Warga Tewas Ditembak dalam Pembubaran Unjuk Rasa di Parigi Moutong
Seorang warga tewas ditembak dalam unjuk rasa berujung penutupan jalan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Sabtu (12/2/2022). Polisi janjikan penegakan hukum yang profesional.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·5 menit baca
kompas/VIDELIS JEMALI
ILUSTRASI. Anggota Kepolisian Daerah Sulawesidteng membubarkan massa unjuk rasa di Kota Palu, Sulteng, Kamis (8/10/2020).
PARIGI, KOMPAS – Rifaldi (21) tewas ditembak saat polisi membubarkan massa unjuk rasa yang memblokade jalan raya di Parigi Moutong, Sabtu (12/2/2022). Polda Sulawesi Tengah mengakui tindakan itu sebagai sesuatu yang tak sesuai dengan prosedur. Karena itu, kepolisian akan menindak orang yang melakukannya.
Warga Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, dan Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, melakukan unjuk rasa atau demonstrasi menolak tambang emas di Jalan Trans-Sulawesi Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, Sabtu (12/2/2022). Unjuk rasa berbuntut penutupan jalan (blokade) yang berlansung dari pukul 12.00 Wita hingga 24.00 Wita pada Minggu (13/2/2022). Anggota Kepolisian Resor Parigi Moutong membubarkan massa unjuk rasa hingga adanya korban tewas.
”Karena ini dilakukan tidak sesuai dengan SOP (prosedur standar operasi), saya bersama dengan Kepala Bidang Propam (Profesi dan Pengamanan), di sini ada juga Kabid Humas, dan Direktur Reserse Kriminal Umum, kami akan lakukan langkah profesional terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran yang tak sesuai dengan Peraturan Kepala Polri,” kata Kepala Polda Sulteng Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dalam video yang disebarkan Bidang Humas Polda Sulteng, Minggu (13/2/2022).
kompas/VIDELIS JEMALI
Kepala Polda Sulteng Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi (kedua dari kiri) di Palu, Sulteng, Selasa (28/12/2021).
Ia menyatakan, dirinya sangat menyayangkan kejadian (adanya korban tewas) tersebut. Untuk itu, siapa pun yang bersalah akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Rudy meminta maaf kepada keluarga atas tewasnya Rifaldi, warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan. Sejumlah pejabat kepolisian telah bertemu dengan anggota keluarga korban.
Manajer Riset Data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng Ramadhani menyatakan, berdasarkan informasi tim di lapangan, Rifaldi tewas ditembak dengan peluru tajam, bukan peluru karet. Pihaknya memiliki foto yang memperlihatkan bekas masuknya peluru ke tubuh korban. Rifaldi ditembak di punggung bagian kiri. ”Dang memang ada banyak selongsong di sana (tempat unjuk rasa),” katanya.
Jatam meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan untuk untuk melakukan investigasi mendalam terkait dengan dugaan tindak pidana aparat kepolisian yang menewaskan warga. Kepolisian harus memproses hukum terduga pelaku. Kepala Polres Parigi Moutong juga perlu diproses karena gagal mencegah terjadinya korban dalam penanganan aksi massa.
Dokumentasi BIDANG HUMAS POLDA SULTENG
Tampak sejumlah senjata api laras pendek disita dari sejumlah anggota Kepolisian Resor Parigi Moutong, Minggu (13/2/2022), setelah pengamanan unjuk rasa di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Moutong, Sulteng, menyebabkan satu warga tewas ditembak pada Sabtu (12/2/2022).
Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Komisaris Besar Didik Supranoto menyampaikan, tim Profesi dan Pengamanan sudah menyita belasan senjata laras pendek yang dipegang personel saat pengamanan unjuk rasa. Langkah itu diambil untuk penyelidikan.
Proses hukum penutupan jalan
Rudy menyatakan, proses hukum tak hanya dilakukan atas anggota yang melanggar prosedur tetap dalam pengamanan unjuk rasa, tetapi juga atas penutupan jalan. Penutupan jalan tersebut sudah tiga kali dilakukan sebagai bagian dari unjuk rasa penolakan tambang selama ini. Jalan tersebut merupakan akses satu-satunya yang tak bisa dihindari dari selatan ke utara Parigi Moutong dan juga ke provinsi lain (Gorontalo dan Sulawesi Utara).
Ia menambahkan, Kepala Polres Parigi Moutong sudah empat kali bernegosiasi dengan pengunjuk rasa untuk membuka jalan yang merupakan sarana umum. ”Dari pukul 12.00 siang sampai pukul 24.00 dini hari (Minggu), berapa banyak mobil yang ada situ (menunggu jalan dibuka),” katanya.
Jalan yang diblokade tersebut menghubungkan selatan dan utara Kabupaten Parigi Moutong di sekitar Teluk Tomini. Tak ada jalan alternatif. Selain itu, jalan nasional tersebut menghubungkan Parigi Moutong, Kota Palu, Kabupaten Poso, dengan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Dari Palu ada jalan altenatif di Kabupaten Tolitoli menuju ujung Parigi Moutong untuk menghindari blokade. Tetapi, rute tersebut sangat jauh, apalagi kalau kendaraan sudah berada di sekitar titik unjuk rasa.
Jika gubernur datang, unjuk rasa bakal bisa diminimalisasi dampaknya.
Berdasarkan data Bidang Humas Polda Sulteng, antrean kendaraan di lokasi blokade jalan mencapai 7 kilometer untuk dua sisinya. Jalan baru bisa dilalui kendaraan pada Minggu (13/2/2022), pukul 01.00 Wita.
Kepolisian saat ini menahan untuk pemeriksaan sebanyak 59 warga yang berunjuk rasa. Mereka berada di Polres Parigi Moutong. Untuk sementara, polisi juga menyita tiga truk dan belasan sepeda motor.
dokumentasi BIDANG HUMAS POLDA SULTENG
Sejumlah warga diperiksa tim penyidik Kepolisian Resor Parigi Moutong di Markas Kepolisian Resor Parigi Moutong, Sulteng, Minggu (13/2/2022).
Ramadhani menyatakan, unjuk rasa pada Sabtu merupakan lanjutan dari demonstrasi pada Senin (7/2/2022). Saat itu warga menuntut Gubernur Sulteng Rusdy Mastura hadir mendengarkan aspirasi warga.
Dalam unjuk rasa awal pekan lalu, hadir Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh untuk berdialog dengan pengunjuk rasa, tetapi warga hanya mau berdialog dengan gubernur. Setelah lobi-lobi, terjadi dialog antara warga dan Ridha. Salah satu poin dialog, Ridha berjanji mendatangkan gubernur dalam waktu dekat. Hal tersebut ditegaskan dalam surat pernyataan.
Ramadhani melanjutkan, unjuk rasa yang diikuti blokade jalan pada Sabtu dilakukan sebagai lanjutan dari aksi pada awal pekan lalu. Massa kecewa gubenur tak datang dengan menutup jalan.
”Jatam jelas kecewa dengan Gubernur Sulteng. Jika gubernur datang, unjuk rasa bakal bisa diminimalisasi dampaknya sehingga tak terjadi seperti ini (menyebabkan jatuhnya korban),” katanya.
Ia menyatakan, polisi jangan hanya melihat blokade jalan. Tuntutan warga menolak tambang PT Trio Kencana harus menjadi fokus penanganan.
Berdasarkan data Jatam, PT Trio Kencana sudah mengantongi izin produksi (eksploitasi), tetapi hal itu belum dilakukan di lapangan. Perusahaan baru melakukan eksplorasi di sejumlah titik.
Menurut Ramadhani, warga menolak tambang karena saat ini saja hal itu sudah berdampak. Sungai dinilai sudah tercemar hanya dari eksplorasi. Selain itu, wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan berada di separuh wilayah Kecamatan Kasimbar. Di dalamnya, ada sawah, kebun, dan rumah warga.
Saat dihubungi, Kepala Bagian Publikasi dan Humas Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Adiman menyatakan, belum ada pernyataan dari Gubernur Sulteng untuk disampaikan. Pihaknya masih menunggu perkembangan.
Parigi Moutong merupakan salah satu kabupaten yang memiliki cadangan emas tinggi di Sulteng. Selain dikelola secara legal, ada juga pertambangan yang dilakukan tanpa izin di daerah tersebut.
