logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Majelis Rakyat Papua menunda pelaksanaan rapat dengar pendapat evaluasi otonomi khusus di lima daerah. Hal ini dipicu situasi keamanan dan pandemi Covid-19.

Memuat data...

Sekalipun gerak pembangunan Papua mulai menunjukkan buah perubahan, hal itu masih terlalu lambat dirasakan. Dukungan dana otonomi khusus yang diberikan hampir 20 tahun terakhir belum menjadi solusi kesejahteraan.

Memuat data...

Pemerintah menyiapkan formulasi untuk membenahi akuntabilitas dan output dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Penyaluran dana akan disertai target terukur.

Memuat data...

Presiden menyampaikan bahwa instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua ataupun Papua Barat tidak hanya dengan menyalurkan dana otsus.

Memuat data...

Legislatif bertekad mendorong penyelesaian persoalan Papua dengan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan sosial budaya. Terkait dana otonomi khusus Papua yang berakhir 2021, perpanjangan pencairan diupayakan.

Memuat data...

Desentralisasi dan otonomi daerah di NKRI pada era Reformasi ini terasa ala ”negara federal” karena kewenangan yang ditransfer ke daerah besar, luas, dan banyak.

Memuat data...

Luo menggantikan Wang Zhimin. Sejak November 2019, Beijing dikabarkan tidak puas dengan cara Wang memperhitungkan reaksi warga Hong Kong dan menangani krisis politik yang telah berlangsung selama enam bulan.

Memuat data...

Ribuan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM menggelar silaturahmi dan konsolodidasi, Senin (23/12/2019), di Komplek Makam Pahlawan Nasional Tgk Chik Ditiro, Desa Mireu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Memuat data...

Sudah saatnya pemerintah daerah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mengawal setiap rupiah yang ada dalam APBN. Edukasi bertujuan agar publik mendapatkan informasi yang mudah dipahami tentang APBN.

Memuat data...

JAYAPURA KOMPAS Rencana pemekaran Papua tak boleh berdasarkan kepentingan politis semata agar provinsi paling barat itu tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal itu harus memberi jaminan ada pemberdayaan masyarakat asli Papua yang selama ini masih tertinggal Terkait rencana

Halaman 1