RUU Sisdiknas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Namun, juga mesti mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tidak merugikan sejumlah pihak.

Penyusunan RUU Sisdiknas didorong tidak kejar tayang. Dengan begitu, partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dan publik dapat lebih luas untuk memberikan masukan pada RUU yang mengintegrasikan tiga undang-undang itu.

Guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, guru harus sejahtera terlebih karena peran krusial guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Narasi pemerintah yang menjelaskan RUU Sisdiknas bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru belum menjawab keresahan. Guru meminta ketentuan tunjangan profesi guru (TPG) diatur secara tegas dalam batang tubuh RUU itu.

Selagi pemerintah membahas RUU Sisdiknas, penting untuk mengarusutamakan kesejahteraan psikologis guru sebagai indikator utama keberhasilan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Niat pemerintah membatasi atau menghentikan TPG benar adanya. Hal itu terkonfirmasi dengan hilangya ayat tentang TPG dalam draf RUU Sisdiknas. Mungkinkah mempertahankan TPG tanpa sandaran hukum yang jelas dan kuat?

RUU Sisdiknas akan ”memutihkan” kewajiban sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Ketentuan sertifikasi bagi guru yang sudah mengajar dinilai menghambat upaya menyejahterakan para pendidik.

Munculnya polemik menjadi pertanda agar RUU Sisdiknas tidak buru-buru dibahas. Kritik bukanlah antipati terhadap langkah pemerintah, melainkan kepedulian agar pendidikan tidak diikat oleh regulasi yang membuat resah.