Rp 110 Triliun untuk Bansos

Bantuan sosial reguler plus untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 mulai disalurkan. Presiden meminta penyaluran bantuan dilakukan cepat, tepat, dan tidak dipotong sedikit pun.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Puluhan warga antre untuk mengambil bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Bantuan sosial bagi puluhan juta keluarga miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk tahun 2021 mulai disalurkan, Senin (4/1/2021). Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan kepala daerah mengawal penyaluran bantuan sosial itu agar cepat diterima, tepat sasaran, serta bebas dari potongan dan penyelewengan.

Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam acara peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

”Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran. Diawasi, tidak ada potongan apa pun,” kata Presiden di hadapan perwakilan penerima bantuan tunai dari sejumlah daerah di Indonesia.

Untuk 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk bantuan sosial (bansos). Selain bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), anggaran itu juga dialokasikan untuk bansos khusus bagi masyarakat terdampak Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST).

Baca juga: Saatnya Berkonsolidasi

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Deretan warga yang antre untuk mencairkan bantuan sosial tunai gelombang II di Kantor Pos Bogor Selatan, Jalan Layungsari III, Bogor Selatan , Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).

Dalam laporannya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan, PKH akan disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Adapun Kartu Sembako ditargetkan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Sementara BST dialokasikan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat.

Presiden menegaskan, pengawasan juga penting untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp 300.000 per bulan untuk PKH, Kartu Sembako Rp 200.000 per bulan, dan BST Rp 300.000 per bulan.

”Ini saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan,” tutur Presiden.

Presiden pun berharap berbagai bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat yang kian berat akibat pandemi, memperkuat daya beli masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, Presiden berharap bantuan dimanfaatkan dengan tepat, seperti dibelanjakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat peluncuran bantuan sosial tunai untuk tahun 2021, di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Selain di Istana Negara, penyerahan bantuan tunai juga dilakukan secara serentak oleh para gubernur di 34 provinsi.

Risma menjelaskan, PKH akan dibagikan dalam empat tahap atau setiap tiga bulan sekali. Adapun bantuan Kartu Sembako disalurkan setiap bulan. Untuk BST, menurut rencana, diberikan selama empat bulan, dari Januari hingga April 2021.

Tak terdata

Peluncuran bansos ini masih diwarnai adanya warga terdampak Covid-19 yang namanya tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tuminah (47), penjaga rumah indekos di Rawa Belong, Jakarta Barat, misalnya. Namanya tak ada di dtks.kemensos.go.id, situs untuk mengecek penerima bantuan. Ia juga tak termasuk penerima PKH ataupun Program Kartu Sembako. ”Paket sembako sudah tak ada. Terus saya juga tak dapat yang bantuan tunai. Nasib saya bagaimana?” tanyanya.

Selain Tuminah, pedagang kopi keliling di Jalan Joglo Raya, Jakarta Barat, Ibrahim (56), juga tak tercatat dalam DTKS. ”Padahal, ketua RT bilang paket sembako sudah diganti uang tunai dan saya kemungkinan akan menerima. Ternyata enggak masuk,” ujarnya.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Tuminah (47), penjaga indekos di Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (19/8/2020).

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan berharap Kemensos terlebih dulu memperbaiki DTKS agar bantuan tepat sasaran. Untuk itu, ia berencana menghubungi Tri Rismaharini, Selasa (5/1) ini.

Sebelumnya, KPK sudah menyampaikan hasil kajian terhadap pengelolaan bansos berikut rekomendasi perbaikan kepada Kemensos, 3 Desember 2020.

Baca juga: KPK Kawal Perbaikan Data Penerima Bantuan

Sementara itu, peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, meminta kanal aduan warga terkait dengan bansos di Kemensos lebih responsif. Dengan demikian, kanal itu bisa jadi salah satu mekanisme untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tak dipotong oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.