Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub memastikan sudah menyiapkan anggaran transportasi publik sesuai standar pelayanan minimum untuk memenuhi operasionalisasi Biskita Trans Pakuan selama setahun.
Oleh
AGUIDO ADRI
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Kementerian Perhubungan memastikan BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, kembali beroperasi mulai Senin (24/1/2022).
Kepala Humas BPTJ Budi Rahadjo mengatakan, setelah hasil evaluasi selesai, program subsidi dengan skema buy the service (BTS) yang mendukung pelaksanaan operasional BisKita Trans Pakuan dapat kembali digulirkan setelah dihentikan sementara pada awal Januari.
”Keputusan tersebut (penghentian operasional) dilakukan justru demi keberlangsungan kembali operasional BisKita Trans Pakuan,” ujar Budi, Minggu (23/1/2022).
BPTJ atas nama pemerintah pusat, sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat dan juga kepada semua pihak yang terkait atas penghentian sementara layanan BisKita Trans Pakuan pada awal Januari 2022.
Semangat mempercepat evaluasi untuk dapat segera mengoperasikan kembali layanan BisKita Trans Pakuan tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Kota Bogor dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal ini.
”Selama penghentian sementara layanan BisKita Trans Pakuan, BPTJ terus berupaya mempercepat proses evaluasi supaya dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat,” kata Budi.
Menurut Budi, skema BTS merupakan mekanisme subsidi yang relatif baru sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. Subsidi melalui skema BTS bertujuan untuk penyelenggaraan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis bus (bus rapid transit/BRT) menggantikan angkutan umum perkotaan konvensional.
Proses evaluasi pada awalnya diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih kurang satu bulan. Namun, ternyata prosesnya dapat berjalan lebih cepat.
”Semangat mempercepat evaluasi untuk dapat segera mengoperasikan kembali layanan BisKita Trans Pakuan tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Kota Bogor dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal melalui skema BTS untuk yang pertama kalinya di Bodetabek ini,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya di Kompas.id (15/1/2022), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, ada perubahan penyesuaian skema pengadaan barang dan jasa atau lelang BTS yang sebelumnya dilakukan secara lelang umum menjadi lelang e-katalog. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian sehingga layanan transportasi publik melalui skema BTS terhenti sementara.
Progres lelang untuk kota-kota besar yang anggarannya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) sudah dilaksanakan. Secara de jure, kata Budi, kota-kota besar, seperti Makassar, Banjarmasin, Banyumas, Purwokerto, Surabaya, dan Bandung, sudah bisa kembali mengoperasi angkutan publik. Namun, para operator masih harus mempersiapkan kembali layanannya sehingga layanan operasional baru mulai berjalan pada Minggu (16/1/2022).
Di Kota Bogor, anggaran layanan transportasi umum BisKita Trans Pakuan dengan sistem program BTS bersumber dari BPTJ. Seperti kota lain, di Kota Bogor pun perlu ada penyesuaian pelayanan dan sistem lelang, terutama terkait beberapa persyaratan lelang dari BPTJ dengan Ditjen Hubdar.
”Ada yang harus disamakan antara persyaratan komponen lelang di Kota Bogor dan ditjen. Ada keterlambatan lelang. Rencananya hari ini final dokumen lelangnya dan diharapkan paling telat besok sudah selesai. Jadi, di Kota Bogor paling telat Senin (17/1/2022) sudah bisa beroperasi kembali,” kata Budi dalam keterangan pers daring, Sabtu (15/1/2022).
Ditjen Hubdar memastikan sudah menyiapkan anggaran transportasi publik sesuai standar pelayanan minimum untuk memenuhi operasionalisasi selama setahun. Tidak hanya itu, kontrak lelang saat ini sudah multiyears contract atau kontrak tahun jamak hingga tiga tahun dan bisa diperpanjang tiga tahun lagi. Kontrak tahun jamak ini untuk mendukung iklim investasi.
Menurut Budi, agar BTS terus berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan perbaikan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Penting pula untuk mempertahankan headway atau jarak satu bus dengan bus selanjutnya sekitar 15 menit, kepastian investor, dan tarif tiket yang terjangkau masyarakat.