Tahun 2021 menjadi momentum tepat memulai proses konsolidasi politik elite di pusat dan daerah. Tujuannya satu: agar Indonesia bangkit dari dampak multidimensi pandemi Covid-19.
Oleh
Dedy Afrianto/Litbang Kompas
·5 menit baca
Dalam empat tahun terakhir, Indonesia menggelar empat pesta demokrasi berskala besar, yakni Pilkada Serentak 2017, Pilkada Serentak 2018, Pemilu Serentak Nasional 2019, serta Pilkada Serentak 2020. Layaknya sebuah pesta, gelaran itu turut menyita energi bangsa, baik pada tataran elite politik maupun masyarakat di akar rumput.
Setelah menggelar hajatan politik selama empat tahun berturut-turut, tahun 2021 merupakan tahun pertama tanpa agenda kontestasi nasional ataupun lokal bagi bangsa Indonesia. Momen ini menjadi saat yang tepat untuk kembali merajut kerja sama dan proses konsolidasi politik lintas elite dan akar rumput. Konsolidasi politik merupakan hal utama yang diharapkan masyarakat terhadap para tokoh politik dan pemerintahan pada 2021.
Hal ini terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 21-23 Desember 2020. Hampir separuh responden (45,1 persen) berharap para tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah dapat bahu-membahu, khususnya dalam mengatasi dampak multidimensi yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
Harapan terhadap kerja sama antarelite ini menggambarkan munculnya kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh untuk mengatasi setiap persoalan bangsa sepanjang 2021. Para elite dituntut untuk menepikan ego, lebih banyak mendengar, serta mau terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengurai simpul persoalan sehingga dapat menemukan solusi.
Publik juga menaruh harapan terhadap elite politik dan pemerintahan untuk menjaga ketenangan dan kestabilan kondisi negara sepanjang 2021. Kegaduhan diharapkan tak muncul di ruang publik sehingga dapat terbentuk rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Asa terhadap proses konsolidasi juga tertuju bagi 270 kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Sebanyak 51,2 persen responden menilai bahwa kerja sama dengan tokoh lokal dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 merupakan tugas utama yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh kepala daerah terpilih.
Kepala daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di setiap daerah. Ide dan gagasan dari kepala pemerintahan baru di setiap daerah dibutuhkan agar persoalan kesehatan dan dampak yang ditimbulkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.
Munculnya harapan terhadap proses konsolidasi antarelite di pusat dan daerah, serta akar rumput, tidak terlepas dari sejumlah agenda utama yang harus diselesaikan pemerintah pada 2021.
Ada dua agenda yang, menurut publik, perlu menjadi prioritas pemerintah, yakni pemulihan ekonomi dan vaksinasi Covid-19. Tanpa adanya kerja sama, tentu kedua agenda ini sulit untuk terlaksana dengan baik.
Sebanyak 42,7 persen responden menilai, pemulihan ekonomi adalah agenda yang paling mendesak dan perlu menjadi prioritas utama pemerintah pada 2021. Pemulihan ini berkaitan dengan kelesuan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.
Sepanjang 2020, pandemi memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian bangsa. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, jumlah penganggur di Indonesia pada Agustus 2020 meningkat hingga 37,6 persen dibandingkan dengan Agustus 2019. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia juga tumbuh negatif secara tahunan selama triwulan II dan triwulan III-2020. Ini mengindikasikan ada penurunan daya beli atau ada keputusan sebagian masyarakat untuk menahan konsumsi selama pandemi Covid-19.
Melihat dampak yang ditimbulkan, wajar jika sebagian besar responden menilai pemulihan ekonomi adalah agenda utama yang perlu diselesaikan.
Selain pemulihan ekonomi, vaksinasi juga menjadi agenda utama yang, menurut 41,6 persen responden, mendesak untuk dilakukan pemerintah pada tahun 2021. Munculnya penilaian ini tentu tidak terlepas dari jumlah kasus positif Covid-19 yang masih terus bertambah setiap hari.
Meski dinilai sebagian masyarakat mendesak untuk dilakukan, pemberian vaksin masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Misalnya, hasil uji klinis tahap ketiga vaksin yang masih dinanti hingga penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap vaksin adalah hal yang perlu memperoleh perhatian khusus sebelum proses vaksinisasi dimulai.
Upaya kuratif
Selain sejumlah agenda yang dinilai mendesak, kerja sama antarelite politik serta pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk melakukan upaya kuratif lainnya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Ada empat hal utama yang, menurut publik, perlu dilakukan pemerintah; dari sisi kesehatan ataupun ekonomi.
Pertama, dari sisi kesehatan, hampir sepertiga responden menilai perlunya perbaikan sistem layanan kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan, seperti ruangan perawatan yang cukup dan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan sepanjang tahun 2021.
Kedua, dari sisi ekonomi, 29,3 persen responden menilai, pemerintah perlu menggandeng investor ke daerah guna membuka lapangan pekerjaan. Peluang sekecil apa pun di setiap daerah perlu dioptimalkan agar Indonesia bisa segera bangkit dari dampak multidimensi pandemi Covid-19.
Dua kebijakan lainnya yang juga diharapkan oleh publik pada 2021 adalah pemberian bantuan modal dan keringanan pajak. Kebijakan ini telah diberikan pemerintah tahun 2020 dan diharapkan oleh sekitar sepertiga responden dapat dilanjutkan pada 2021.
Besarnya harapan terhadap para tokoh dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 juga berbanding lurus dengan gaung optimisme dari publik.
Sebanyak 85,5 persen responden meyakini bahwa Indonesia dapat bangkit dan segera pulih dari dampak pandemi Covid-19 pada 2021. Keyakinan ini disampaikan oleh responden dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan.
Optimisme juga disampaikan oleh responden terkait dengan kondisi sosial, politik, hingga ekonomi pada 2021. Sebanyak 78,9 persen responden meyakini bahwa kondisi Indonesia dalam berbagai bidang dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.
Besarnya keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kondisi pada 2021 tentu menjadi modal sosial bagi para elite dan pemerintah untuk bekerja bahu-membahu dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Selain konsolidasi antarelite, kerja sama dengan masyarakat juga diperlukan agar sendi-sendi kehidupan tahun 2021 kembali bangkit dan berjalan normal.