logo Kompas.id
Artikel OpiniApi dalam Sekam di Pasifik

Api dalam Sekam di Pasifik

Pasifik bagaikan api dalam sekam; rentan konflik terbuka. Saat ini Australia dan AS mpertimbangkan bagaimana merespons persaingan keamanan di Pasifik. Sementara posisi Rusia seperti China, menganggap musus AS sbg teman.

Oleh
DIAN WIRENGJURIT
· 6 menit baca
HERYUNANTO

Tajuk Rencana Kompas, 31 Maret 2022, menampilkan topik aktual dan ”thought provoking”: ”Waspadai Bara di Asia Pasifik”, yaitu rivalitas Amerika Serikat dan China, dua kekuatan dunia.

Setelah dua bulan perhatian dunia ke Ukraina, bukan berarti negara atau kawasan lain bebas ancaman konflik. Persaingan antara AS dan China di Asia Pasifik sudah memanas dalam beberapa tahun terakhir.

Semakin panasnya persaingan disebabkan oleh bocornya rancangan perjanjian keamanan China dan Kepulauan Solomon, 24 Maret 2002. Isi perjanjian—masih rahasia—itu di antaranya mengizinkan China memiliki personel militer di Kepulauan Solomon untuk melindungi warga negara dan proyek-proyek, serta mengizinkan kapal perang China berlabuh dan memasok logistik. AS dan Australia menyuarakan keprihatinan karena ini dapat mengawali berdirinya pangkalan militer permanen China.

Persaingan antara AS dan China di Asia Pasifik sudah memanas dalam beberapa tahun terakhir.

Posisi strategis Solomon

Ketika Perang Dunia (PD) II di Eropa selesai, dengan menyerahnya Jerman pada 7 Mei 1945, di Pasifik, Jepang baru menyerah 14 Agustus 1945. Ada dua pertempuran yang menentukan di Pasifik setelah AS melibatkan diri gara-gara pangkalannya di Pearl Harbour (Hawaii) diserang Jepang pada 8 Desember 1941.

Pertama, Pertempuran Midway (Battle of Midway) pada 4-7 Juni 1942 ketika armada AS mengalahkan Jepang di sekitar karang atol Midway. Karang atol ini dikuasai AS dan luasnya hanya 6,2 kilometer persegi. Kawasan ini sangat strategis, berada di tengah Pasifik, di antara Jepang dan AS, 1.300 kilometer di barat laut Hawaii.

Sejarawan Craig Symonds dalam buku World War Two at Sea: A Global History (2018) menyebutnya ”one of the most consequential naval engagements in world history ranking alongside Salamis, Trafalgar, and Tsushima Strait, as both tactically decisive and strategically influential”.

Baca juga Bebas Akses KONFLIK RUSIA-UKRAINA Dampak Krisis Ukraina bagi ASEAN dan Indonesia

Kedua, Pertempuran Guadalcanal (Guadalcanal Campaign) di Solomon, 7 Agustus 1942-9 Februari 1943, yaitu serangan darat besar-besaran sekutu terhadap Jepang. Kemenangan sekutu di Guadalcanal membuka jalan pasukan Sekutu menduduki Kepulauan Solomon, Marshall dan Gilbert, Mariana dan Palau, Ryuku, serta Papua Niugini dan Filipina, yang akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat.

Kedua kemenangan ini menjadikan AS dan sekutu mendapatkan posisi strategis dan merupakan ”the turning point” Perang Pasifik. Sebagai ilustrasi, pada 1943, dua penduduk Solomon menyelamatkan John F Kennedy dan krunya setelah kapal patrolinya ditabrak dan ditenggelamkan Jepang.

Kebutuhan akan kontrol atas pulau-pulau Pasifik merupakan strategi dasar Jepang dan terlihat jelas selama PD II. Setelah itu strategi ini diadaptasi dan dikembangkan oleh AS.

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/Gsd5ZZw9hat1BQ_e2J5Yl4bzpDs=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F11%2Fdfe1dfcf-4256-47c3-8897-cbb4c95a03c3_jpg.jpg

Ahli strategi China kemudian mengadaptasi framing AS dengan maksud memutus mata rantai ini. Laksamana Liu Huaqing menetapkan mata rantai dimulai dari Kepulauan Kuril; kepulauan Jepang, termasuk Ryuku, Taiwan, dan Filipina sebagai ”rantai logam” yang harus diputus oleh China.

Meskipun diabaikan sejak Perang Dunia II, Pasifik Selatan yang terdiri dari 14 negara independen dan dependensi lainnya tergantung pada AS, Perancis, Selandia Baru, dan terutama Australia. Solomon yang sejak 1893 menjadi protektorat Inggris mendapatkan kemerdekaannya pada 1978. Sejak 1983, Solomon membuka hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun, di bawah PM Manasseh Sogavare, pada 2019, Solomon menggeser hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing.

Dinamika Pasifik (Selatan)

Secara tradisional, geopolitik Pasifik Selatan terkait erat dengan AS yang memproyeksikan kekuatan ke kawasan ini melalui sejumlah mekanisme.

Melalui Compacts of Free Association (COFA), yang dibentuk pada 1980, AS mengoperasikan fasilitas militer di sejumlah pulau Pasifik, seperti di Palau dan Federasi Mikronesia. Jauh sebelumnya, 17 Me1 1943, AS menyepakati perjanjian The Five Eyes dengan Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menjadi aliansi intelijen.

Baca juga Dampak Krisis Ukraina bagi ASEAN dan Indonesia

Menurut Shishir Rao, masuknya China dipicu oleh Australia dan Selandia Baru yang gagal memenuhi keinginan AS untuk memengaruhi politik dan ekonomi kawasan. Peningkatan keterlibatan China meluas ke domain keamanan, misalnya penggunaan ganda (dual use) pelabuhan laut dalam Port Villa, Vanuatu, dan dalam penyebaran Anti-Access/Area-Denial (A2/AD) di pulau-pulau lainnya (The Geopolitics, 1/11/2020).

Kemampuan semacam itu bisa mengancam Jalur Komunikasi Laut (SLOC) utama antara Australia dan AS dan menjadikan China dekat dengan Australia (3.200 kilometer). Kekhawatiran AS dan sekutunya terhadap China di Pasifik terasa saat Presiden China Xi Jinping yang terpilih pada 2012 dan menyatakan ”the vast Pacific Ocean has ample space for China and the United States.”

Diketahui, saat itu Washington sedang mengembangkan kebijakan ”poros” atau ”penyeimbangan kembali” di Asia Pasifik karena kekhawatiran China akan dapat menjangkau seluruh kepulauan Pasifik (The Diplomat, 13/4/2022).

Kebijakan Pasifik Beijing sebagian besar ditandai oleh keterlibatan ekonomi melalui Inisiatif Jalan dan Sabuk (Road and Belt Initiative), termasuk pemberian utang.

Kebijakan Pasifik Beijing sebagian besar ditandai oleh keterlibatan ekonomi melalui Inisiatif Jalan dan Sabuk (Road and Belt Initiative), termasuk pemberian utang. Selain Palau, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu—yang masih mengakui Taiwan—negara-negara Pasifik lain punya hubungan diplomatik dengan Beijing.

Sejak 2009, China telah menjadi pemberi pinjaman terbesar kedua di kawasan setelah Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan meminjamkan 1,34 miliar dollar AS ke Kepulauan Pasifik (Al Jazeera, 10/3/2022).

Tren geopolitik di kawasan tampaknya kini mengarah pada redistribusi kekuasaan dengan skala yang secara bertahap memihak China, terutama di Fiji dan Papua Niugini.

Negara-negara Kepulauan Pasifik (PIC) memanfaatkan persaingan China-AS dalam mengupayakan diversifikasi mitranya karena dengan cara itu negara-negara Pasifik tidak akan terjebak dalam perebutan kekuasaan antardua rival itu.

Namun, meningkatnya ketergantungan pada bantuan dan proyek infrastruktur China dikhawatirkan dapat mengakhiri perilaku ini. Khttps://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/27/dampak-krisis-ukraina-bagi-asean-dan-indonesia

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/V_uH8s-8WtUUndu5Ja8TNSs8M2g=/1024x1178/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F06%2F04%2F20200604-ANU-sengketa-lautchina-mumed_1591286591_jpg.jpg

Pengaruh China

Dalam bukunya The Pacific Islands in China's Grand Strategy: Small States, Big Games (2011), Prof Jian Yang (anggota parlemen Selandia Baru) menyatakan, keterlibatan China yang meningkat di Pasifik Selatan adalah bagian dari keterlibatannya di seluruh dunia.

Tanpa memahami strategi besar China dan tujuan kebijak- an luar negerinya secara keseluruhan, dapat salah arah. Selain ekonomi dan politik, alasan lain mengapa kontrol di Pasifik Selatan penting bagi Beijing adalah penguasaan geografi.

Untuk memperkuat manuver, menurut Paul Giara (pakar maritim AS), antara 2016 dan 2020 saja, Angkatan Laut (AL) China telah menambah armada setara dengan armada permukaan Jepang saat ini. AL China membangun lebih besar dan lebih banyak lagi kapal perang.

China juga mulai menyebar kekuatan kapal induk baru dan amfibinya dengan cara yang dilakukan AS.

China juga mulai menyebar kekuatan kapal induk baru dan amfibinya dengan cara yang dilakukan AS. AL China diperkirakan akan memiliki hampir dua kali lipat kapal permukaan AL AS sebelum akhir dekade ini (The Washington Times, 2020).

Perjanjian keamanan China dan Kepulauan Solomon jadi pijakan China untuk sejumlah tujuan. Pertama, mengantisipasi perkembangan Pasifik. Hal ini sudah dimulai melalui perjanjian militer dengan Djibouti, di Tanduk Afrika, pada 2014. Fasilitas militer China beroperasi 2017 untuk mengantisipasi perkembangan Timur Tengah.

Kedua, memanfaatkan melemahnya kesatuan PIC. Sebagian besar negara, seperti Fiji, Papua Niugini, Vanuatu, dan Solomon (Melanesia); Cook Islands, Niue, Samoa, dan Tonga, (Polinesia); dan Kiribati dan Federasi Mikronesia (Mikronesia) telah menjalin hubungan diplomatik dengan China, meninggalkan Taiwan, sekutu AS.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi diapit Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian (kiri) dan Kepala Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa (UE) Josep Borrell (kanan) pada upacara penyambutan Forum Kerja Sama Para Menlu Indo-Pasifik, salah satu acara Kepresidenan UE Perancis, di Paris, Perancis, 22 Februari 2022.
AFP/POOL/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi diapit Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian (kiri) dan Kepala Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa (UE) Josep Borrell (kanan) pada upacara penyambutan Forum Kerja Sama Para Menlu Indo-Pasifik, salah satu acara Kepresidenan UE Perancis, di Paris, Perancis, 22 Februari 2022.

Ketiga, untuk mengimbangi pembentukan AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) tahun 2021. Kerja sama militer dengan Solomon akan memungkinkan militer China beraktivitas rutin di dekat Australia.

Keempat, untuk mengimbangi pakta militer AUKUS dan QUAD (AS, Jepang, Australia, dan India). QUAD kini melemah soliditasnya, antara lain, karena sikap India yang cenderung mendukung Rusia dalam masalah Ukraina.

Saat ini Australia dan AS sedang mempertimbangkan bagaimana merespons persaingan keamanan di Pasifik. Belum lagi posisi Rusia, yang seperti China, berpandangan bahwa ”musuh AS adalah temanku”.

Pasifik bagaikan api dalam sekam; kalau ditiup dan dikipas-kipas bisa menyala.

Dian Wirengjurit Analis Geopolitik dan Hubungan Internasional

Dian Wirengjurit
TRIBUNNEWS.COM

Dian Wirengjurit

Editor:
SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN
Bagikan