Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat melakukan gugatan ke MK atas perubahan kedua UU No. 21200 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Namun, menurut MRP dan MRPB, usulan perubahan tersebut jadi kewenangan rakyat.

Memuat data...

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tengah membahas revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Revisi diharapkan jadi momentum untuk memenuhi dan melindungi hak asasi masyarakat Papua.

Memuat data...

Pansus RUU Otonomi Khusus Papua DPR bersama pemerintah akan terjun ke Papua untuk menyerap aspirasi tokoh agama dan masyarakat adat terkait revisi UU Otsus Papua. Ini penting agar revisi tak bersifat elitis.

Memuat data...

Perbaikan pelayanan publik perlu menjadi tolok ukur melihat pemanfaatan dana otsus Papua. Sebab, sektor utama yang diamanatkan UU Otsus, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, terkait dengan pelayanan publik.

Memuat data...

Pascareformasi 1998 kenapa Aceh menjadi sedemikian terpuruk hari ini terkait komplikasi politik-demokrasi yang dianutnya. Salah satu penyeba adalah ketika konsep otonomi khusus tidak dikawal desain demokrasi yang tepat.

Memuat data...

Pemerintah pusat didorong segera menyelesaikan persoalan dualisme jabatan Sekda Provinsi Papua. Jika persoalan ini didiamkan, selain bisa mengganggu birokrasi, juga rentan menimbulkan spekulasi di publik.

Memuat data...

Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma menyebut, RUU Otsus Papua belum mewakili aspirari daerah. Pemda Papua, DPR Papua, ataupun Majelis Rakyat Papua belum diajak berbicara oleh pemerintah dalam penyusunan draf RUU itu.

Memuat data...

Mendagri Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua, sedangkan Pemprov Papua melantik Doren Wakerkwa sebagai penjabat sekda. Pemprov Papua ingin Doren menjabat hingga akhir masa jabatan enam bulan.

Memuat data...

Dalam RUU Otsus Papua, pemerintah dapat memekarkan daerah di Papua tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Ini dinilai sebagai pelemahan keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Memuat data...

Pemerintah akan menaikkan dana otonomi khusus Papua. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana akan ditingkatkan.

Halaman 1