Sulteng Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria

Tim penyelesaian konflik agraria diharapkan memperhatikan kepentingan rakyat terkait hal kelolanya, bukan melayani oligarki investasi.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah Sulteng di Palu, Senin (14/2/2022). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas ditembaknya Erfaldi (21), peserta unjuk rasa penolakan tambang emas dalam aksi di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (12/2/2022).

PALU, KOMPAS — Sulawesi Tengah membentuk tim penyelesaian konflik agraria. Keberadaan tim ini diharapkan bisa bekerja komprehensif untuk menyelesaikan beragam kebuntuan masalah agraria, bukan sekadar melayani kepentingan oligarki.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengutarakan pembentukan tim penyelesaian konflik agraria dalam dialog dengan sejumlah aktivis di Palu, Sulteng, Rabu (16/2/2022). Saat ini, konflik agraria kerap menimbulkan ragam masalah di masyarakat.

”Agar ada jaminan investasi mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi gesekan di masyarakat, saya membentuk tim penyelesaian konflik agraria,” kata Rusdy.

Tim ini nantinya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam pendampingan masyarakat. Tim bakal terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan kebuntuan komunikasi penyelesaian masalah.

Baca juga : Warga Tewas Ditembak dalam Pembubaran Unjuk Rasa di Parigi Moutong

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura (berbicara, memegang pengeras suara) menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah terkait permintaan pencabutan izin usaha pertambangan emas di Kabupaten Parigi Moutong di Palu, Sulteng, Senin (14/2/2022). Rusdy akan bertemu dengan warga yang menolak tambang.

Sebelumnya, pembentukan tim penyelesaian masalah agraria mengemuka dalam dialog antara Rusdy dan Aliansi Rakyat Bersatu. Dialog itu terkait tewasnya seorang pengunjuk rasa menolak tambang di Kabupaten Parigi Moutong.

Pihak aliansi meminta Rusdy membentuk tim penyelesaian masalah agraria untuk menyelesaikan masalah yang muncul, seperti yang terjadi di Parigi Moutong dan kasus-kasus lain di Sulteng. Waktu itu, Rusdy menyebutkan, dirinya sudah punya rencana terkait itu, tetapi terkendala penanganan Covid-19.

Konsorsium Pembaruan Agraria Sulteng mencatat pada 2018-2021 ada 21 konflik agraria yang terjadi di Sulteng. Konflik tersebut terkait dengan pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit). Luas lahan yang terkait konflik 12.933 hektar.

Berkaca pada kasus penolakan tambang yang berujung darah di Parigi Moutong, tim diharapkan melakukan evaluasi izin tambang dan perkebunan skala besar di Sulteng yang selama ini menyebabkan konflik terstruktur.

Kompas

Konflik agraria sepanjang 2018

Rusdy menyatakan, Sulteng masih sangat membutuhkan investasi swasta. Selama ini, Sulteng masih bergantung pada dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) Sulteng kini sekitar Rp 1 triliun per tahun. Sementara belanja daerah rata-rata Rp 4 triliun per tahun. PAD tersebut hanya menutup gaji aparatur sipil negara.

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria Sulteng Doni Moidady menanggapi positif inisiatif pembentukan tim itu. Itu merupakan langkah maju yang diambil Gubernur Sulteng atas kebuntuan solusi selama ini.

“Solusinya harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan melayani oligarki yang akan berinvestasi. Karena itu, tim harus melibatkan organisasi rakyat agar hasil yang muncul tak bias kepentingan,” ujarnya.

Baca juga : Konflik Agraria Makin Luas