Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Pangkas Birokrasi Pelabuhan
Sistem National Logistic Ecosystem diharapkan dapat memangkas tingginya biaya logistik yang selama ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.
Oleh
PANDU WIYOGA
·4 menit baca
KOMPAS/PANDU WIYOGA
Pekerja memindahkan peti kemas dari kapal angkut ke atas sebuah truk yang telah menunggu di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/3/2020).
BATAM, KOMPAS — Pemerintah meluncurkan proyek percontohan Batam Logistic Ecosystem untuk menyelaraskan arus lalu lintas barang ekspor dan impor di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau.
Nantinya, sistem digital terpadu serupa juga akan diterapkan di sejumlah daerah lain dan diharapkan dapat memangkas tingginya biaya logistik yang selama ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Batam, Kamis (18/3/2021), mengatakan, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Nilai itu jauh lebih tinggi dari biaya logistik di negara Asia Tenggara lain, misalnya Malaysia yang hanya 13 persen dari total PDB. Akibatnya, Indonesia kurang menarik di mata investor.
Oleh sebab itu, pemerintah meluncurkan Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang merupakan proyek percontohan dari National Logistic Ecosystem (NLE). Proyek itu merupakan kolaborasi digital yang mengitegrasikan sistem perizinan ekspor dan impor yang dikelola 15 kementerian dan lembaga, sekaligus mengintegrasikan layanan logistik dari hulu ke hilir dalam satu wadah.
Selain di Pelabuhan Batam, NLE akan diterapkan juga di Pelabuhan Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Patimban Subang, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, dan Makassar. Dengan sistem NLE, pemerintah optimistis biaya logistik di Indonesia bisa turun dari sebelumnya 23,5 persen dari total PDB menjadi kurang dari 15 persen dari total PDB pada 2024.
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/3/2021).
”Jadi kami sudah rapatkan kemarin, pokoknya kami, main pokoknya nih, bisa kalau kami mau. Siapa yang menghalangi kami buldoser,” kata Luhut menjawab pertanyaan sejumlah wartawan dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Batam dipilih menjadi proyek percontohan NLE karena letaknya strategis di Selat Singapura yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Namun, sejak 2015, pertumbuhan ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam justru selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
”(Perekonomian) tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada investasi. Untuk bisa menarik investasi, perlu perbaikan pelayanan dan prosedur birokrasi, termasuk (perbaikan) ekosistem logistik, itu sangat penting,” tuturnya.
DITJEND BEA CUKAI
Perhitungan efisiensi logistik nasional saat National Logistic Ecosystem (NLE) diterapkan.
Ia menjelaskan, NLE adalah wadah kolaborasi antarkementerian lembaga dan swasta yang dibuat pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor yang legal. Situasi pandemi, kata Sri Mulyani, harus dimanfaatkan semua pihak untuk bekerja sama menata ulang ekosistem logistik di Indonesia yang tadinya dikenal rumit dan mahal menjadi lebih mudah serta murah.
NLE dirancang untuk mewujudkan transaksi yang bersih dan transparan. Dengan NLE, semua pihak yang berkepentingan dapat memantau penyelesaian dokumen pengangkutan, pemeriksaan oleh bea dan cukai serta karantina, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran, pencarian alat angkut, sampai dengan pencarian gudang, dalam satu platform digital yang terintegrasi.
NLE dirancang untuk mewujudkan transaksi yang bersih dan transparan. (Sri Mulyani)
”Kalau Indonesia masih mikirnya kalau kapal datang (harus) diperiksa-periksa, habis diperiksa masih buka-buka dilamain karena sebetulnya (petugas) minta sesuatu, itu enggak lucu. Bahkan, sebelum merapat pun sudah ditempel-tempel oleh berbagai instansi, ini juga enggak lucu,” ucapnya.
KOMPAS/PANDU WIYOGA
Sebuah alat berat menunggu untuk memindahkan muatan dari kapal angkut ke dalam gudang di Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/3/2020). Rencananya pemerintah akan meningkatkan kapasitas pelabuhan itu dari 350.000 TEUs per tahun menjadi 800.000 TEUS per tahun.
Dalam peluncuran proyek percontohan NLE di Batam itu turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kedatangan mereka adalah wujud komitmen untuk menyelesaikan sejumlah isu krusial yang selama ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi Batam, termasuk soal maraknya penyelundupan.
Selain menyediakan pelayanan terbaik untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor yang legal, aparat juga perlu menindak tegas kegiatan ilegal, terutama penyelundupan, yang marak di Selat Malaka dan sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera. Kedua upaya itu harus dilakukan bersamaan agar pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam bisa menggeliat lagi.
”Saya berharap seluruh aparat penegak hukum bisa memahami keseluruhan ekosistem ini sehingga tidak merancukan antara yang legal dan ilegal, dan kemudian malah menyebabkan yang legal menjadi tidak mudah sedangkan yang ilegal tidak bisa ditangani,” papar Sri Mulyani.
Sejumlah kapal labuh jangkar di perairan dekat Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2020).
Efisien
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, penerapan sistem BLE akan membuat kegiatan ekspor dan impor menjadi lebih efisien. Misalnya, kini, pelayanan kegiatan ship to ship transfer dan floating storage unit sudah dapat diselesaikan dalam satu hari dari sebelumnya yang membutuhkan waktu paling tidak tiga hari.
Sementara itu, Abidin Fan, Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, perakit sejumlah merek ponsel pintar, mengatakan, sebelumnya, pengiriman kontainer ukuran 20 kaki dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, dengan transit Singapura lalu ke Hong Kong biayanya 850 dollar AS. Sementara, pengiriman dari Tanjung Priok, Jakarta, ke Hong Kong biayanya hanya 400 dollar AS.
”Proses perizinan sudah bagus dan oke. Sekarang, biaya pengiriman kontainer juga sudah turun 30 persen. Namun, itu sebenarnya belum cukup, kalau ingin bisa bersaing harusnya bisa turun 50 persen lagi,” kata Abidin.
Ia juga berharap, ke depan pemerintah dapat segera menambah infrastruktur crane otomatis di Pelabuhan Batu Ampar agar proses bongkar muat kontainer dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Ia juga menilai kapasitas Pelabuhan Batam harus segera ditingkatkan dari 500.000 TEUs per tahun menjadi paling tidak setara dengan Tanjung Priok, yakni 7,5 juta TEUs per tahun.
