Pemerintah telah berulang kali mereformulasi pasal di RKUHP, bahkan menghapus sejumlah pasal, sesuai aspirasi publik. Namun, kegusaran publik atas sejumlah pasal tak kunjung sirna. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.

Pemerintah telah menyiapkan rumusan pasal tentang rekayasa kasus yang diusulkan untuk diatur dalam RKUHP. Rumusan itu akan segera dibahas bersama Komisi III DPR.

Pemerintah menargetkan akan menyerahkan hasil reformasi draf RKUHP beserta matriks perubahannya berdasarkan masukan dari masyarakat untuk dibahas bersama-sama Komisi III DPR pada pertengahan November 2022.

Meski pemerintah sebelumnya menyatakan akan membatasi sosialisasi dan diskusi pada 14 isu krusial yang telah ditetapkan, tetapi dari 19 pasal yang disorot ada beberapa yang tak masuk dalam kluster isu versi pemerintah.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan buka sosialisasi kembali untuk menyaring masukan publik terkait pasal-pasal bermasalah di RKUHP. Upaya tersebut agar pembahasan substansial.

Sosialisasi RKUHP oleh pemerintah kali ini diharapkan tak mengulang model sosialisasi pada 2021. Saat itu, peserta sosialisasi dicurigai hanyalah pihak-pihak yang sudah sepaham dengan pemerintah.

Misi rekodifikasi hukum pidana dalam revisi KUHP diharapkantidak hilang karena munculnya pengaturan yang saling tidak bersesuaian dengan undang-undang sektoral.

Masyarakat sipil berharap agar keinginan Presiden supaya RKUHP didiskusikan kembali dengan masyarakat dapat direalisasikan dengan membahas semua pasal RKUHP yang bermasalah. Pembahasan dilakukan di ruang diskusi terbuka.