logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

DPR memutuskan penetapan RUU prioritas dalam Prolegnas 2021 akan dilakukan pada masa sidang berikutnya. Pasalnya, perlu ada pembicaraan antara pemerintah dan pimpinan DPR mengenai RUU HIP.

Memuat data...

Hingga kini, belum ada kepastian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Memuat data...

Membuka ruang partisipasi publik sejak penyusunan prolegnas akan meminimalkan resistensi terhadap rancangan undang-undang. Selain itu, RUU yang diputuskan masuk dalam prolegnas bisa selaras dengan kebutuhan publik.

Memuat data...

Tidak ada orang yang ingin menjadi korban kekerasan seksual, dalam bentuk apa pun. Kekerasan seksual bisa berdampak luas pada korban dengan meninggalkan trauma sepanjang hayat. Banyak yang tidak sanggup melewatinya.

Memuat data...

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak untuk disahkan. Berbagai kekerasan seksual yang terus terjadi hingga masa pandemi Covid-19 seharusnya membuka mata wakil rakyat di parlemen.

Memuat data...

Dengan kesepakatan untuk penentuan program legislasi nasional yang baru, Badan Legislasi DPR berpotensi seperti keranjang sampah yang menampung berbagai RUU yang tak tuntas dibahas komisi atau alat kelengkapan Dewan.

Memuat data...

Pengurangan jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas belum menjamin kualitas legislasi yang dihasilkan. Beberapa kalangan menilai, penyusunan Prolegnas belum mengikuti acuan tertentu, seperti RPJMN.

Memuat data...

Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak, yang harus dihentikan saat ini. Komitmen DPR untuk mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi undang-undang sangat dinantikan publik.

Memuat data...

Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Tidak ada kata yang lebih tinggi lagi dari itu. Ironisnya, DPR justru tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Memuat data...

RUU Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu dari 16 RUU yang resmi ditarik DPR dari Prolegnas 2020.

Halaman 1