Pasar penjualan perumahan mulai bergeliat seiring aktivitas yang terpusat di rumah selama pandemi Covid-19. Namun, Indonesia masih menghadapi tingkat kekurangan rumah yang tinggi.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·4 menit baca
Kompas/Priyombodo
Proyek perumahan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (2/10/2020). Kawasan tersebut tumbuh menjadi kawasan hunian yang ditandai dengan banyaknya proyek perumahan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masih ada kekurangan rumah sekitar 11,4 juta unit dan tambahan kebutuhan 800.000 rumah per tahun.
JAKARTA, KOMPAS — Penjualan perumahan mulai menunjukkan tren meningkat meski di tengah pandemi Covid-19. Salah satu strateginya, sejumlah pengembang menyesuaikan ukuran dan desain perumahan untuk mendorong keterjangkauan rumah oleh konsumen.
Di sisi lain, pemerintah menjanjikan stimulus perumahan terus berlanjut. Ini bertujuan untuk mendorong daya beli, menggerakkan industri properti, dan membangkitkan perekonomian.
Hal itu terangkum dalam pembukaan Property Fiesta Virtual Expo 2020 secara daring, Kamis (15/10/2020). Pameran virtual yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia, Pinhome, dan Dyandra Promosindo itu direncanakan berlangsung pada 15 Oktober-1 November 2020.
Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengemukakan, sejak pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penjualan perumahan terus meningkat untuk perumahan nonsederhana. Sekitar 80 persen pembeli menggunakan skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA).
Peningkatan penjualan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk perumahan. Di lain pihak, pengembang terus melakukan penyesuaian ukuran rumah dan redesain perumahan untuk meningkatkan minat masyarakat. Di samping itu, dukungan pemerintah terkait stimulus perumahan dan pembiayaan turut mendorong daya beli masyarakat.
”Tren penjualan memberikan efek domino sangat besar bagi industri terkait serta usaha mikro, kecil, dan menengah,” katanya.
Pengembang terus melakukan penyesuaian ukuran rumah dan redesain perumahan untuk meningkatkan minat masyarakat. Di samping itu, dukungan pemerintah terkait stimulus perumahan dan pembiayaan turut mendorong daya beli masyarakat.
Totok menambahkan, sejumlah pengembang yang telah menerapkan pola pemasaran dan penjualan melalui virtual juga dinilai meraup hasil penjualan yang baik. Keberadaan pameran virtual diharapkan bisa berkelanjutan sebagai alternatif di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala Mansury mengatakan, meski kondisi perekonomian nasional belum membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mulai ada titik terang di sektor perumahan. BTN mencatat realisasi KPR-BTN secara bulanan pada September 2020 menembus Rp 2 triliun atau meningkat jika dibandingkan dengan April dan Mei yang rata-rata di bawah Rp 1 triliun.
Faktor pendorong realisasi pembiayaan KPR antara lain peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk KPR bersubsidi dengan skema selisih suku bunga (SSB) tahun ini sehingga menggerakkan KPR bersubsidi, penurunan tingkat suku bunga KPR, serta program developer untuk meningkatkan permintaan di sektor perumahan.
”Kolaborasi (pemangku kepentingan) ini diharapkan bisa terus menggerakkan sektor perumahan secara umum,” kata Pahala.
Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar menambahkan, tren pembiayaan perumahan terus meningkat, naik melalui KPR subsidi dan nonsubsidi. Saat ini, harga rumah yang banyak dibidik memiliki kisaran harga di bawah Rp 1 miliar per unit. Pameran virtual perumahan ditargetkan membidik konsumen hingga 250-300 transaksi akad.
Kompas/AGUS SUSANTO
Foto udara kluster hunian ramah lingkungan dengan atap panel tenaga surya di kawasan Harapan Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Sektor properti tengah memasuki fase keseimbangan baru. Dampak pandemi Covid-19 membuat industri properti ditantang untuk segera beradaptasi dengan model baru bisnis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu sektor penting dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan lapangan kerja, serta efek berganda bagi industri lain. Dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB akan ditingkatkan dari 2,9 persen menjadi 4 persen.
Pengeluaran rumah tangga dari sektor perumahan dapat meningkatkan PDB 0,6-1,4 persen dan menyerap tenaga kerja di sektor perumahan 4,23 juta orang. Sementara itu, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tingkat kekurangan rumah pada awal tahun 2020 mencapai lebih dari 7,6 juta unit dan sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, laju kebutuhan rumah baru meningkat sekitar 800.000 unit per tahun.
Menurut Sri Mulyani, persoalan utama rumah adalah keterjangkauan. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit menjangkau hunian layak. Masalah lainnya, perencanaan tata ruang di mana permukiman semakin jauh dari pusat kota dan tanpa jaringan infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat sangat terbebani dengan lokasi rumah yang jauh dari tempat kerja. Persoalan ini turut memicu kondisi ekonomi yang tidak efisien.
Pada triwulan II-2020, industri real estat tumbuh 2,3 persen, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi itu sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perumahan dan kredit konstruksi karena tekanan sektor keuangan akibat dampak pandemi Covid-19.
Persoalan utama rumah adalah keterjangkauan. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit menjangkau hunian layak.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, telah menggulirkan beberapa insentif perpajakan selama pandemi Covid-19 untuk konstruksi gedung tempat tinggal, perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, dan real estat, yakni berupa fasilitas perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pajak karyawan, pembebasan PPh 22 untuk impor, penurunan pajak korporasi, dan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipercepat.
Prosedur untuk mendapat stimulus pajak disederhanakan sehingga wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan secara daring lewat laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.
”Insentif sektor perumahan yang tidak terkait Covid-19 juga diberikan, antara lain pembebasan PPN untuk kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana sesuai zonasi wilayah,” katanya.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, perumahan adalah kebutuhan mendasar setelah pangan dan sandang. Kebutuhan hunian sangat penting dan mendesak, apalagi selama pandemi Covid-19 kegiatan berpusat di rumah. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan kekurangan (backlog) rumah yang tinggi.
Dalam lima tahun ke depan, Kementerian PUPR terus mendorong program penyediaan sejuta rumah. Hingga September 2020, pembangunan rumah tercatat 350.000 unit. Pemerintah optimistis pencapaian 1 juta rumah akan terealisasi karena masih ada stok pembangunan rumah dari Direktorat Jenderal Perumahan sekitar 230.000 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 278.000 unit.
”Di samping itu, pengembang masih memiliki stok-stok perumahan dan kini sektor perumahan mulai bangkit,” katanya.
