Waspadai Kesenjangan, Sasar Sektor-sektor yang Masih Sulit Pulih
Skala prioritas sektor-sektor usaha dan industri dalam program vaksinasi gotong royong diperlukan. Skala prioritas itu bisa dipertimbangkan dari sektor-sektor yang terimbas pandemi yang hingga saat ini masih sulit pulih.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Skala prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berskema gotong royong diperlukan mengingat masih terbatasnya pasokan vaksin. Sektor-sektor usaha dan industri yang masih sulit pulih dari imbas Covid-19 bisa disasar. Waspadai juga potensi kesenjangan dalam distribusi vaksin program tersebut.
Pemerintah berencana memulai program vaksinasi gotong royong pada akhir Mei 2021. Program vaksinasi ini melibatkan swasta untuk membeli vaksin yang didatangkan pemerintah guna memvaksinasi karyawan dan keluarganya secara gratis.
Untuk mencukupi kebutuhan program itu, pemerintah akan mengalokasikan 1 juta dosis vaksin Sinophram dari total komitmen pengiriman 7,5 juta dosis dan juga menyiapkan vaksin CanSino sebanyak 5 juta dosis. Pemerintah mematok harga vaksin tersebut Rp 500.000 per dosis sehingga perusahaan harus mengeluarkan Rp 1 juta per karyawan untuk dua dosis vaksin Covid-19.
Direktur Eksekutif Centre of Reform and Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (11/5/2021), mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 masih terbatas sehingga skala prioritas sektor-sektor usaha dan industri yang akan terlibat dalam program vaksinasi gotong royong diperlukan. Skala prioritas itu bisa dipertimbangkan dari sektor-sektor yang terimbas pandemi yang hingga saat ini pemulihannya masih susah.
Sektor-sektor tersebut misalnya transportasi jarak jauh, baik darat, laut, maupun udara; pariwisata dan akomodasi; serta industri manufaktur. Khusus industri manufaktur ini, terutama yang padat karya, seperti otomotif, elektronik, dan tekstil.
”Industri padat karya ini penting divaksinasi mengingat banyak pekerja yang bekerja secara massal dalam suatu ruangan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
Skala prioritas sektor-sektor usaha dan industri yang akan terlibat dalam program vaksinasi gotong royong diperlukan. Skala prioritas itu bisa dipertimbangkan dari sektor-sektor yang terimbas pandemi yang hingga saat ini pemulihannya masih susah.
Faisal juga mengingatkan, suplai vaksin yang masih terbatas akan mudah diakses oleh perusahaan-perusahaan besar yang bisa membelinya. Sementara perusahaan-perusahaan kecil, seperti industri kecil menengah (IKM), diperkirakan akan sulit mengaksesnya lantaran keterbatasan modal.
”Jadi, ini bisa menghambat pemulihan perusahaan-perusahaan kecil yang sebenarnya masuk dalam rantai pasok industri-industri besar dan juga dalam prioritas pemulihan. Di sisi lain, perusahaan yang masih memiliki dana tentu akan lebih cepat mendapatkannya,” katanya.
Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2021 tumbuh minus 0,74 persen secara tahunan. Berdasarkan sektor lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan masih tumbuh minus 13,12 persen, akomodasi dan makan-minum minus 7,26 persen, serta industri minus 1,38 persen.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (Pikko) Rosalina Faried mengemukakan, IKM komponen otomotif merupakan bagian dari rantai pasok industri otomotif nasional. Dalam strata rantai pasok tersebut, mereka masuk dalam tier II dan tier III sebagai penyuplai aneka komponen.
Mereka (para pelaku IKM) juga masih harus membayar tunjangan hari raya. Jadi, kami keberatan jika harus mengeluarkan Rp 1 juta per karyawan untuk dua dosis vaksin.
Saat ini, jumlah IKM komponen otomotif sebanyak 122 IKM dengan tenaga kerja sekitar 8.000 orang. Namun, sejak pandemi pada Maret 2020, jumlah yang aktif hanya 30-35 perusahaan.
”Industri otomotif masih belum benar-benar pulih kendati ada relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor. Mereka (para pelaku IKM) juga masih harus membayar tunjangan hari raya (THR). Jadi, kami keberatan jika harus mengeluarkan Rp 1 juta per karyawan untuk dua dosis vaksin,” kata Rosalina.
Rosalina berharap agar ada ada pengecualian bagi para pelaku IKM untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong. Ia meminta para pelaku IKM, pekerja, dan keluarganya bisa mendapatkan vaksin secara gratis sesuai tahapan vaksinasi.
Harga masih dikaji
Juru bicara vaksinasi dari PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto, mengatakan, untuk saat ini, vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong adalah vaksin Sinopharm yang diregistrasikan melalui anggota holding BUMN farmasi, yaitu Kimia Farma. Kandidat penyedia lain tetap dibuka dan yang tengah dijajaki kini adalah vaksin CanSino. Tambahan penyedia lain akan tergantung juga pada jumlah kebutuhan vaksin itu sendiri.
Terkait dengan harga vaksin, yaitu Rp 500.000 per dosis, masih berupa harga prakiraan. Saat ini, harga fix atau tetap vaksin masih dikaji melalui peninjauan kembali dan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
”Usulan harga akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Kami masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan dalam hal penetapan harganya,” ujar Bambang.
Terkait dengan harga vaksin, yaitu Rp 500.000 per dosis, masih berupa harga prakiraan. Saat ini, harga fix atau tetap vaksin masih dikaji melalui peninjauan kembali dan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun terkait dengan prioritas pemberian vaksinasi gotong royong, kata Bambang, Bio Farma akan berkoordinasi dan mengikuti arahan pemerintah. ”Sektor mana yang paling dulu divaksin tergantung arahan pemerintah, apakah nanti berdasarkan zona risiko, seperti di zona merah dulu atau di sektor tertentu dulu, seperti padat karya dan perusahan dengan risiko penularan tinggi,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, Bio Farma sudah siap mendistribusikan vaksin Sinopharm. Bio Farma juga sudah mempersiapkan juga aplikasi pemantauan pendistribusian vaksinnya dengan memanfaatkan teknologi informasi bernama SMDV (Sistem Manajemen Distribusi Vaksin).
Vaksin tersebut akan didistribusikan langsung dari Kimia Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan yang sudah mendaftar ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Syaratnya, fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak sedang menjalankan vaksinasi Covid-19 dari pemerintah dan sesuai dengan kriteria yang telah diberikan Bio Farma. Kriteria tersebut antara lain harus memiliki tempat penyimpanan vaksin yang sesuai persyaratan, seperti chiller (tempat penyimpanan vaksin yang sesuai untuk vaksin).
”Apabila perusahaan tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, Bio Farma akan mengarahkan ke fasilitas layanan kesehatan milik holding BUMN farmasi. Bisa juga nanti didistribusikan ke sentra-sentra vaksinasi,” katanya.