Perluas Akses Teknologi untuk Pendidikan di Semua Wilayah Indonesia

Pembelajaran daring menjadi salah satu solusi ketika sekolah ditutup karena pandemi Covid-19. Namun, ketidaksetaraan dalam akses teknologi untuk pembelajaran daring bisa memperdalam kesenjangan pendidikan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kepala Dusun Warsino (49) dan peta Bukit Temulawak di Dusun Petir B, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, yang menjadi tempat untuk mengirimkan tugas sekolah secara daring, Selasa (12/5/2020). Bukit Temulawak merupakan satu-satunya lokasi di dusun itu tempat warga dapat mengakses jaringan internet melalui operator telepon seluler.

JAKARTA, KOMPAS — Pembelajaran daring menjadi salah satu solusi menjaga keberlanjutan pendidikan selama masa pandemi Covid-19, tetapi sekaligus meminggirkan siswa yang tidak memiliki akses teknologi, baik internet maupun perangkat teknologi informasi. Kerja sama antarkementerian dibutuhkan untuk memperluas akses teknologi untuk pendidikan.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 40.779 atau sekitar 18 sekolah dasar dan menengah tidak memiliki akses internet. Selain itu, 7.552 sekolah atau sekitar 3 persen belum terpasang listrik.

Akses peserta didik terhadap pembelajaran daring di rumah dapat lebih rendah lagi karena faktor kepemilikan gawai atau laptop dan ketersediaan kuota internet. Ketidaksetaraan dalam akses teknologi untuk pembelajaran daring memperdalam kesenjangan. Data Unicef dari 14 negara juga menunjukkan, anak-anak dengan akses internet di rumah memiliki keterampilan membaca yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak ada akses internet di rumah.

Pakar pendidikan, yang juga dosen pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof Hamka, Itje Chodjidjah mengatakan perlu sinergi antarkementerian untuk memperluas akses teknologi untuk pendidikan. Paling tidak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

”Pemerintah daerah juga harus mulai memikirkan akses teknologi untuk pendidikan. Dalam akreditasi sekolah, sudah sering memberi rekomendasi kepala daerah untuk memperhatikan hal tersebut, sekolah-sekolah yang kurang itu, tetapi secara umum tidak diperhatikan. Mungkin karena secara politik tidak ada harganya,” kata Itje.

Education Specialist Unicef Indonesia Nugroho Indera Warman mengatakan, kekurangan dalam hal akses teknologi harus segera diperbaiki. Pasalnya, dalam kondisi ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, pembelajaran jarak jauh masih menjadi solusi.

Ketua Umum Forum Guru Muhammadiyah Pahri mengusulkan program dana desa desa untuk untuk memperluas akses teknologi pendidikan. Ini terutama dapat dilakukan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terbelakang (3T) dengan membuat balai desa yang dilengkapi akses teknologi sebagai pusat pembelajaran.

”Sediakan akses internet di balai desa dengan sejumlah komputer agar anak-anak bisa belajar di sana, tentu tetap dengan protokol kesehatan. Guru juga tidak perlu mendatangi rumah murid satu per satu. Program Desa Tangguh Covid harusnya juga masuk untuk sektor pendidikan,” kata Pahri.

Baca juga: Utamakan Keselamatan Semua Warga Sekolah

Digitalisasi sekolah

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim mengatakan, program digitalisasi sekolah harus dioptimalkan kepada para siswa yang rentan. Berdasarkan pengamatannya, pembagian gawai/komputer tablet kepada siswa dalam program ini seringkali tidak tepat sasaran. ”Di Makassar, justru sekolah-sekolah di perkotaan mendapatkan pembagian (gawai), seharusnya diprioritaskan untuk siswa di daerah 3T.”

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Para siswa SD di Natuna, Kepulauan Riau, mengecek aplikasi Rumah Belajar melalui tablet elektronik pemberian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (18/9/2019). Pemelajaran daring diharapkan bisa mengatasi kesenjangan mutu pendidikan.

Dalam survai yang dilakukan IGI dan diikuti 4.468 orangtua siswa, banyak orangtua (42,1 persen) yang berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan program digitalisasi sekolah dengan segera membagikan komputer tablet ke sekolah-sekolah. Sebanyak 65,1 persen orangtua juga meminta Kemendikbud memastikan semua sekolah mendapatkan layanan internet.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad ketika dihubungi Kompas beberapa waktu lalu mengatakan, selain kerja sama antarkementerian, perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses teknologi untuk pendidikan. Dalam program digitalisasi sekolah, tidak akan tercapai targetnya jika hanya di Kemendikbud karena anggaran pendidikan juga ada di daerah.

Baca juga: Peta Jalan untuk Membuka Sekolah dengan Aman