Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
opini eddy os hiariej
Bagikan
Perintah Jabatan dan Penyertaan
Pertanggungjawaban tak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, tetapi akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. Lalu, apa syarat seseorang bebas dari pertanggungjawaban atas dasar perintah?
Opini
·
Pelibatan Publik dan Dekolonisasi
Ada empat misi kunci RKUHP, antara lain dekolonisasi. Beberapa pasal kontroversi, sebenarnya pasal-pasal yg mengalami dekolonisasi, seperti pasal penghinaan terhadap presiden/wapres, pemerintah, ataupun kekuasaan umum.
Opini
·
Penghinaan dan Hukum Pidana
Mengapa pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tetap ada di RUU KUHP? Artikel ini perlu ditulis agar masyarakat bisa memahami secara utuh perihal penghinaan dalam hukum pidana.
Opini
·
Keunggulan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pengesahan UU TPKS tonggak sejarah penanggulangan kekerasan seksual .Pembentukan UU TPKS bisa jadi role model bagaimana keikutsertaan publik mulai dari perencanaan dan terlebih saat pembahasan. Bahkan saat pengesahannya.
Artikel Opini
·
Wacana Revisi Pasal Karet UU ITE
Sembari menunggu revisi UU ITE atau pengesahan Rancangan KUHP, hal penting yang harus dilakukan adalah perlunya pedoman pelaksanaan pasal-pasal a quo yang dikeluarkan Polri. Ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden
Opini
·
Iklan
"Quo Vadis" Pemasyarakatan
Ke depan harus ada pemahaman bersama aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa kebrhasilan sistem peradilan pidana bukanlah terletak pada berapa banyak kasus yang bisa diungkap, namun terletak pada pencegahannya.
Opini
·
Penegakan Hukum di Era Pandemi
Selain penegakan hukum atas kasus korupsi dan pelanggaran protokol kesehatan, tahun 2021 juga akan diwarnai penegakan hukum gugatan pelanggaran pilkada dan pengawasan ketat terhadap narapidana yang menjadi tahanan rumah.
Opini
·
Problematika Sanksi Pidana UU Cipta Kerja
Bukanlah hal yang mudah untuk menghimpun 79 UU sektoral dalam satu UU. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan yang luar biasa, termasuk penguasaan yang memadai secara komprehensif terhadap substansi yang diatur.
Opini
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·