Hak pekerja rumah tangga masih kerap dilanggar, seperti hak libur, hak keamanan, hingga hak menerima upah yang layak. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semakin mendesak.

Untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi serta mendorong hubungan industrial yang lebih adil dan kondusif, pemerintah akan mengambil langkah-langkah penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Ada 10,23 juta pekerja formal yang sudah terdaftar di BP Jamsostek, tetapi tidak bisa menjadi peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Berbagai instrumen untuk mendorong peningkatan kepesertaan harus dioptimalkan.

Setelah mengetahui memiliki banyak kasus kekerasan seksual, perusahaan pertambangan Rio Tinto berkomitmen akan berubah.

Upah minimum bukan hanya instrumen untuk menyejahterakan pekerja. Upah minimum juga berperan mendorong konsumsi, menggerakkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengupahan pun amat krusial.

Pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem pengawasan ketenagakerjaan. Minimnya kuantitas dan kualitas tenaga pengawas ketenagakerjaan menjadi persoalan klasik yang selama ini memperburuk dinamika hubungan industrial.

pada 2020 atau tahun pertama pandemi, kasus kekerasan melonjak hampir dua kali lipat sampai 897 kasus. Kekerasan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi.

Pekerja rumah tangga termasuk kelompok rentan yang mudah mendapat tindakan diskriminasi di mana pun berada. Mereka membutuhkan kehadiran negara, salah satunya melalui produk undang-undang yang menjamin hak PRT.