjualan riil dan konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi 17,2 persen secara tahunan. Sementara pergerakan inflasi inti masih rendah, bahkan masuk zona negatif atau deflasi 0,03 persen.
Sejumlah insentif fiskal, di antaranya pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc per Maret 2021 berdampak pada pertumbuhan penjualan, yakni 11 persen. Penjualan kendaraan bermotor diprediksi meningkat dengan adanya stimulus PPnBM lanjutan untuk kendaraan berkapasitas mesin 1.500-2.000 cc. Namun, pembelian kendaraan bermotor berkontribusi hanya 3 persen dari total konsumsi. Stimulus PPnBM juga dinilai hanya berdampak sesaat untuk menggerakkan pasar, yakni selama program diskon.
”Stimulus perlu diarahkan kepada sektor yang menciptakan lapangan kerja dengan program padat karya, seperti perkebunan dan pertanian, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Faisal.
Pariwisata
Ekonom Core Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menyampaikan, upaya pemerintah membuka perjalanan secara terbatas terhadap wisatawan mancanegara di Bali, Bintan, dan Batam untuk mendorong pemulihan ekonomi perlu ditinjau ulang. Kondisi pandemi yang masih berlangsung, bahkan peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara, seperti India, Brasil, dan Turki, perlu diwaspadai.
Upaya pemerintah membuka perjalanan secara terbatas terhadap wisatawan mancanegara untuk mendorong pemulihan ekonomi perlu ditinjau ulang.
Ia menambahkan, sangat sulit berharap pariwisata tumbuh lebih cepat apabila kasus Covid-19 tidak ditangani secara serius. Pemerintah perlu mengubah ekspektasi dan tidak memaksakan diri mengejar target jangka pendek pariwisata di tengah kondisi pandemi Covid-19. Target kebangkitan sektor pariwisata jangka pendek perlu difokuskan pada pariwisata kreatif, serta jangka menengah dan panjang melalui perbaikan infrastruktur dan promosi untuk menopang percepatan pemulihan ketika pandemi berakhir.
Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kurleni Ukar mengemukakan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling telantar akibat pandemi. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun 74,9 persen. Tenaga kerja pariwisata menghadapi kondisi setengah menganggur di tahun 2020.
Ia menilai, pembukaan kunjungan wisman secara terbatas dijadwalkan Juni atau Juli 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pembukaan difokuskan pada kawasan Lagoi (Bintan), Nongsa (Batam), serta Nusa Dua, Ubud, dan Sanur (Bali). Namun, pembukaan secara terbatas akan disesuaikan dengan situasi Covid-19 dan kesiapan pemerintah daerah. Ia mencontohkan, beberapa wilayah di Bali yang semula zona oranye penyebaran Covid-19 kini kembali menjadi zona merah. Pihaknya akan terus memantau kesiapan daerah sebagai dasar keputusan.
”Keputusan akhirnya akan didasarkan perkembangan daerah. Pemerintah terus berusaha dan negosiasi dengan negara lain masih terus dijalankan,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F78104d27-7a8d-4c81-9f52-fd19831d183c_jpg.jpg){kind=logo}
