Rapat konsultasi KPU dengan pemerintah dan Komisi II DPR membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran Parpol yang seharusnya digelar pada Kamis (30/6/2022) dibatalkan.

Melakukan pemekaran wilayah di daerah konflik dinilai bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya ditimbang secara komprehensif dengan waktu yang leluasa.

Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM tiga rancangan undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua hanya berlangsung sekitar empat setengah jam. Pembahasan pemekaran ini diharapkan tidak terburu-buru.

Rapat dengar pendapat membahas tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 sempat dua kali ditunda karena Mendagri dan KPU tak hadir. Pembahasan ini krusial karena tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri telah mengagendakan rapat untuk memberikan penjelasan dan evaluasi terkait kebijakan yang diambil dalam penunjukan penjabat kepala daerah.

Berbagai persoalan mengiringi pemilihan penjabat kepala daerah pada gelombang pertama. Mengatasinya, Komisi II DPR akan mengundang Kemendagri membicarakan pembentukan peraturan pelaksana penunjukan penjabat tersebut.

Durasi masa kampanye Pemilu 2024 belum ada kepastian setelah ada dua opsi, yakni 90 hari sesuai usulan KPU dan 75 hari seperti usulan beberapa fraksi Komisi II DPR. Durasi masa kampanye diharapkan segera diputuskan.