Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
PROLEGNAS
Bagikan
Bantah Incar Kursi Ketua DPR, Golkar: Tak Ada Urgensi Ubah UU MD3
Partai Golkar menegaskan, tidak ada urgensi mengubah UU MD3 yang salah satunya mengatur pengisian kursi ketua DPR.
Politik & Hukum
·
Pembahasan RUU Perampasan Aset, Yasonna: Tunggu Undangan DPR
Pemerintah menanti undangan dari DPR untuk membahas bersama RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan sejak awal Mei lalu.
Politik & Hukum
·
Revisi UU TNI Menuai Kritik, Presiden: Baru Proses Pembahasan
Panglima TNI Yudo Margono mengakui bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai revisi UU TNI belum perlu dilakukan.
Politik & Hukum
·
Kian Mendesak, Revisi UU Migas Ditargetkan Dibahas 2023
Menurut Statistik Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, realisasi ”lifting” minyak Indonesia terus menurun dari 829.000 barel per hari pada 2016 menjadi 660.300 barel per hari pada 2021. Iklim investasi perlu diperbaiki.
Ekonomi
·
Pembahasan Prolegnas Prioritas 2023
Rapat itu membahas kembali program legislasi nasional (prolegnas) rancangan undang-undang (RUU) prioritas tahun 2023.
Fotografi
·
Iklan
Pemerintah Usul 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya dalam rapat panja penyusunan Prolegnas Prioritas 2023 bersama Kemenkumham mengatakan, total 78 usulan RUU dimasukan ke Prolegnas, Empat di antaranya usul pemerintah.
Politik & Hukum
·
Satu Dekade, RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung
Satu dekade RUU Perampasan Aset terkatung-katung. Belum ada kabar dari Komisi III DPR, kapan RUU itu akan dibahas. Muncul dugaan, RUU ini tak kunjung dibahas karena bisa jadi bumerang bagi pembentuk UU.
Hukum
·
Kementerian PPPA Siap Susun DIM RUU TPKS
Penetapan RUU TPKS sebagai RUU usul inisiatif DPR adalah sebuah kemajuan. DPR diharapkan segera melanjutkan proses pembahasan dan pengesahan UU TPKS yang sudah dinantikan para korban kekerasan seksual.
Humaniora
·
Menanggapi Bivitri
Perlu evaluasi serius terhadap pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi. Padahal, mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan disibukkan agenda pemenangan pemilu.
Opini
·
Publik Berharap DPR Tidak Ragu Tetapkan RUU TPKS
Perjalanan legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersendat meski telah disepakati di tingkat Baleg DPR. RUU ini tidak masuk dalam agenda paripurna DPR hari ini.
Pendidikan & Kebudayaan
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·