Ridwan Kamil Usulkan Tunda Impor Beras, Sarankan Beli dari Petani Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda impor beras. Menurut dia, lebih baik pemerintah membeli beras dari petani yang akan memasuki masa panen raya.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·2 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menunda impor beras. Menurut dia, lebih baik pemerintah membeli beras dari petani yang akan memasuki masa panen raya.
Impor beras dikhawatirkan membuat harga beras lokal turun, sehingga mengancam kesejahteraan petani. ”Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras,” ujarnya seusai berdialog dengan perwakilan petani dari 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Kamil mengatakan, impor dapat dilakukan ketika ketersediaan beras dalam negeri defisit. Namun, stok beras saat ini masih melimpah. ”Kalau posisinya kita krisis beras, saya kira impor masuk akal, tapi kami (Jabar) surplus,” katanya.
Dalam dialog itu, Kamil menampung aspirasi dari perwakilan petani. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon, misalnya, berharap impor beras tidak dilakukan saat menjelang panen raya. ”Tadi petani (Kabupaten) Cirebon curhat, awalnya Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik) yang biasa membeli 120.000 ton sekarang turun jadi 21.000 ton,” ucapnya.
Menurut Kamil, ketimbang impor beras, lebih baik membeli beras dari petani di Jabar yang stoknya melimpah. Ia menyebutkan, hingga April mendatang, stok beras Jabar surplus 320 ribu ton.
Impor dapat dilakukan ketika ketersediaan beras dalam negeri defisit. Namun, stok beras saat ini masih melimpah
Jabar merupakan salah satu provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia. Bahkan beberapa kabupaten, di antaranya Indramayu, Karawang, dan Subang menjadi lumbung padi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi padi di Jabar pada 2020 mencapai 9,2 juta ton gabah kering giling (GKG). Sementara pada Januari-April 2021 Jabar menghasilkan 3,79 ton GKG.
Sejumlah perwakilan petani juga menolak rencana impor beras. Melalui pernyataan bersama, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah meminta pemerintah menghentikan rencana impor. Keduanya menilai ketergantungan pada impor dan produsen luar negeri menggerus derajat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia (Kompas, 12/3/2021).
Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang Rp 3.800-Rp 4.000 per kilogram gabah kering panen (GKP) atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 4.200 per kg GKP.
Pemerintah berencana mengimpor satu juta ton beras. Sejumlah 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Bulog.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menilai impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. Ketersediaan pangan yang terjamin membantu kinerja perekonomian nasional.