Kalangan Usaha yang Tak Mampu Gelar Vaksinasi Gotong Royong Butuh Solusi
Kalangan usaha dan industri yang tak mampu menggelar vaksinasi gotong royong perlu solusi, misalnya memberi pinjaman ke perusahaan satu rantai pasok, vaksinasi gratis bagi sektor garda depan, dan mengunakan skema BPJS.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS
Presiden Joko Widodo melihat pelaksaan vaksinasi gotong royong di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021)
JAKARTA, KOMPAS — Akses vaksinasi di sektor usaha dan industri penopang ekonomi diharapkan kian merata meski harus bertahap lantaran stok vaksin Covid-19 terbatas. Kalangan usaha dan industri yang tidak mampu menggelar vaksinasi gotong royong perlu dicarikan solusi.
Beberapa pelaku usaha dan industri mengusulkan sejumlah solusi. Misalnya, melalui pemberian bantuan pinjaman ke perusahaan yang masuk dalam ekosistem rantai pasok, vaksinasi gratis bagi sektor-sektor yang menjadi garda depan, dan penggunaan skema BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, syarat utama pemerataan akses vaksin bagi para pekerja di sektor usaha dan industri adalah ketersediaan vaksin. Sembari menunggu tambahan vaksin, pemerintah dan kalangan usaha atau industri bisa mendata dan kembali memetakan sektor-sektor prioritasnya.
HIMKI berkomitmen menggelar vaksinasi gotong royong jika sudah mendapatkan akses vaksin. Saat ini anggota HIMKI berjumlah 2.500 usaha dengan total tenaga kerja sekitar 2,1 juta orang.
”Untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan-perusahaan kecil sub-sub usaha kami, perusahaan-perusahaan besar siap membantu. Salah satunya dengan meminjami dana yang mekanisme pelunasannya bisa dicicil atau dengan cara lain yang disepakati bersama,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Sobur mengatakan, selain membantu percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah, upaya itu juga merupakan bagian dari solidaritas HIMKI terhadap pengusaha-pengusaha kecil dalam ekosistem rantai pasok industri mebel. Para pekerja mereka kerap memasok berbagai kebutuhan perusahaan-perusahaan mebel besar sehingga juga perlu divaksin untuk mengantisipasi paparan.
Di tengah pandemi Covid-19 dan masih berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat-China, industri mebel RI tumbuh positif. Tahun lalu, nilai ekspor produk mebel Indonesia tembus 1,95 miliar dollar AS. Nilai ini meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 1,76 miliar dollar AS.
Untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan-perusahaan kecil sub-sub usaha kami, perusahaan-perusahaan besar siap membantu. Salah satunya dengan meminjami dana yang mekanisme pelunasannya bisa dicicil atau dengan cara lain yang disepakati bersama.
Sementara itu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) keberatan menggelar vaksinasi gotong royong lantaran sektor pergudangan dan logistik masih tekontraksi. ALI berharap para pekerja sektor logistik mendapatkan vaksinasi gratis karena juga berada di garda depan distribusi barang.
Dewan Pakar ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan, sektor logistik termasuk salah satu sektor yang tetap beroperasi selama pandemi Covid-19. Saat ini, anggota ALI berjumlah sekitar 5.000 usaha dengan jumlah pekerja 4 juta orang hingga 5 juta orang di bidang transportasi, pergudangan, kurir, dan pelabuhan.
”Seharusnya sektor logistik mendapat prioritas tinggi untuk mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. Para pekerja logistik rentan terpapar Covid-19 karena harus berhadapan dengan banyak orang dan mobilitasnya tinggi,” tuturnya.
Menurut Zaldy, kemampuan keuangan pengusaha sektor ini masih benar-benar belum pulih dari imbas pandemi. Pada tahun lalu, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh minus 13,42 persen. Pada triwulan I-2021, pertumbuhannya juga masih minus 13,12 persen.
Jadi, keseluruhan perusahaan logistik tidak akan mampu membeli vaksin gotong royong. Kalaupun tidak dapat vaksin gratis, ALI berharap bisa mendapatkan vaksin melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan.
”BPJS Ketenagakerjaan seharusnya turut andil menanggung biaya vaksinasi gotong royong bagi perusahaan dan para pekerja. Selama pandemi, banyak perusahaan yang tetap membayar iuran rutin kendati tidak ada keringanan iuran sama sekali terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19,” ujarnya.
Zaldy menilai, harga vaksin gotong royong sebesar Rp 879.140 untuk dua dosis per orang masih mahal. Harga wajar vaksin gotong royong seharusnya Rp 500.000 untuk dua dosis per orang. Dengan harga wajar tersebut, BPJS pasti bisa lebih leluasa membiayai vaksinasi para pekerja.
”Pemerintah seharusnya bisa menyubsidi beberapa komponen harga, seperti biaya vaksinator dan bea masuk impor; merelaksasi Pajak Pertambahan Nilai vaksin; dan tidak menetapkan keuntungan sebesar 20 persen,” ujarnya.
Pemerintah seharusnya bisa menyubsidi beberapa komponen harga, seperti biaya vaksinator dan bea masuk impor; merelaksasi Pajak Pertambahan Nilai vaksin; dan tidak menetapkan keuntungan sebesar 20 persen.
Pemerintah telah menetapkan besaran harga vaksin produksi Sinopharm yang akan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
Harga vaksin ditentukan Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp 117.910. Harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Regulasi ini juga menyebutkan harga pembelian vaksin itu merupakan harga tertinggi vaksin per dosis dan termasuk margin/keuntungan 20 persen.
