Pemerintah Tetapkan Harga Vaksin Gotong Royong

Pemberian vaksinasi Gotong Royong akan diprioritaskan pada masyarakat yang berada di daerah yang berkontribusi tinggi terhadap penambahan kasus Covid-19. Saat ini sudah tersedia 1 juta dosis vaksin Gotong Royong.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Sebanyak 6 juta dosis vaksin bahan baku dari Sinovac tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (30/4/2021). Bersamaan dengan itu, tiba pula 482.400 dosis vaksin dalam bentuk jadi dari Sinopharm China National Pharmaceutical Group Co Ltd.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah menetapkan besaran harga vaksin produksi Sinopharm yang akan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong. Adapun besaran harga vaksin yang diatur, yakni Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910. Itu belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Sabtu (15/5/2021), menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm yang akan digunakan untuk vaksinasi Gotong Royong.

Baca juga: Harga Vaksin Gotong Royong Ditetapkan

Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4643 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui Penunjukan PT Bio Farma dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Dalam aturan itu disampaikan, harga pembelian vaksin yang ditetapkan tersebut merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum ataupun badan usaha yang besarannya sudah termasuk keuntungan 20 persen. Harga tersebut juga sudah termasuk biaya distribusi kabupaten/kota.

Sementara untuk tarif maksimal pelayanan vaksinasi ditujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat ataupun swasta yang sudah termasuk keuntungan 15 persen. Besaran harga itu mulai berlaku sejak 11 Mei 2021.

”Untuk teknis pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong masih dalam pembahasan. Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) terkait akan segera diterbitkan. Sementara untuk tanggal pelaksanaan vaksinasi ini juga belum pasti,” ucap Nadia.

Vaksinasi Gotong Royong adalah vaksinasi yang dilakukan kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga dari karyawan. Sementara, pendanaan dari pelaksanaan vaksinasi akan ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Jumlah vaksin buatan Sinopharm yang sudah diterima Indonesia terdapat sekitar 1 juta dosis. Rinciannya, 482.400 dosis diterima pada akhir April 2021 dari Sinopharm China National Pharmatical, 500.000 dosis dari donasi Pemerintah Uni Emirat Arab, dan 17.600 dosis dari pabrikan China.

Pemberian vaksinasi gotong royong akan diprioritaskan pada masyarakat yang berada di daerah yang berkontribusi tinggi terhadap penambahan kasus Covid-19. Ada juga beberapa kriteria, seperti wilayah zona merah dan padat karya.

”Pemberian vaksinasi Gotong Royong akan diprioritaskan pada masyarakat yang berada di daerah yang berkontribusi tinggi terhadap penambahan kasus Covid-19. Ada juga beberapa kriteria, seperti wilayah zona merah dan padat karya,” kata Nadia.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Polisi mengarahkan pengendara dari Jawa untuk putar balik ke daerah awal keberangkatan di pos penyekatan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/5/2021) siang. Pemudik mulai memadati jalur pantura Cirebon pada arus balik Lebaran yang diperkirakan hingga Minggu (16/5/2021).

Antisipasi arus balik

Secara terpisah, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, antisipasi lonjakan kasus pasca-libur Lebaran terus diperkuat dengan memperketat pemeriksaan di pintu masuk antarwilayah menuju DKI Jakarta serta meningkatkan ruang isolasi dan perawatan Covid-19. Pemerintah daerah juga diminta memastikan aturan pembatasan kegiatan masyarakat dijalankan secara tegas.

”Mohon kiranya daerah berinisiatif jangan sampai aktivitas mobilitas ataupun di tempat wisata dibiarkan lebih dari 50 persen. Kami harapkan seluruh satgas daerah berani mengambil keputusan dan mengambil tindakan tegas pada kegiatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, penutupan lokasi wisata pun dimungkinkan jika melanggar aturan yang berlaku. Pimpinan daerah beserta satgas daerah dapat berdiskusi secara terbuka kepada pengelola tempat wisata agar bisa bekerja sama menegakkan aturan. Jika kasus aktif di suatu wilayah meningkat kembali, upaya dan kerja keras yang sudah dilakukan untuk mengendalikan laju penularan akan mengalami kemunduran.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Antrean panjang kendaraan warga yang hendak berwisata terlihat di pintu gerbang Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Jumat (14/5/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pembukaan tempat wisata di wilayah Jakarta saat libur Lebaran ini dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan kapasitas yang lebih ketat. Ancol hanya bisa didatangi oleh pengunjung yang memiliki KTP DKI Jakarta dengan jumlah pengunjung 30 persen dari total kapasitas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, peningkatan mobilitas masyarakat juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah aglomerasi. Wilayah itu antara lain, Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Jogja Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, dan Makassar Raya.

”Mereka (pemda) bertanggung jawab untuk memperhatikan aturan dalam PPKM Mikro. Kami sampaikan yang dilakukan saat ini belum sempurna, tetapi kami berusaha dengan kementerian/ lembaga lain untuk membuat kegiatan selama lebaran ini tidak menimbulkan gelombang Covid-19 lagi. Jadi kami harap semua pihak bisa melaksanakan aturan dengan baik,” katanya.

Baca juga: H-1 Lebaran, Gelombang Pemudik di Pantura Cirebon Tak Terbendung

Mudik

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya pengetatan dan peniadaan mudik Lebaran 2021 telah menurunkan jumlah pelaku perjalanan dari prediksi hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memprediksi sebanyak 7 persen penduduk atau 17 juta orang akan melakukan mudik Lebaran.

Namun, kebijakan peniadaan mudik serta pengetatan PPKM Mikro dan operasi ketupat yang dijalankan dapat menekan jumlah pemudik menjadi sekitar 1,5 juta orang. Meski demikian, antisipasi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus penularan Covid-19 tetap dilakukan.

Kompas

Petugas melakukan penyekatan di Jalan Rengas Bandung, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (12/5/2021) malam. Jumlah pemudik yang melewati jalan pantura perbatasan Bekasi-Karawang tersebut kian berkurang.

”Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah, antara lain dengan melakukan random tes di beberapa titik di Pulau Jawa menuju Jakarta serta di Pulau Sumatera menuju Jakarta. Selain itu, mandatori tes PCR dan antigen juga dijalankan di Pelabuhan Bakauheni (Lampung) dan Pelabuhan Gilimamuk (Bali),” ujarnya.

Doni menyampaikan, kesiapan sarana dan prasarana penunjang untuk mengantisipasi arus balik pasca-liburan Lebaran juga sudah dilakukan. Di Provinsi Lampung, ketersediaan alat tes usap cepat Antigen juga telah dipastikan mencukupi. Sebanyak 62.000 alat sudah tersedia dan 200.000 alat tambahan sedang dalam pengiriman dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni.

Selain ketersediaan alat tes, jumlah sumber daya manusia yang akan melakukan pemeriksaan juga telah disiagakan. Pos pemeriksaan akan diaktifkan secara maksimal, baik yang berada di wilayah tol, non-tol, maupun pelabuhan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Awak kendaraan yang terjaring dalam operasi penyekatan menelepon dari atas atap mobil di area penyitaan barang bukti halaman Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2020).

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus ”ping-pong” pasca-liburan Lebaran. Peningkatan kasus yang sedang meningkat di Pulau Sumatera dikhawatirkan bisa berpindah ke Pulau Jawa seiring dengan meningkatnya pergerakan penduduk dari Sumatera ke Jawa.

”Kami juga memastikan ketersediaan tempat isolasi. Mereka yang reaktif dalam pemeriksaan swab antigen akan dibawa ke ruang isolasi yang disediakan Pemerintah Provinsi Lampung di wisma ataupun rusun. Jika sampai timbul gejala dan terjadi pada kelompok rentan akan dirawat di rumah sakit,” kata Doni.