MK telah menerima setidaknya sembilan permohonan uji formil UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemohon uji formil juga meminta MK untuk memerintahkan penundaan keberlakuan UU IKN.

KPU telah memiliki aturan teknis pengangkatan kembali anggota KPU daerah yang diberhentikan. Pengangkatan kembali tersebut diatur dalam PKPU No 8/2019 yang telah diubah dengan PKPU No 4/2021 tentang Tata Kerja KPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) sudah dibacakan. Putusan MK telah memberikan pekerjaan rumah yang bersifat formil dan materil terhadap pembentuk UU atas UUCK.

Sama-sama kekuatan negara, aturan usia pensiun prajurit TNI dengan anggota Polri ada perbedaan. Karena itu, MK tengah menguji konstitusionalitas perbedaan aturan tersebut. MK diminta menghapus perbedaan usia tersebut.

Setelah Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani juga berkomitmen melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. DPR menargetkan revisi UU Cipta Kerja bisa masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Presiden Joko Widodo diminta untuk bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tanpa harus menunggu dua tahun.

Dengan tak diterimanya uji materi UU Pemilu terkait keserentakan pemilu, kini perhatian KPU pun tertuju antara lain pada penyederhanaan desain surat suara. Penyederhanaan ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas.